indonesiaforward.net — Laporan pemantauan kebijakan publik menyoroti realisasi pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang memicu polemik terkait efektivitas penggunaan anggaran operasional.
Data investigatif menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jadwal distribusi unit merek Emmo dengan kesiapan infrastruktur PT Yasa Artha Trimanunggal sebagai distributor resmi yang kantornya belum rampung dibangun.
Pengadaan masif dengan total anggaran mencapai Rp1,39 triliun ini menjadi sorotan karena dilakukan melalui mekanisme e-katalog tanpa melalui proses konsultasi yang mendalam dengan Komisi IX DPR RI.
Isu integritas kebijakan mengemuka saat ditemukan indikasi bahwa produk tersebut merupakan hasil pelabelan ulang (rebadge) dari manufaktur China dengan selisih harga mencapai Rp11,8 juta hingga Rp49,8 juta per unit.
DPR Pertanyakan Akuntabilitas Infrastruktur Vendor
Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto memberikan catatan kritis mengenai aspek kepatutan administrasi dalam penunjukan penyedia barang yang secara fisik belum memiliki kesiapan operasional kantor.
“Kantor distributor belum jadi, proyek jalan terus! Lucu! Ini kan lucu. Kantornya belum jadi, tapi proyeknya sudah jalan. Apakah ini proyek janggal atau bagaimana?” ujar Pulung dalam rapat pengawasan pada 13 April 2026.
Secara teknis, kemiripan visual dan spesifikasi antara model Emmo JVH Max dengan produk Tizhou Okla Automotive menimbulkan keraguan publik terkait validitas klaim Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Evaluasi kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis tidak terbebani oleh biaya pendukung yang tidak memiliki korelasi langsung dengan hasil gizi.
Intervensi Fiskal dan Penghentian Anggaran 2026
Kementerian Keuangan telah melakukan langkah progresif dengan mengevaluasi ulang seluruh pos belanja kendaraan listrik di lingkungan BGN guna menjaga kesehatan fiskal nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk melakukan pemangkasan terhadap anggaran serupa pada tahun 2026 agar alokasi dana lebih tepat sasaran.
“Ketika tahu, saya potong anggarannya. Ya kan (21.000 motor listrik) itu anggaran 2025. Kalau 2026 kan saya potong,” tegas Purbaya pada 8 April 2026 sebagai langkah korektif.
Laporan ini mendesak perlunya audit menyeluruh terhadap rantai pasok dan verifikasi harga pasar agar setiap rupiah dari pajak rakyat memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan publik.
Pemerintah diharapkan lebih selektif dalam memilih mitra strategis dan mengutamakan produk dalam negeri yang memiliki ekosistem industri yang sudah teruji dan transparan secara akuntansi. ***