indonesiaforward.net — Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa sedang merampungkan proposal regulasi baru yang akan mengintegrasikan 1.231 unit produksi rokok ilegal ke dalam sistem administrasi negara per Mei 2026.
Langkah ini diambil berdasarkan data kerugian negara yang mencapai Rp20 triliun per tahun akibat maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai. Pemerintah memilih pendekatan formalisasi industri sebagai solusi jangka menengah untuk memperbaiki rasio pajak nasional.
Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini merupakan ultimatum dua arah: kepatuhan administratif total melalui pembayaran cukai atau penutupan permanen unit usaha yang tidak mengikuti standar regulasi.
Analisis Struktur Baru CHT dan Mekanisme Transisi
Kementerian Keuangan telah menyiapkan skema penambahan lapisan baru dalam struktur Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk menampung eks-produsen ilegal. Rencana ini saat ini sedang dalam tahap pembahasan intensif dengan Komisi XI DPR RI agar memiliki landasan hukum yang kuat.
“Bukan dilegalkan begitu saja. Mereka harus masuk ke sistem, bayar cukai. Kami beri kesempatan. Kalau tidak, akan ditutup,” jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, dalam keterangannya di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, April 2026.
Secara teknis, kebijakan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan penegakan hukum murni yang diterapkan pada 2024 menuju pendekatan berbasis data penerimaan. Pemerintah berharap formalisasi ini akan mempermudah pengawasan standar produk dan kandungan tembakau di pasar.
Proyeksi Dampak dan Evaluasi Kualitas Produk
Implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku paling lambat pada Mei 2026. Namun, pakar kebijakan publik dan kesehatan mengingatkan adanya risiko standarisasi pada produk-produk yang sebelumnya berada di luar jangkauan pengawasan pemerintah.
“Ini kebijakan yang sangat berisiko. Rokok ilegal biasanya memiliki kandungan yang tidak terstandarisasi, lebih berbahaya,” ungkap Prof. Hasbullah Thabrany, FKM UI, pada April 2026 saat meninjau aspek kesehatan publik dari kebijakan tersebut.
Data menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada pengawasan di lapangan pasca-Mei 2026. Pemerintah berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh dalam satu hingga dua bulan setelah skema transisi ini dijalankan sepenuhnya.
Sinkronisasi antara target fiskal dan perlindungan konsumen menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Kemenkeu berkomitmen untuk tetap tegas menutup pabrik yang tidak melakukan pendaftaran ulang hingga tenggat waktu yang ditentukan guna menjamin kepastian hukum. ***