Bea Cukai Arsip - Indonesia Forward

Apr162026 by Angga PramudiaNo Comments

Menkeu Purbaya Siapkan Regulasi Transisi Tekan Kebocoran Cukai Rp20 Triliun

Bisnis

indonesiaforward.net — Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa sedang merampungkan proposal regulasi baru yang akan mengintegrasikan 1.231 unit produksi rokok ilegal ke dalam sistem administrasi negara per Mei 2026. Langkah ini diambil berdasarkan data kerugian negara yang mencapai Rp20 triliun per tahun akibat maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai. Pemerintah memilih pendekatan formalisasi industri sebagai solusi jangka menengah untuk memperbaiki rasio pajak nasional. Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini merupakan ultimatum dua arah: kepatuhan administratif total melalui pembayaran cukai atau penutupan permanen unit usaha yang tidak mengikuti standar regulasi. Analisis Struktur Baru CHT dan Mekanisme Transisi Kementerian Keuangan telah menyiapkan skema pe...

Apr42026 by FahcrurNo Comments

KPK Dalami Kebocoran Cukai Rokok: CEO Surya Group Mangkir Panggilan

Nasional

indonesiaforward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas cakupan laporan kebijakan publik mengenai integritas penerimaan negara setelah CEO Surya Group Holding Company, Muhammad Suryo, mangkir dari panggilan pemeriksaan pada Kamis, 2 April 2026. Penyelidikan ini menyoroti kerentanan sistem pengawasan cukai rokok di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang diduga dimanipulasi oleh sindikat birokrat dan pengusaha. Data penyidikan menunjukkan adanya anomali dalam penetapan jalur pemeriksaan barang, di mana parameter "rule set" diatur hingga 70 persen untuk meloloskan barang tanpa cek fisik. Praktik ini merusak akurasi pelaporan cukai nasional dan menciptakan celah kebocoran fiskal yang masif pada periode anggaran 2024 hingga awal 2026. Lembaga antirasuah telah mengamankan b...

Feb282026 by FahcrurNo Comments

KPK Perkuat Kapasitas Fiskal Melalui Penegakan Hukum Bea Cukai

Nasional

indonesiaforward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap BBP, Kepala Seksi Intelijen Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), terkait dugaan korupsi importasi barang pada Jumat (27/2/2026). Langkah ini merupakan bagian dari penguatan integritas institusi publik untuk memastikan setiap rupiah penerimaan negara dikelola secara transparan dan bebas dari praktik pungutan liar. Penyidik KPK menetapkan masa penahanan BBP selama 20 hari pertama, terhitung sejak 27 Februari hingga 18 Maret 2026, di Rutan Cabang Gedung Merah Putih. Penangkapan BBP dilakukan pada Kamis (26/2/2026) di Kantor Pusat DJBC, Jakarta Timur. Proses ini terlaksana berkat koordinasi progresif antara KPK dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan guna membersihkan birokrasi dari...

Feb92026 by DewiNo Comments

Kasus John Field Buka Celah Pengawasan Impor Bea Cukai

Nasional

indonesiaforward.net - Kasus hukum yang menjerat John Field membuka diskusi lebih luas tentang efektivitas sistem pengawasan impor di Indonesia. Perkara ini tidak hanya berhenti pada individu atau perusahaan tertentu, tetapi menyingkap celah kebijakan publik yang memungkinkan manipulasi jalur impor terjadi dalam sistem kepabeanan. Dalam perspektif kebijakan, kasus ini menjadi titik evaluasi penting bagi tata kelola pengawasan impor yang selama ini bertumpu pada sistem berbasis risiko. Dari Kasus Individual ke Isu Sistemik Penahanan John Field oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berangkat dari dugaan suap pengondisian jalur impor. Namun, jika ditarik lebih jauh, perkara ini mencerminkan bagaimana celah dalam desain pengawasan dapat dimanfaatkan secara berulang. Sistem kepabeanan Indon...

Feb52026 by FahcrurNo Comments

OTT KPK di Bea Cukai Tuai Sorotan, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan

Nasional

indonesiaforward.net – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menuai sorotan publik. Penindakan yang dilakukan pada Rabu (4/2/2026) itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam aktivitas impor yang melibatkan pihak swasta dan oknum aparat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, Rizal. Penyidik juga menyita uang tunai bernilai miliaran rupiah serta logam mulia seberat sekitar 3 kilogram sebagai barang bukti awal. Perhatian Publik terhadap Integritas Aparat Kasus OTT di institusi penerimaan negara ini kembali memunculkan perhatian publik terhadap integritas aparat di sektor kepabeanan. Bea Cukai mem...