Sabtu, September 12News That Matters

Bisnis

PP 20/2026 Permanenkan Tarif Pajak UMKM, Data Tunjukkan Dampak Luas

PP 20/2026 Permanenkan Tarif Pajak UMKM, Data Tunjukkan Dampak Luas

Bisnis
indonesiaforward.net — Pemerintah resmi mengundangkan PP Nomor 20 Tahun 2026 pada 22 April 2026, menetapkan tarif PPh Final UMKM 0,5% berlaku permanen bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan. Kebijakan ini berlaku surut sejak 1 Januari 2026, menutup ketidakpastian fiskal yang selama ini membebani pelaku usaha kecil. PP 20/2026 menggantikan PP 55/2022 dengan perubahan substansial. Orang pribadi dan perseroan perorangan kini bebas dari batas waktu pemanfaatan tarif final. Koperasi tetap dibatasi maksimal empat tahun sejak terdaftar, dengan masa transisi hingga 2029 bagi yang sudah eksis sebelum aturan baru. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan pada 21 November 2025: "Wajib pajak badan sudah tidak bisa lagi menggunakan PPh 0,5%. Mereka harus mulai menjalankan pembukuan...
DJP Banten Blokir Rp330 Miliar, Strategi Dua Jalur Penegakan Pajak

DJP Banten Blokir Rp330 Miliar, Strategi Dua Jalur Penegakan Pajak

Bisnis
indonesiaforward.net — Kanwil DJP Banten memblokir 84 rekening wajib pajak pada 18–22 Mei 2026 dengan total tunggakan Rp330,6 miliar. Kepala Kanwil DJP Banten Aim Nursalim Saleh mengumumkan langkah ini pada konferensi pers di Serang, 26 Mei 2026. Operasi melibatkan 12 KPP dan 15 bank nasional. Gerakan bertajuk “Gerak Serentak Penagihan Pajak: Cepat, Tepat dan Berdampak” menjadi bagian dari strategi kebijakan fiskal untuk memperkuat kepatuhan pajak. Dasar Hukum dan Mekanisme Pemblokiran dilakukan setelah serangkaian Surat Teguran dan Surat Paksa tidak diindahkan. Sesuai UU PPSP dan PMK Nomor 61 Tahun 2023, bank wajib menahan dana sesuai jumlah utang pajak dan melaporkan saldo ke DJP. "Tindakan ini diharapkan memberi efek jera sekaligus meningkatkan kepatuhan," ujar Aim Nursalim Sale...
Data Kurs Pajak USD Tekan Pajak Impor

Data Kurs Pajak USD Tekan Pajak Impor

Bisnis
indonesiaforward.net — Kementerian Keuangan menetapkan kurs pajak dolar AS melalui KMK No. 23/MK/EF.2/2026 pada 27 Mei 2026, berlaku hingga 2 Juni 2026. Kurs ini menjadi dasar pelunasan bea masuk, PPN, PPnBM, bea keluar, dan PPh ekspor-impor. Data KMK dan BI menunjukkan tren kenaikan kurs pajak USD sejak Januari 2026. Kurs pajak naik dari Rp16.777 menjadi Rp17.294 pada 6–12 Mei 2026, sementara kurs Jisdor 19 Mei 2026 menembus Rp17.719. Kurs spot 25 Mei 2026 melampaui Rp17.700. "Pelemahan rupiah ini bukan fluktuasi normal, melainkan tekanan struktural," ujar M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, 19 Mei 2026. Dampak Pajak Impor dan Penerimaan Kenaikan kurs pajak meningkatkan beban PPN impor dan bea masuk. Importir menghadapi dilema karena harga jual domesti...
Evaluasi Kebijakan Publik BUMN Eksportir Tunggal Terhadap Disparitas Harga

Evaluasi Kebijakan Publik BUMN Eksportir Tunggal Terhadap Disparitas Harga

Bisnis
indonesiaforward.net — Kebijakan tata kelola niaga strategis yang menetapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN eksportir tunggal memicu disparitas harga hingga 54 persen antara regulasi birokrasi dan realitas lapangan di sektor hulu sejak diumumkan Rabu, 20 Mei 2026. Laporan berkala menunjukkan adanya kelemahan mitigasi dampak sosial-ekonomi dalam implementasi regulasi baru ini. Intervensi pasar yang mendadak mengancam stabilitas pendapatan jutaan petani swadaya. Data statistik komoditas mengungkapkan kegagalan fungsi kontrol dari Tim Harga Tandan Buah Segar Provinsi dalam meredam gejolak penyesuaian pasar. Aparatur daerah kehilangan daya tekan eksekusi regulasi. Kesenjangan data mencapai angka tertinggi di Provinsi Riau pada akhir pekan ini. Dinas Perkebunan Provinsi...
Reformasi Kebijakan Publik: PT DSI Pangkas Kebocoran Devisa Ekspor Rp15.400 Triliun

Reformasi Kebijakan Publik: PT DSI Pangkas Kebocoran Devisa Ekspor Rp15.400 Triliun

Bisnis
indonesiaforward.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan berkas laporan manipulasi faktur dagang (under invoicing) 10 korporasi sawit besar kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (21/5/2026). Data berbasis uji petik acak ini menjadi landasan reformasi total tata kelola ekspor nasional. Langkah ini memperkuat temuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengidentifikasi akumulasi 282 perusahaan pelanggar regulasi ekspor. Pola ini menegaskan adanya kelemahan sistemik dalam pengawasan arus devisa yang berjalan selama tiga dekade terakhir. Data kebijakan publik menunjukkan program penegakan hukum masa lalu belum mampu menekan angka penggelapan dokumen secara signifikan. Modus pemalsuan komoditas menjadi *fatty matter* pada 2025 ...
Institusi Ekspor Baru DSI Kantongi SK Kemenkumham Amankan Komoditas Strategis

Institusi Ekspor Baru DSI Kantongi SK Kemenkumham Amankan Komoditas Strategis

Bisnis
indonesiaforward.net — Pemerintah memperkokoh basis kelembagaan baru perdagangan internasional dengan meresmikan badan hukum PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) melalui SK Kemenkumham Nomor AHU-0039765.AH.01.01 Tahun 2026 di Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Langkah progresif ini menjadi landasan formal bagi negara untuk mengintervensi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam secara terpusat. Restrukturisasi kelembagaan ini menempatkan DSI sebagai instrumen strategis di bawah kendali Badan Pengelola Investasi Danantara. Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan pengawasan ekspor demi mengamankan devisa hasil kekayaan alam yang bernilai ribuan triliun rupiah. Data Administrasi Hukum Umum menunjukkan struktur modal ditempatkan dan disetor awal perseroan tercatat sebesar Rp25 juta yang ...
PP Tata Kelola Ekspor Baru: Intervensi Negara Atas Devisas SDA Rp1.100 Triliun

PP Tata Kelola Ekspor Baru: Intervensi Negara Atas Devisas SDA Rp1.100 Triliun

Bisnis
indonesiaforward.net — Pemerintah resmi meluncurkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta pada Rabu (20/5/2026). Kebijakan berbasis laporan kebijakan publik ini menetapkan restrukturisasi total sistem perdagangan luar negeri dengan mewajibkan penjualan komoditas strategis melalui satu pintu BUMN pengekspor tunggal. Langkah progresif ini diambil sebagai respon atas meluasnya praktik kecurangan fiskal yang merugikan pendapatan negara. Otoritas memperketat kontrol demi memastikan pemanfaatan kekayaan alam terdokumentasi secara transparan dan akurat. Formulasi kebijakan baru ini menargetkan tiga komoditas utama nasional, yaitu minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Berdasarkan data paparan pemerintah, nila...
Deviasi Indeks Sektoral Sesi I: Transmisi Volatilitas Valas Terhadap Emiten Komoditas

Deviasi Indeks Sektoral Sesi I: Transmisi Volatilitas Valas Terhadap Emiten Komoditas

Bisnis
indonesiaforward.net — Pengukuran kinerja instrumen pasar modal pada paruh pertama perdagangan Rabu, 20 Mei 2026, mengonfirmasi terjadinya deviasi indeks sektoral Sesi I yang signifikan dengan penurunan agregat IHSG sebesar 1,49 persen ke level 6.275. Penurunan ini dipimpin oleh kontraksi tajam pada sektor energi yang menyusut 6,94 persen serta sektor bahan baku (basic materials) yang merosot hingga 7,3 persen. Koreksi asimetris ini merefleksikan kecepatan transmisi risiko dari pasar valuta asing ke pasar ekuitas, dipicu oleh depresiasi nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp17.730 per dolar AS. Pelemahan ini menempatkan emiten berbasis komoditas dan industri manufaktur pada posisi rentan akibat peningkatan beban biaya impor bahan baku dan eksposur utang valas jangka pendek. Dinam...
Evaluasi Regulasi Perburuhan Korea Selatan di Tengah Ancaman Mogok Industri Chip

Evaluasi Regulasi Perburuhan Korea Selatan di Tengah Ancaman Mogok Industri Chip

Bisnis
indonesiaforward.net — Rencana mogok massal karyawan Samsung divisi semikonduktor di Korea Selatan memicu evaluasi mendalam terhadap efektivitas regulasi perburuhan dalam melindungi stabilitas ekonomi makro nasional. Sekitar 50.000 tenaga kerja dijadwalkan menghentikan aktivitas produksi selama 18 hari mulai Kamis, 21 Mei 2026, setelah perundingan di Komisi Hubungan Perburuhan Nasional menemui kebuntuan. Krisis sektor manufaktur ini menjadi ujian krusial bagi implementasi kebijakan tata kelola ketenagakerjaan di tengah ketatnya persaingan industri teknologi strategis. Data menunjukkan konflik ini berakar dari keputusan kompetitor utama, SK Hynix, yang menghapus batas atas pembayaran bonus pada September 2025. Kebijakan deregulasi insentif tersebut memicu kesenjangan pendapatan per kapita ...
Rupiah Sentuh Rp17.600, DPR Soroti Tata Kelola Internasional Bank Indonesia

Rupiah Sentuh Rp17.600, DPR Soroti Tata Kelola Internasional Bank Indonesia

Bisnis
IndonesiaForward.net — Komisi XI DPR RI menuntut akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan Bank Indonesia menyusul depresiasi nilai tukar rupiah ke level Rp17.600 per dolar AS yang melampaui deviasi target APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS dalam evaluasi laporan kinerja di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026. Parlemen menyoroti efisiensi tata kelola bauran moneter yang dinilai belum mampu meredam volatilitas eksternal secara berkelanjutan. Data statistik menunjukkan adanya penurunan cadangan devisa sebesar US$10,3 miliar hanya dalam periode empat bulan terakhir. Indikator kuantitatif ini memicu desakan perlunya audit mendalam terhadap efektivitas operasi pasar terbuka yang dijalankan bank sentral. Sektor publik mengkhawatirkan kegagalan stabilisasi ini akan mentransmisikan beban fiskal ba...