indonesiaforward.net — Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menghadapi evaluasi publik terkait alokasi anggaran operasional April 2026 yang dinilai tidak proporsional dibandingkan dengan mandat utama pemenuhan gizi masyarakat.
Fokus utama audit investigatif ini tertuju pada pengadaan tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 dengan harga e-Katalog Rp17,93 juta per unit, yang mencapai total anggaran Rp508,4 miliar. Temuan di lapangan menunjukkan harga tersebut hampir dua kali lipat lebih tinggi dari harga pasar resmi yang berada di kisaran Rp8 juta, menciptakan risiko inefisiensi belanja negara yang signifikan.
“Tahun lalu sempat kami tolak untuk beli motor dan komputer karena fokus utama seharusnya ke makanan,” ungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan kebijakan pengetatan anggaran bagi belanja non-prioritas di BGN.
Ketimpangan alokasi ini juga terlihat pada belanja pakaian, sepatu, dan aksesoris yang menyedot dana hingga Rp622,3 miliar. Tingginya biaya penunjang operasional di tengah urgensi pemenuhan nutrisi nasional memicu desakan agar lembaga pengawas melakukan peninjauan ulang terhadap standar biaya masukan (SBM) yang diterapkan BGN.
Disparitas Harga dan Urgensi Akuntabilitas Publik
Data rincian belanja menunjukkan pos anggaran kaos kaki mencapai Rp6,9 miliar untuk 17.000 pasang, atau setara dengan Rp100 ribu per pasang. Angka ini dianggap melampaui kewajaran harga pengadaan barang serupa di instansi pemerintah lainnya, sehingga memicu kecurigaan adanya penggelembungan harga (mark-up) dalam proses pengadaan.
Secara regulasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib mengacu pada prinsip efisiensi dan transparansi sebagaimana diatur dalam kebijakan pengadaan nasional. Namun, realisasi belanja motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total sekitar Rp915 miliar justru menunjukkan kecenderungan ekspansi belanja modal yang agresif di awal pembentukan lembaga.
Evaluasi Satgas dan Pengawasan Parlemen
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengidentifikasi adanya celah korupsi dalam pengadaan perangkat digital dengan anggaran fantastis tersebut. Pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan bahwa dana yang bersumber dari pajak rakyat benar-benar dikonversi menjadi perbaikan gizi, bukan sekadar fasilitas birokrasi.
“EO Rp113 Miliar dibutuhkan karena BGN baru berdiri, belum punya SDM internal,” jelas Kepala BGN Dadan Hindayana sebagai klarifikasi atas tingginya ketergantungan pada pihak ketiga.
DPR RI dijadwalkan segera memanggil pimpinan BGN untuk melakukan klarifikasi menyeluruh terkait transparansi penggunaan anggaran operasional. Penegakan akuntabilitas ini krusial agar kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak tergerus oleh polemik belanja perangkat dan atribut mewah para pejabatnya. ***