DPR RI Arsip - Indonesia Forward

Mei202026 by WahyuNo Comments

Eskalasi Unjuk Rasa Harkitnas Respons Pelemahan Indikator Makroekonomi

Daerah

indonesiaforward.net — Eskalasi unjuk rasa Harkitnas yang memobilisasi ribuan massa di Kompleks Parlemen Senayan dan Monas pada Rabu, 20 Mei 2026, menjadi indikator sosiologis atas pemburukan indikator makroekonomi domestik. Aksi unjuk rasa sektoral ini mencuat sebagai respons langsung atas depresiasi nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp17.706 per dolar AS serta penurunan daya beli rumah tangga secara agregat. Data pengamanan mengonfirmasi pengerahan kekuatan maksimum struktural sebesari 14.237 personel gabungan di enam titik perimeter utama ibu kota. Tingginya rasio personel pengamanan mencerminkan mitigasi ketat kedaruratan publik terhadap risiko kelumpuhan operasional pusat pemerintahan. Meningkatnya intensitas protes di luar gerbang parlemen bertepatan dengan pembacaan arah keb...

Mei202026 by FahcrurNo Comments

Analisis Kebijakan Pengambilalihan Pidato KEM-PPKF oleh Presiden Prabowo

Nasional

indonesiaforward.net — Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengambil alih pembacaan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026, menandai pergeseran radikal dalam manajemen kebijakan fiskal nasional. Langkah tata kelola yang tidak biasa ini menjadi respons kebijakan langsung terhadap deviasi indikator makroekonomi utama. Secara teknokratis, pengambilalihan ini bertepatan dengan guncangan pasar modal yang menekan IHSG jatuh ke level psikologis 6.370,679 serta pelemahan nilai tukar rupiah ke posisi Rp17.706 per dolar AS. Otoritas eksekutif memandang garansi kebijakan fiskal jangka menengah harus dijaminkan langsung di tingkat kepala negara demi menegakkan kepastian hukum bagi perencanaan investasi. Eskala...

Mei182026 by DodiNo Comments

Rupiah Sentuh Rp17.600, DPR Soroti Tata Kelola Internasional Bank Indonesia

Bisnis

IndonesiaForward.net — Komisi XI DPR RI menuntut akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan Bank Indonesia menyusul depresiasi nilai tukar rupiah ke level Rp17.600 per dolar AS yang melampaui deviasi target APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS dalam evaluasi laporan kinerja di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026. Parlemen menyoroti efisiensi tata kelola bauran moneter yang dinilai belum mampu meredam volatilitas eksternal secara berkelanjutan. Data statistik menunjukkan adanya penurunan cadangan devisa sebesar US$10,3 miliar hanya dalam periode empat bulan terakhir. Indikator kuantitatif ini memicu desakan perlunya audit mendalam terhadap efektivitas operasi pasar terbuka yang dijalankan bank sentral. Sektor publik mengkhawatirkan kegagalan stabilisasi ini akan mentransmisikan beban fiskal ba...

Apr222026 by FahcrurNo Comments

Analisis Kebijakan UU PPRT: Standarisasi Jaminan Sosial dan Perlindungan Pekerja

Nasional

indonesiaforward.net — Rapat Paripurna DPR RI secara resmi menyetujui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa, 21 April 2026. Kebijakan ini merupakan respons progresif pemerintah dalam menata ekosistem ketenagakerjaan sektor domestik yang selama ini minim pengawasan. Berdasarkan data BPS, jutaan PRT kini akan terintegrasi ke dalam sistem perlindungan sosial nasional secara mandatori. Integrasi Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Poin krusial dalam UU ini adalah kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan PRT dalam program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Langkah ini memastikan pekerja memiliki akses ke Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) hingga Jaminan Hari Tua (JHT). “Pengesahan UU PPRT merupakan langkah h...

Apr32026 by FahcrurNo Comments

Komisi III DPR Desak Audit Prosedural Kejari Karo Terkait Kasus Amsal Sitepu

Nasional

indonesiaforward.net — Komisi III DPR RI secara resmi mendesak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo. Langkah ini diambil menyusul temuan ketidakpatuhan birokrasi terhadap penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan tertanggal 1 April 2026 yang menyatakan Amsal Christy Sitepu bebas murni. Anomali Administrasi dan Defisit Akuntabilitas Penegak Hukum Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengidentifikasi adanya penyimpangan informasi yang diklaim oleh Kejari Karo sebagai sekadar kesalahan teknis penulisan dokumen resmi atau salah ketik. Kajari Karo, Danke Rajagukguk, mengakui dalam rapat dengar pendapat pada Kamis, 2 April 2026, bahwa terjadi perbedaan diksi antara pena...

Mar122026 by DodiNo Comments

Friderica Widyasari Dewi Pimpin OJK: Langkah Strategis Amankan Status Pasar Berkembang

Bisnis

indonesiaforward.net — Dr. Friderica Widyasari Dewi, S.E., M.B.A., resmi mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 melalui pengesahan Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (12/3). Penetapan ini merupakan bagian dari kebijakan progresif pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional pasca guncangan pasar modal pada Januari lalu. Friderica, yang menjadi perempuan pertama di posisi ini, memimpin jajaran baru dengan mandat utama melakukan transformasi tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. Akselerasi Standar Transparansi Global Sebelum Mei 2026 Agenda mendesak otoritas saat ini adalah memastikan Indonesia tetap berada dalam kategori pasar berkembang (emerging market) sesuai kriteria Morgan Stanley Capital International (MSCI). OJK di bawah kepemi...