Fahcrur, Pengarang di Indonesia Forward

Des172025 by FahcrurNo Comments

PP Pengupahan 2026 Resmi, UMP Naik Bertahap

Nasional

IndonesiaForward.net — Pemerintah memastikan arah kebijakan upah minimum 2026 setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan pada Selasa, 16 Desember 2025. Aturan ini menjadi dasar penetapan UMP dengan proyeksi kenaikan 5–7 persen. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut PP ini merupakan hasil kajian panjang dan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. “PP Pengupahan telah ditandatangani Presiden hari ini,” ujar Kemnaker dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025). Pendekatan Berbasis Data Formula baru menetapkan kenaikan upah minimum sebagai inflasi ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dan alfa. Nilai alfa berada pada kisaran 0,5–0,9 dan digunakan untuk merefleksikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuha...

Des172025 by FahcrurNo Comments

Dugaan Korupsi Whoosh Masih Diselidiki, Data Belum Lengkap

Nasional

IndonesiaForward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penanganan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) masih berada pada tahap penyelidikan hingga pertengahan Desember 2025, tanpa tersangka dan tanpa nilai kerugian negara. Pernyataan ini menegaskan bahwa proses hukum masih berada pada fase pengumpulan dan pengujian data awal. Fokus pada Tata Kelola Lahan KPK menekankan penyelidikan tidak menyasar layanan kereta cepat. Perhatian diarahkan pada tata kelola pengadaan dan pembebasan lahan proyek. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan bahwa penyidik mendalami indikasi pembelian kembali lahan milik negara serta dugaan ketidakwajaran harga tanah. Pernyataan tersebut disampaikan pada Oktober 2025. Namun hingga ...

Des172025 by FahcrurNo Comments

Korban Banjir Sumbagut Capai 1.053 Jiwa, Pemerintah Perkuat Respons

Nasional

IndonesiaForward.net — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan korban meninggal akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera bagian utara mencapai 1.053 jiwa hingga Rabu dini hari, 17 Desember 2025, pukul 02.55 WIB, dengan Aceh mencatat dampak paling besar. Data tersebut mencakup Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdasarkan pembaruan dasbor geoportal penanganan darurat BNPB. Aceh mencatat 449 korban jiwa, Sumatera Utara 360 jiwa, dan Sumatera Barat 244 jiwa. Operasi Pencarian dan Verifikasi Data BNPB mencatat jumlah korban hilang menurun menjadi 200 orang. Rinciannya, 90 orang di Sumatera Barat, 79 orang di Sumatera Utara, dan 31 orang di Aceh. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa pembaruan data dilakuk...

Des172025 by FahcrurNo Comments

Pemeriksaan Delapan Jam Yaqut Buka Babak Baru Kasus Kuota Haji

Nasional

IndonesiaForward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2024, Selasa (16/12/2025), di Jakarta. Yaqut menjalani pemeriksaan sekitar delapan jam. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 11.40 WIB dan keluar pada pukul 20.13 WIB. Kepada wartawan, Yaqut menyatakan telah memberikan keterangan, namun tidak merinci substansi pemeriksaan. Penguatan Bukti dan Temuan Lapangan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami dugaan aliran dana dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus kepada pihak di Kementerian Agama. “Pemeriksaan juga mengonfirmasi temuan lapangan di Arab Saudi dan dilakukan bersama BPK untuk menghitung potensi ke...

Des162025 by FahcrurNo Comments

Prabowo Tekankan Solusi Lapangan dalam Penanganan Bencana

Nasional

IndonesiaForward.net — Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya solusi lapangan dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penekanan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025). Prabowo menyatakan bahwa kehadiran pejabat negara di wilayah terdampak harus menghasilkan dampak langsung bagi masyarakat. “Saya mohon jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan dianggap hadir,” ujarnya. Pendekatan Berbasis Kebutuhan Presiden menilai pendekatan penanganan bencana harus berbasis kebutuhan riil di lapangan. Ia menolak praktik “wisata bencana” yang tidak menyelesaikan persoalan warga. Menurut Prabowo, masalah seperti ketersediaan air ber...

Des162025 by FahcrurNo Comments

KPK Konfrontir Temuan Saudi, Yaqut Dipanggil Lagi

Nasional

IndonesiaForward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pemanggilan kembali mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pekan ini dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan surat panggilan telah dikirim pada pekan sebelumnya. “Pengirimannya minggu lalu, kemungkinan di minggu ini,” kata Asep, Senin (25/12/2025). Pemeriksaan akan difokuskan pada finalisasi perhitungan kerugian negara serta pencocokan temuan hasil cek fisik lapangan di Arab Saudi. Keterangan Yaqut sebelumnya terkait penggunaan diskresi akan diuji melalui konfrontasi data dan barang bukti. Menurut KPK, proses ini menjadi bagian penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan kuota haji tambahan. Kepastian jadwal pemer...

Nov282025 by FahcrurNo Comments

Evaluasi Tata Kelola PBNU Mengemuka: Syuriyah Desak Pengunduran Diri Ketum

Nasional

IndonesiaForward.net — Desakan Syuriyah PBNU agar KH Yahya Cholil Staquf mundur, sebagaimana tercantum dalam surat bertanggal 20 November 2025, memunculkan momentum evaluasi tata kelola organisasi. Rapat Harian Syuriyah dihadiri 37 pengurus membahas tiga isu kunci yang relevan dengan tata kelola modern. Pertama, kecermatan dalam pemilihan narasumber AKN NU yang dinilai memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional. Prinsip due diligence dalam pemilihan mitra atau narasumber merupakan standar tata kelola yang banyak dianut organisasi besar. Kedua, pemberhentian seorang fungsionaris yang melanggar peraturan perkumpulan menunjukkan mekanisme kontrol internal berjalan, meski membutuhkan perbaikan sistemik agar lebih transparan. Ketiga, temuan dugaan pelanggaran tata kelo...