indonesiaforward.net — Laporan akuntabilitas sektor publik menyoroti pengadaan 21.801 unit motor listrik Emmo JVX GT oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan estimasi anggaran mencapai Rp1,22 triliun pada Selasa, 14 April 2026.
Data ini mencuat ke publik setelah ditemukannya anomali harga antara unit yang diadakan pemerintah dengan platform serupa di pasar internasional, serta status ribuan kendaraan yang masih belum didistribusikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Saya meminta bukan hanya di Jakarta Pusat, di semua wilayah yang ikan sapu-sapunya banyak untuk kita adakan operasi [pembersihan],” kutipan tersebut menjadi kontras dengan prioritas pengadaan motor trail yang dianggap kurang relevan dengan urgensi distribusi pangan nasional saat ini.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan harga per unit mencapai Rp42.000.000, namun harga tersebut masih dipertanyakan efisiensinya dibandingkan dengan model motor listrik fungsional lainnya.
Analisis Anggaran dan Risiko Aset Mengendap
Berdasarkan data Inaproc, pengadaan ini terbagi dalam dua paket dengan nilai total Rp2,44 triliun untuk target 48.800 unit, di mana realisasi terkini baru mencapai 21.801 unit.
Masalah utama yang muncul ke permukaan adalah status “idle asset”, di mana puluhan ribu motor listrik tersebut masih tertahan di gudang akibat proses administrasi Barang Milik Negara (BMN) yang belum tuntas.
Kondisi ini dikritik tajam oleh Kementerian Keuangan yang menilai adanya ketidaksinkronan antara belanja modal kendaraan operasional dengan kebutuhan mendesak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fokus utama anggaran seharusnya dialokasikan untuk pemenuhan gizi anak sekolah, bukan pada belanja aset yang belum bisa dimanfaatkan secara produktif.
Integritas Vendor dan Validasi TKDN
PT Yasa Artha Trimanunggal, sebagai perusahaan yang memenangkan kontrak pengadaan, kini berada dalam pengawasan ketat karena rekam jejak pimpinannya dalam kasus hukum masa lalu.
Komisaris Utama perusahaan berinisial AM diketahui pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi bantuan sosial Kementerian Sosial pada tahun 2020.
Selain masalah integritas, isu rebranding produk asal China turut memperkeruh kredibilitas klaim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 48,5 persen yang diajukan produsen.
Meskipun Emmo JVX GT diklaim diproduksi di Bogor, kemiripan spesifikasi dengan platform Kollter ES1-X Pro yang dijual sangat murah di Alibaba menjadi titik poin evaluasi bagi para auditor negara.
Rekomendasi Kebijakan Progresif
Pemerintah didesak untuk melakukan audit forensik terhadap seluruh rantai pasok dan kontrak pengadaan motor listrik ini guna memastikan tidak adanya kerugian negara yang bersifat sistemik.
Langkah transparansi mengenai biaya administrasi STNK/BPKB sangat diperlukan, mengingat harga di e-katalog masih berstatus “off the road” yang berpotensi menambah beban APBN di kemudian hari.
Distribusi aset harus segera dilakukan untuk mencegah kerusakan komponen teknis seperti baterai akibat masa penyimpanan yang terlalu lama tanpa siklus pengisian daya.
Ke depan, sinkronisasi antara Badan Gizi Nasional dan kementerian teknis lainnya harus diperkuat agar setiap rupiah anggaran negara berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar belanja birokrasi. ***