Bisnis Arsip - Indonesia Forward

Apr162026 by Angga PramudiaNo Comments

Menkeu Purbaya Siapkan Regulasi Transisi Tekan Kebocoran Cukai Rp20 Triliun

Bisnis

indonesiaforward.net — Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa sedang merampungkan proposal regulasi baru yang akan mengintegrasikan 1.231 unit produksi rokok ilegal ke dalam sistem administrasi negara per Mei 2026. Langkah ini diambil berdasarkan data kerugian negara yang mencapai Rp20 triliun per tahun akibat maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai. Pemerintah memilih pendekatan formalisasi industri sebagai solusi jangka menengah untuk memperbaiki rasio pajak nasional. Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini merupakan ultimatum dua arah: kepatuhan administratif total melalui pembayaran cukai atau penutupan permanen unit usaha yang tidak mengikuti standar regulasi. Analisis Struktur Baru CHT dan Mekanisme Transisi Kementerian Keuangan telah menyiapkan skema pe...

Apr142026 by Angga PramudiaNo Comments

Data Investigasi: Kontroversi Pengadaan Motor Listrik Emmo JVX GT di Program MBG

Bisnis

indonesiaforward.net — Laporan akuntabilitas sektor publik menyoroti pengadaan 21.801 unit motor listrik Emmo JVX GT oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan estimasi anggaran mencapai Rp1,22 triliun pada Selasa, 14 April 2026. Data ini mencuat ke publik setelah ditemukannya anomali harga antara unit yang diadakan pemerintah dengan platform serupa di pasar internasional, serta status ribuan kendaraan yang masih belum didistribusikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). "Saya meminta bukan hanya di Jakarta Pusat, di semua wilayah yang ikan sapu-sapunya banyak untuk kita adakan operasi [pembersihan]," kutipan tersebut menjadi kontras dengan prioritas pengadaan motor trail yang dianggap kurang relevan dengan urgensi distribusi pangan nasional saat ini. Kepala BGN Dadan Hindayana men...

Apr132026 by Angga PramudiaNo Comments

Data Membuktikan Isu Pemotongan Gaji Ke-13 ASN 25 Persen Keliru

Bisnis

indonesiaforward.net — Berdasarkan analisis data kebijakan publik, narasi mengenai pemotongan gaji ke-13 ASN sebesar 25 persen dipastikan merupakan kesalahan identifikasi subjek dalam rencana efisiensi fiskal 2026. Laporan kementerian menunjukkan bahwa angka 25 persen tersebut merupakan asumsi pemangkasan gaji menteri dan anggota DPR, sementara hak ASN tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Hingga Juni 2025, pemerintah telah menuntaskan pencairan gaji ke-13 secara penuh bagi 9,4 juta pegawai sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025. Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari transformasi kebijakan anggaran untuk memperkuat ketahanan nasional di tengah tekanan harga komoditas energi global yang membebani APBN. Analisis Kebijakan: Diferensiasi Target Efis...

Apr102026 by Angga PramudiaNo Comments

Digitalisasi Kebijakan Pajak: M-Pajak Targetkan Inklusivitas Karyawan Nihil

Bisnis

indonesiaforward.net — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengimplementasikan CoreTax Mobile atau M-Pajak sebagai bagian dari peta jalan transformasi digital administrasi perpajakan per Maret 2026. Inovasi kebijakan publik ini bertujuan untuk mengatasi hambatan geografis dan keterbatasan akses perangkat komputer bagi jutaan wajib pajak di seluruh wilayah Indonesia. DJP memfokuskan layanan aplikasi ini untuk kategori Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kriteria spesifik guna memastikan efektivitas sistem inti administrasi yang baru. Langkah ini dipandang sebagai progresivitas layanan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat terhadap akses birokrasi yang lebih fleksibel dan transparan. Parameter Penggunaan dan Batasan Sistemis Implementasi M-Pajak menerapkan kriteria penggunaan y...

Apr92026 by Angga PramudiaNo Comments

Reformasi KUR: Kemenkeu Bidik Pengalihan PNM Menjadi Bank UMKM

Bisnis

indonesiaforward.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan transformasi fundamental pada skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari grup BRI. Kebijakan ini bertujuan mengonversi beban fiskal subsidi bunga yang mencapai Rp40 triliun per tahun menjadi modal negara bergulir guna membentuk entitas Bank UMKM yang dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan. Purbaya menilai ketergantungan pada bank komersial dalam penyaluran KUR tidak efisien karena anggaran negara habis untuk membayar margin bunga tanpa membentuk aset modal yang berkelanjutan bagi pemerintah. Langkah ini telah mendapat respons dari Danantara dan OJK, serta menjadi bagian dari restrukturisasi besar tata kelola keuangan publik di bawah mandat Pr...

Apr62026 by Angga PramudiaNo Comments

Menkeu Purbaya Siapkan Rp210,1 Triliun Jaga Harga BBM Subsidi Stabil

Bisnis, Nasional

indonesiaforward.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan kebijakan fiskal progresif dengan menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan Purbaya pada Senin, 6 April 2026, sebagai langkah mitigasi atas lonjakan harga minyak dunia yang kini menyentuh angka 100 dolar AS per barel. Pemerintah mengaktifkan fungsi APBN sebagai peredam kejut untuk mengabsorpsi selisih harga pasar dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat akibat ketegangan di Timur Tengah. "Kami siap tidak menaikkan harga sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Senin, 6 April 2026. Alokasi Anggaran dan Strategi Penyerapan Beban Energi Berd...

Apr52026 by DewiNo Comments

BI Resmikan QRIS di Korea Selatan Perkuat Transaksi Mata Uang Lokal

Bisnis, Internasional

indonesiaforward.net — Bank Indonesia (BI) memperluas digitalisasi sistem pembayaran nasional melalui peluncuran konektivitas QRIS antarnegara di Korea Selatan pada Rabu, 1 April 2026. Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Joint Vision Statement (JVS) antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung. Fokus utama kebijakan ini adalah penguatan Local Currency Transaction (LCT) guna mengurangi ketergantungan pada valuta asing tunai. Integrasi sistem ini menghubungkan 17 Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) Indonesia dengan jaringan SeoulPay dan ZeroPay di Korea Selatan. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian transaksi langsung dalam mata uang Rupiah dan Won tanpa konversi ganda ke dolar AS. "Implementasi QRIS antar negara antara Indonesia dengan Korea m...

Apr42026 by Angga PramudiaNo Comments

Reformasi Free Float: Prajogo Pangestu Divestasi 764 Juta Saham CUAN

Bisnis

indonesiaforward.net — Pemegang saham pengendali PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), Prajogo Pangestu, melakukan langkah progresif dengan mendivestasi 764,03 juta lembar sahamnya pada periode 30 Maret hingga 2 April 2026. Aksi korporasi senilai Rp850,28 miliar ini merupakan respons terhadap kebijakan free float yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga indeks internasional. Transaksi yang dilakukan sebanyak 18 kali ini menurunkan porsi kepemilikan langsung Prajogo dari 84,09 persen menjadi 83,42 persen. Langkah ini secara teknis menambah jumlah saham yang beredar di masyarakat guna memperkuat likuiditas perdagangan dan keterinvestasian (investability) emiten di sektor energi tersebut. Pelepasan saham oleh orang terkaya Indonesia ini menjadi instrumen penting dalam men...

Apr32026 by Angga PramudiaNo Comments

Evaluasi Ketahanan Fiskal Menghadapi Lonjakan Harga Minyak Dunia

Bisnis

indonesiaforward.net — Lonjakan harga minyak dunia yang menembus level 109,03 dolar AS per barel akibat penutupan Selat Hormuz memaksa Pemerintah Indonesia memperkuat strategi ketahanan fiskal nasional pada Kamis (02/04/2026). Sebagai negara net oil importer sejak 2003, Indonesia menghadapi risiko pelebaran defisit anggaran yang signifikan akibat selisih harga pasar dengan asumsi APBN. Namun, pemerintah mengambil langkah protektif dengan memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan guna menjaga stabilitas makroekonomi dan daya beli masyarakat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa instrumen subsidi akan menjadi bantalan utama dalam menyerap volatilitas harga internasional ini. “Negara akan hadir dengan menambah anggaran subsidi. Selisih kenaikan harga minyak dunia m...

Apr12026 by Angga PramudiaNo Comments

Kebijakan Pembatasan BBM 50 Liter Per Hari Jaga Stabilitas APBN 2026

Bisnis

indonesiaforward.net — Pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maksimal 50 liter per hari mulai 1 April 2026. Langkah progresif ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 guna menjaga stabilitas energi nasional di tengah gejolak harga minyak mentah global. Melalui integrasi sistem digital MyPertamina, pemerintah optimistis dapat menekan kebocoran subsidi dan memastikan penyaluran Pertalite serta Solar tepat sasaran. Kebijakan ini merupakan respons data-sentris terhadap lonjakan harga minyak dunia yang menyentuh 110 dolar AS per barel akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Proyeksi Efisiensi Anggaran dan Ketahanan Fiskal Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meneg...