Selasa, Juli 28News That Matters

Penulis: Fahcrur

Busyro Dorong Reformasi Politik untuk Akhiri Krisis Ekologi

Busyro Dorong Reformasi Politik untuk Akhiri Krisis Ekologi

Nasional
IndonesiaForward.net — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, menilai pembaruan sistem politik menjadi kunci mengakhiri siklus korupsi sumber daya alam (SDA) dan krisis ekologis di Indonesia. Dalam konferensi pers di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (19/12/2025), Busyro menyatakan bahwa kebijakan pembangunan yang mengabaikan lingkungan berakar pada desain politik yang bermasalah. “Bencana kemanusiaan hari ini merupakan hasil dari keputusan politik yang mengabaikan daya dukung lingkungan,” ujar Busyro. Ia menegaskan bahwa wilayah kaya SDA justru paling terdampak akibat kebijakan ekstraktif yang tidak berkelanjutan. Reformasi Regulasi Politik Busyro mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik, Pemilu, dan Pilkada sebagai prasyarat memperbaiki tata kelola su...
KPK Percepat Pendalaman Kasus Kuota Haji

KPK Percepat Pendalaman Kasus Kuota Haji

Nasional
IndonesiaForward.net — Penyidikan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 memasuki fase pendalaman terarah. KPK memastikan akan memanggil ulang Gus Alex dan Fuad Hasan Masyur untuk melengkapi bukti dan keterangan yang telah dikumpulkan penyidik. Langkah ini diambil setelah pemeriksaan maraton eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan auditor BPK pada Selasa, 16 Desember 2025. Dari pemeriksaan tersebut, KPK menegaskan estimasi awal kerugian negara lebih dari Rp1 triliun. “Akan dilakukan pemanggilan untuk melengkapi informasi yang sudah diperoleh pada pemeriksaan kemarin,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (17/12/2025). Tata Kelola dan Akuntabilitas Gus Alex telah dua kali diperiksa, sementara Fuad Hasan Masyur akan menjalani pemeriksaan kedua. Pemanggilan ulang ini mencerminkan...
Sawit Papua dalam Agenda Energi Nasional

Sawit Papua dalam Agenda Energi Nasional

Nasional
IndonesiaForward.net — Pemerintah menempatkan pengembangan sawit di Papua sebagai bagian dari agenda ketahanan energi nasional, namun kebijakan ini memicu perdebatan serius terkait dampak ekologis dan sosial. Dalam Rapat Percepatan Pembangunan Papua, Senin (16/12/2025), Presiden Prabowo Subianto menyatakan Papua memiliki lahan luas untuk sawit, tebu, dan singkong guna mendukung produksi energi alternatif. “Kita harus berani mandiri,” ujar Prabowo, menegaskan perlunya mengurangi ketergantungan impor energi. Wacana ini kembali mengemuka setelah publik mengaitkannya dengan pernyataan Prabowo pada Musrenbangnas RPJMN 2025–2029, 30 Desember 2024, ketika ia mengatakan, “Jangan takut dengan deforestasi.” Aktivis lingkungan menilai pendekatan tersebut berisiko mempercepat pembukaan hutan di Pa...
PP Pengupahan 2026 Resmi, UMP Naik Bertahap

PP Pengupahan 2026 Resmi, UMP Naik Bertahap

Nasional
IndonesiaForward.net — Pemerintah memastikan arah kebijakan upah minimum 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan pada Selasa, 16 Desember 2025. Aturan ini menjadi dasar penetapan UMP dengan proyeksi kenaikan 5–7 persen. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut PP ini merupakan hasil kajian panjang dan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. “PP Pengupahan telah ditandatangani Presiden hari ini,” ujar Kemnaker dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025). Pendekatan Berbasis Data Formula baru menetapkan kenaikan upah minimum sebagai inflasi ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dan alfa. Nilai alfa berada pada kisaran 0,5–0,9 dan digunakan untuk merefleksikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuha...
Dugaan Korupsi Whoosh Masih Diselidiki, Data Belum Lengkap

Dugaan Korupsi Whoosh Masih Diselidiki, Data Belum Lengkap

Nasional
IndonesiaForward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penanganan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) masih berada pada tahap penyelidikan hingga pertengahan Desember 2025, tanpa tersangka dan tanpa nilai kerugian negara. Pernyataan ini menegaskan bahwa proses hukum masih berada pada fase pengumpulan dan pengujian data awal. Fokus pada Tata Kelola Lahan
KPK menekankan penyelidikan tidak menyasar layanan kereta cepat. Perhatian diarahkan pada tata kelola pengadaan dan pembebasan lahan proyek. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan bahwa penyidik mendalami indikasi pembelian kembali lahan milik negara serta dugaan ketidakwajaran harga tanah. Pernyataan tersebut disampaikan pada Oktober 2025. Namun hingga ...
Korban Banjir Sumbagut Capai 1.053 Jiwa, Pemerintah Perkuat Respons

Korban Banjir Sumbagut Capai 1.053 Jiwa, Pemerintah Perkuat Respons

Nasional
IndonesiaForward.net — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera bagian utara mencapai 1.053 jiwa hingga Rabu dini hari, 17 Desember 2025, pukul 02.55 WIB, dengan Aceh mencatat dampak paling besar. Data tersebut mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdasarkan pembaruan dasbor geoportal penanganan darurat BNPB. Aceh mencatat 449 korban jiwa, Sumatera Utara 360 jiwa, dan Sumatera Barat 244 jiwa. Operasi Pencarian dan Verifikasi Data BNPB mencatat jumlah korban hilang menurun menjadi 200 orang. Rinciannya, 90 orang di Sumatera Barat, 79 orang di Sumatera Utara, dan 31 orang di Aceh. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa pembaruan data dilakuk...
Pemeriksaan Delapan Jam Yaqut Buka Babak Baru Kasus Kuota Haji

Pemeriksaan Delapan Jam Yaqut Buka Babak Baru Kasus Kuota Haji

Nasional
IndonesiaForward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2024, Selasa (16/12/2025), di Jakarta. Yaqut menjalani pemeriksaan sekitar delapan jam. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.40 WIB dan keluar pada pukul 20.13 WIB. Kepada wartawan, Yaqut menyatakan telah memberikan keterangan, namun tidak merinci substansi pemeriksaan. Penguatan Bukti dan Temuan Lapangan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami dugaan aliran dana dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus kepada pihak di Kementerian Agama. “Pemeriksaan juga mengonfirmasi temuan lapangan di Arab Saudi dan dilakukan bersama BPK untuk menghitung potensi ke...
Prabowo Tekankan Solusi Lapangan dalam Penanganan Bencana

Prabowo Tekankan Solusi Lapangan dalam Penanganan Bencana

Nasional
IndonesiaForward.net — Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya solusi lapangan dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penekanan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025). Prabowo menyatakan bahwa kehadiran pejabat negara di wilayah terdampak harus menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat. “Saya mohon jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan dianggap hadir,” ujarnya. Pendekatan Berbasis Kebutuhan
Presiden menilai pendekatan penanganan bencana harus berbasis kebutuhan riil di lapangan. Ia menolak praktik “wisata bencana” yang tidak menyelesaikan persoalan warga. Menurut Prabowo, masalah seperti ketersediaan air ber...
KPK Konfrontir Temuan Saudi, Yaqut Dipanggil Lagi

KPK Konfrontir Temuan Saudi, Yaqut Dipanggil Lagi

Nasional
IndonesiaForward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemanggilan kembali mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pekan ini dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan surat panggilan telah dikirim pada pekan sebelumnya.
“Pengirimannya minggu lalu, kemungkinan di minggu ini,” kata Asep, Senin (25/12/2025). Pemeriksaan akan difokuskan pada finalisasi perhitungan kerugian negara serta pencocokan temuan hasil cek fisik lapangan di Arab Saudi. Keterangan Yaqut sebelumnya terkait penggunaan diskresi akan diuji melalui konfrontasi data dan barang bukti. Menurut KPK, proses ini menjadi bagian penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan kuota haji tambahan. Kepastian jadwal pemer...
Evaluasi Tata Kelola PBNU Mengemuka: Syuriyah Desak Pengunduran Diri Ketum 

Evaluasi Tata Kelola PBNU Mengemuka: Syuriyah Desak Pengunduran Diri Ketum 

Nasional
IndonesiaForward.net — Desakan Syuriyah PBNU agar KH Yahya Cholil Staquf mundur, sebagaimana tercantum dalam surat bertanggal 20 November 2025, memunculkan momentum evaluasi tata kelola organisasi. Rapat Harian Syuriyah dihadiri 37 pengurus membahas tiga isu kunci yang relevan dengan tata kelola modern. Pertama, kecermatan dalam pemilihan narasumber AKN NU yang dinilai memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional. Prinsip due diligence dalam pemilihan mitra atau narasumber merupakan standar tata kelola yang banyak dianut organisasi besar. Kedua, pemberhentian seorang fungsionaris yang melanggar peraturan perkumpulan menunjukkan mekanisme kontrol internal berjalan, meski membutuhkan perbaikan sistemik agar lebih transparan. Ketiga, temuan dugaan pelanggaran tata kelo...