IndonesiaForward.net — Komisi XI DPR RI menuntut akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan Bank Indonesia menyusul depresiasi nilai tukar rupiah ke level Rp17.600 per dolar AS yang melampaui deviasi target APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS dalam evaluasi laporan kinerja di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026. Parlemen menyoroti efisiensi tata kelola bauran moneter yang dinilai belum mampu meredam volatilitas eksternal secara berkelanjutan.
Data statistik menunjukkan adanya penurunan cadangan devisa sebesar US$10,3 miliar hanya dalam periode empat bulan terakhir. Indikator kuantitatif ini memicu desakan perlunya audit mendalam terhadap efektivitas operasi pasar terbuka yang dijalankan bank sentral.
Sektor publik mengkhawatirkan kegagalan stabilisasi ini akan mentransmisikan beban fiskal baru pada anggaran subsidi energi pemerintah. Penyesuaian postur makro ekonomi harus segera dilakukan guna mencegah penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah.
“Pelemahan rupiah hingga menembus Rp17 ribu per dolar AS ini harus menjadi alarm serius. Pemerintah perlu memastikan langkah stabilisasi berjalan efektif,” tegas Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri, Senin (18/5/2026).
Berdasarkan laporan capaian, pertumbuhan kredit domestik per kuartal pertama hanya mencapai 7,7 persen dari target awal yang ditetapkan pada rentang 8 hingga 11 persen. Ketidakcapaian target ini mengindikasikan bahwa pengetatan likuiditas melalui instrumen suku bunga tinggi mulai menekan ekspansi dunia usaha.
Kebijakan pro-stability yang diterapkan lewat lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dengan yield 6,40 persen dinilai terlalu mahal dan membebani neraca internal. DPR melihat ada urgensi tinggi untuk menggeser fokus kebijakan agar tidak mengorbankan kapasitas produksi nasional.
Publik membutuhkan kepastian koordinasi lintas sektoral agar kebijakan moneter tidak berjalan sendiri tanpa dukungan sektor riil. Transmisi kebijakan moneter yang lambat mempersulit mitigasi risiko inflasi dari rantai pasok impor.
“Harga impor naik. Kemudian biaya industri juga naik. Tekanan pangan dan energi juga meningkat dan persepsi ekonomi ini melemah,” urai Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino, Senin (18/5/2026).
Sorotan terhadap tata kelola BI kini meluas hingga ke area manajerial internal yang selama ini luput dari perhatian publik secara umum. Parlemen mengingatkan pentingnya keterbukaan penuh terhadap seluruh aspek pengelolaan aset, termasuk dana kelolaan yang bersifat sensitif.
Rapat-rapat evaluasi ke depan akan difokuskan pada sinkronisasi data makro agar tidak terjadi tumpang tindih persepsi antara regulator dan pelaku pasar. Reformasi struktural di tubuh bank sentral dinilai mendesak demi mengembalikan kepercayaan terhadap instrumen keuangan negara.
Pemerintah dan DPR berkomitmen menyusun formulasi kebijakan mitigasi jangka panjang guna memperkuat ketahanan fiskal nasional. Akuntabilitas performa kelembagaan bank sentral menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan agenda pembangunan nasional global. ***