Bisnis Arsip - Indonesia Forward

Jul252026 by DodiNo Comments

MK Putuskan Sisa Kuota Internet Hak Milik Konsumen Wajib Diakumulasi

Bisnis

indonesiaforward.net — Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa sisa kuota internet yang dibayar masyarakat merupakan hak milik sah yang wajib dilindungi oleh negara melalui regulasi tata kelola telekomunikasi. Putusan uji materiil UU Cipta Kerja ini mewajibkan pemerintah menyusun formula tarif baru yang mengharuskan operator menyediakan mekanisme *rollover*, perpanjangan masa aktif, maupun pengembalian dana. Hakim MK Adies Kadir menyampaikan pertimbangan hukum atas Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 di Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (23/7/2026). "Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet baik sebelum atau sesudah penggunaan, tetapi kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi," kata Adies Kadir. Koreksi Regulasi Kebijakan ...

Jul172026 by DodiNo Comments

Parlemen Soroti Aspek Legalitas Penempatan SAL Rp200 Triliun Tanpa Izin

Bisnis

indonesiaforward.net — Kebijakan tata kelola kas negara kembali memicu perdebatan regulasi setelah DPR RI mempertanyakan legalitas penempatan Saldo Anggaran Lebih senilai Rp200 triliun ke perbankan nasional. Langkah unilateral yang diambil otoritas fiskal ini dinilai mengabaikan mekanisme persetujuan formal legislatif yang diatur dalam UU APBN 2026. Teguran administratif ini dilayangkan dalam rapat kerja Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026. "Kalau ada penempatan SAL, harus persetujuan DPR. Nanti dilihat saja di UU-nya. Kalau 2025 memang tidak, tetapi di 2026 harus persetujuan DPR," tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit. Parlemen menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hierarki undang-undang dalam setiap pengambilan keputus...

Jul172026 by DodiNo Comments

Dilema Fiskal APBN 2026 Kenaikan Tarif PNBP Bebani Investasi

Bisnis

indonesiaforward.net — Langkah pemerintah yang menaikkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi Rp575,1 triliun mencerminkan dilema fiskal yang mendalam dalam postur APBN 2026. Instrumen penyesuaian tarif layanan publik ini dipilih sebagai katup penyelamat jangka pendek guna menambal proyeksi kekurangan penerimaan pajak nasional yang diperkirakan mencapai Rp46,9 triliun. Kebijakan ini diresmikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Regulasi yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 ini dijadwalkan mulai berlaku mengikat pada 1 Agustus 2026. Meskipun tarif pajak dipastikan tidak naik demi menjaga daya beli masyarakat, lonjakan instrumen non-pajak ini memicu kekhawatiran...

Jul172026 by DodiNo Comments

Rasio Utang 40 Persen PDB Menkeu Klaim Ketahanan Fiskal Aman

Bisnis

indonesiaforward.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertahankan argumen bahwa pengelolaan utang luar negeri Indonesia masih berada dalam batas aman kebijakan fiskal. Meskipun nominal utang hampir menyentuh angka Rp7.999 triliun, rasio utang terhadap PDB diklaim masih jauh di bawah ambang batas kedaruratan. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2026 malam, Purbaya meminta publik menghentikan perdebatan yang hanya fokus pada angka nominal. "Kita kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60%, harusnya di bawah 60% kita masih 40% jadi masih jauh," papar Menkeu merujuk pada prinsip pengelolaan anggaran berkelanjutan. Rasio utang sebesar 40 persen dari PDB tersebut diklaim mengacu pada standar internasional yang ketat, yakni Maastricht Treaty. Kebijaka...

Jul152026 by Angga PramudiaNo Comments

Subsidi Silang BPDP: Intervensi Harga Solar Nelayan Skala Besar

Bisnis

indonesiaforward.net — Pemerintah menginisiasi reformasi tata kelola subsidi energi lintas sektor dengan memanfaatkan dana BPDP untuk menetapkan harga khusus solar nelayan sebesar Rp15.000 per liter pada Selasa (14/7/2026). Kebijakan berbasis data publik ini diarahkan secara spesifik bagi pelaku usaha maritim dengan tonase kapal 30 hingga 200 Gross Tonnage. Regulasi baru ini berupaya menjawab tantangan disparitas harga tanpa mengganggu stabilitas postur anggaran belanja negara. Model Pembiayaan Alternatif untuk Ketahanan Pangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengonfirmasi segera menerbitkan regulasi formal berupa Surat Keputusan untuk mengunci skema intervensi ini. Penggunaan dana kelolaan BPDP dinilai menjadi solusi inovatif di tengah keterbatasan fiskal. Keme...

Jul152026 by DodiNo Comments

Evaluasi Kebijakan KYC: OJK dan Komdigi Blokir 36.191 Rekening Judol

Bisnis

indonesiaforward.net — Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan pemblokiran 36.191 rekening bank terindikasi judi online guna mengamputasi ekosistem keuangan ilegal pada Selasa (14/7/2026). Data statistik menunjukkan tren peningkatan eskalasi dengan penambahan 2.355 rekening baru yang dibekukan hanya dalam waktu satu bulan. Fenomena ini memicu urgensi reformasi regulasi pengawasan perbankan, khususnya pada aspek celah inklusi keuangan yang dieksploitasi pelaku kejahatan. Anatomi Celah Inklusi dan Eksploitasi Kelompok Rentan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memaparkan dalam forum perbankan nasional bahwa regulasi pembukaan rekening digital saat ini rentan disalahgunakan melalui manipulasi masyarakat berpendapatan rendah. Petani dan ibu ruma...

Jul112026 by Angga PramudiaNo Comments

Peluncuran BBM B50 dan Evaluasi Kebijakan Akselerasi Swasembada Pangan Nasional

Bisnis

indonesiaforward.net — Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan implementasi kebijakan bahan bakar baru B50 di Rest Area KM 57, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Kamis, 9 Juli 2026. Momentum ini digunakan untuk menegaskan arah kebijakan tata kelola komoditas strategis nasional yang kini fokus pada kemandirian total. Presiden menggarisbawahi bahwa ketahanan pangan, air, dan energi merupakan instrumen wajib untuk menjamin kesejahteraan publik serta kedaulatan pembangunan jangka panjang. Evaluasi berkala terhadap program ini diprioritaskan demi memastikan dampak langsung pada ketahanan logistik regional. Prinsip Transparansi dalam Kebijakan Sektor Publik Menanggapi penilaian akademis yang menyangsikan kecepatan capaian sektor agraria, Prabowo menekankan pentingnya komitmen moral aparat nega...

Jul82026 by Angga PramudiaNo Comments

Tata Kelola Finansial PMMP Soroti Risiko Kredit Sektor Ekspor Perikanan

Bisnis

indonesiaforward.net — Kasus akumulasi utang yang menimpa eksportir udang PT Panca Mitra Multiperdana Tbk menjadi preseden penting dalam evaluasi manajemen risiko kredit sektor pangan nasional, Selasa (7/7/2026). Keterlambatan emiten berkode PMMP ini dalam menyerahkan laporan keuangan berkala memperlihatkan adanya hambatan struktural dalam akuntabilitas korporasi yang terafiliasi dengan figur publik. Fenomena ketergantungan modal pada banyak bang sekaligus memicu diskusi mengenai efisiensi alokasi pembiayaan ekspor di tengah fluktuasi pasar komoditas global. “Saldo tersebut diatas diluar hutang bunga,” ungkap manajemen PMMP melalui laporan keterbukaan informasi kepada otoritas bursa, Selasa (7/7/2026). Daftar Eksposur Kredit Multisektor Pada Enam Institusi Perbankan Struktur kewajiban...

Jul72026 by DodiNo Comments

Kemenaker Kawal Transformasi Kebijakan Talent Mobility di TikTok-Tokopedia

Bisnis

indonesiaforward.net — Kementerian Ketenagakerjaan bersama Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan ketat terhadap tata kelola penataan organisasi industri teknologi pasca-merger. Evaluasi kebijakan publik yang menyasar ekosistem digital TikTok-Tokopedia ini membuktikan terjadinya transformasi manajemen dari pola pemangkasan konvensional menuju sistem mobilitas talenta terintegrasi. Langkah ini diambil guna menyelaraskan tumpang tindih regulasi ketenagakerjaan dengan kebutuhan adaptasi inovasi digital pada sektor e-commerce nasional. Intervensi Regulasi Lindungi Pekerja Sektor Digital Pemerintah bergerak cepat mengklarifikasi isu pemutusan hubungan kerja sepihak guna menjamin stabilitas pasar tenaga kerja terdidik di sektor teknologi informasi. Berdasarkan verifikasi faktual, penataan stru...

Jun302026 by DodiNo Comments

Asosiasi Desak Edukasi PMK 37/2025 Antisipasi Kebingungan Pajak E-Commerce

Bisnis

indonesiaforward.net — Asosiasi UMKM Indonesia mendesak pemerintah memperkuat edukasi publik menyusul keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut PPh Pasal 22 mulai Juli 2026. Regulasi berbasis PMK Nomor 37 Tahun 2025 tersebut dinilai memicu kebingungan masif di tingkat pelaku usaha digital. Pendekatan kebijakan tata kelola ekonomi digital ini dinilai rentan menekan daya saing pelaku usaha kecil jika tidak dibarengi mitigasi risiko administratif. Ketiadaan peta jalan sosialisasi yang jelas berpotensi menciptakan resistensi di akar rumput. Regulasi PMK Melibatkan Otoritas Lokapasar Ketua Umum Akumandiri Hermawati Setyorinny menyatakan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro saat ini masih buta terhadap aspek teknis pemungutan maupun pengk...