Bisnis Arsip - Laman 2 dari 11

Jul72026 by DodiNo Comments

Kemenaker Kawal Transformasi Kebijakan Talent Mobility di TikTok-Tokopedia

Bisnis

indonesiaforward.net — Kementerian Ketenagakerjaan bersama Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan ketat terhadap tata kelola penataan organisasi industri teknologi pasca-merger. Evaluasi kebijakan publik yang menyasar ekosistem digital TikTok-Tokopedia ini membuktikan terjadinya transformasi manajemen dari pola pemangkasan konvensional menuju sistem mobilitas talenta terintegrasi. Langkah ini diambil guna menyelaraskan tumpang tindih regulasi ketenagakerjaan dengan kebutuhan adaptasi inovasi digital pada sektor e-commerce nasional. Intervensi Regulasi Lindungi Pekerja Sektor Digital Pemerintah bergerak cepat mengklarifikasi isu pemutusan hubungan kerja sepihak guna menjamin stabilitas pasar tenaga kerja terdidik di sektor teknologi informasi. Berdasarkan verifikasi faktual, penataan stru...

Jun302026 by DodiNo Comments

Asosiasi Desak Edukasi PMK 37/2025 Antisipasi Kebingungan Pajak E-Commerce

Bisnis

indonesiaforward.net — Asosiasi UMKM Indonesia mendesak pemerintah memperkuat edukasi publik menyusul keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut PPh Pasal 22 mulai Juli 2026. Regulasi berbasis PMK Nomor 37 Tahun 2025 tersebut dinilai memicu kebingungan masif di tingkat pelaku usaha digital. Pendekatan kebijakan tata kelola ekonomi digital ini dinilai rentan menekan daya saing pelaku usaha kecil jika tidak dibarengi mitigasi risiko administratif. Ketiadaan peta jalan sosialisasi yang jelas berpotensi menciptakan resistensi di akar rumput. Regulasi PMK Melibatkan Otoritas Lokapasar Ketua Umum Akumandiri Hermawati Setyorinny menyatakan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro saat ini masih buta terhadap aspek teknis pemungutan maupun pengk...

Jun252026 by Angga PramudiaNo Comments

Evaluasi Kebijakan Regulasi MSCI Dorong Reformasi Akuntabilitas Emiten Domestik

Bisnis

indonesiaforward.net — Publikasi laporan terbaru Morgan Stanley Capital International yang mengevaluasi status klasifikasi Indonesia menjadi urgensi penting bagi perbaikan regulasi pasar saham Indonesia melalui instrumen kebijakan publik yang lebih akuntabel. Langkah pengawasan ketat dari lembaga indeks dunia ini didasarkan atas akumulasi penilaian data tata kelola korporasi yang mendeteksi defisit transparansi pada struktur kepemilikan saham emiten domestik. Intervensi Kebijakan Atasi Konsentrasi Saham Pelaku pasar modal internasional mengidentifikasi adanya anomali perdagangan terkoordinasi yang secara empiris mendistorsi keandalan harga pasar serta menurunkan derajat kelayakan investasi di bursa efek nasional. Guna merespons rapor merah tersebut, Otoritas Jasa Keuangan bersama Bursa...

Jun242026 by DodiNo Comments

Evaluasi Regulasi Tarif Komisi Ojol 8 Persen Resmi Berlaku 1 Juli 2026

Bisnis

indonesiaforward.net — Parlemen bersama manajemen PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab Indonesia menyepakati standardisasi kebijakan potongan komisi baru bagi pengemudi ojek online roda dua menjadi sebesar 8 persen mulai 1 Juli 2026. Formulasi kebijakan publik ini diputuskan melalui rapat koordinasi formal di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026, guna menata ulang regulasi tata kelola transportasi berbasis digital. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa penetapan batas atas komisi 8 persen ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum serta pelindungan ekonomi yang lebih terukur bagi pekerja sektor informal. "Kami sudah mengadakan pembicaraan-pembicaraan mengenai pemberlakuan komisi untuk kendaraan transportasi online roda dua ...

Jun152026 by DodiNo Comments

BI-PBOC Perluas Kerja Sama LCT Hingga Jaringan Hong Kong

Bisnis

indonesiaforward.net — Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) melakukan lompatan besar dalam kebijakan moneter internasional dengan memperluas kerangka Local Currency Transaction (LCT) hingga ke Hong Kong pada Kamis (11/6). Langkah strategis yang diputuskan dalam pertemuan tingkat tinggi di Shanghai ini dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi pembangunan kawasan. Perluasan instrumen hukum ini dilakukan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Hong Kong Monetary Authority (HKMA). Kebijakan publik ini bertujuan menekan biaya konversi mata uang dalam perdagangan internasional sekaligus memperkuat tata kelola pasar keuangan regional. Empat Deliverables Utama Penguat Arsitektur Keuangan Selain perluasan wilayah LCT, per...

Jun132026 by DodiNo Comments

Valuasi Aset Elon Musk Lampaui PDB Mayoritas Negara di Dunia

Bisnis

indonesiaforward.net — Publikasi data terbaru Forbes menetapkan Elon Musk sebagai triliuner pertama di dunia setelah aksi korporasi penawaran umum perdana (IPO) SpaceX di bursa Nasdaq mengerek kapitalisasi pasar perusahaan hingga mendekati 2 triliun dolar AS pada Jumat, 12 Juni 2026. Akumulasi kapital personal yang menembus angka 1,1 triliun dolar AS ini memicu perdebatan akademis mengenai urgensi reformasi regulasi tata kelola kekayaan dan kebijakan fiskal global. Fenomena ini memperlihatkan pergeseran struktural dalam distribusi produk domestik bruto global, di mana entitas privat kini memiliki kekuatan finansial yang melampaui kedaulatan ekonomi banyak negara. Penataan regulasi pasar modal masa depan perlu mengantisipasi konsentrasi aset ekstrem seperti ini. Wakil Editor Kekayaan Forb...

Jun82026 by DodiNo Comments

Kredibilitas Kebijakan Domestik Tentukan Arus Modal Asing Keuangan

Bisnis

IndonesiaForward.net — Indeks Harga Saham Gabungan mencatat koreksi signifikan melebihi 36 persen dari puncaknya di tengah berlanjutnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan aksi net sell investor asing pada Minggu 7 Juni 2026. Realitas pergerakan instrumen pasar modal ini mengindikasikan mendesaknya evaluasi terhadap tata kelola regulasi ekonomi. Fenomena pelepasan aset domestik ini merefleksikan peningkatan tuntutan premi risiko dari para pelaku pasar keuangan global. Ekspektasi pelaku pasar terhadap kesinambungan jangka panjang kini melampaui penilaian terhadap indikator pertumbuhan ekonomi saat ini. Founder Republik Investor Hendra Wardana memaparkan hasil evaluasi perilaku pasar terkait aspek prediktabilitas perencanaan kebijakan pembangunan nasional. “Risiko yang paling menjadi p...

Jun62026 by DodiNo Comments

Evaluasi Kebijakan Belanja Progresif Pacu Defisit APBN Hingga Mei 2026

Bisnis

indonesiaforward.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan instrumen kebijakan fiskal APBN hingga 31 Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp180,4 triliun atau setara dengan 0,70 persen terhadap Produk Domestik Buruto (PDB). Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya yang sebesar Rp20,9 triliun, angka defisit ini tumbuh 763,2 persen. Kenaikan kuantitatif ini dipicu oleh kebijakan akselerasi belanja negara yang mencapai Rp1.365,4 triliun. Otoritas fiskal menekankan bahwa pelebaran defisit ini merupakan bagian dari manajemen siklus anggaran yang terencana dengan baik. Pemerintah sengaja mendistribusikan penyerapan belanja secara merata sejak awal tahun untuk menghindari penumpukan di akhir periode. "Jadi APBN kita amat aman. Yang jelas,...

Jun42026 by DodiNo Comments

Rupiah Rp18.003: Impor Energi Berisiko Melebarkan Defisit APBN Rp200 Triliun

Bisnis

indonesiaforward.net — Kurs rupiah menembus level psikologis baru Rp18.003 per dolar AS pada pembukaan perdagangan Kamis, 4 Juni 2026 pukul 09.05 WIB. Pelemahan kumulatif hingga 6,6% sepanjang tahun ini mengancam postur anggaran negara akibat membengkaknya beban impor pangan dan energi. Kondisi fiskal diperparah oleh inflasi tahunan Mei yang melonjak ke angka 3,08% akibat kenaikan biaya distribusi logistik nasional. Pelemahan ini berisiko memperlebar target defisit APBN 2026 yang awalnya dipatok sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% dari PDB. Permata Institute of Economic Research (PIER) merilis simulasi dampak makroekonomi terhadap ketahanan anggaran negara pada Juni 2026. Tambahan defisit APBN diperkirakan bisa menembus lebih dari Rp200 triliun jika rata-rata rupiah tertahan melemah d...

Jun32026 by DodiNo Comments

Analisis Perpres 26/2026: Strategi Pemisahan Risiko Finansial Impor Migas

Bisnis

IndonesiaForward.net — Pemerintah melakukan reformasi struktural dalam manajemen pengadaan energi nasional setelah Presiden Prabowo Subianto mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 pada 30 April 2026. Regulasi ini secara resmi memperluas fungsi Badan Layanan Umum (BLU) di sektor energi untuk mengeksekusi impor minyak bumi, BBM, dan LPG. Kebijakan ini diterbitkan guna mengatasi disonansi tajam antara konsumsi domestik sebesar 1,6 juta barel per hari dengan kemampuan produksi hulu nasional yang stagnan di angka 600 ribu barel per hari. Otoritas mengambil langkah diskresi dengan memfungsikan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) sebagai instrumen pengadaan independen di luar struktur PT Pertamina (Persero). Formulasi regulasi ini bertindak sebagai perisai finansia...