Purbaya Arsip - Indonesia Forward

Apr162026 by Angga PramudiaNo Comments

Menkeu Purbaya Siapkan Regulasi Transisi Tekan Kebocoran Cukai Rp20 Triliun

Bisnis

indonesiaforward.net — Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa sedang merampungkan proposal regulasi baru yang akan mengintegrasikan 1.231 unit produksi rokok ilegal ke dalam sistem administrasi negara per Mei 2026. Langkah ini diambil berdasarkan data kerugian negara yang mencapai Rp20 triliun per tahun akibat maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai. Pemerintah memilih pendekatan formalisasi industri sebagai solusi jangka menengah untuk memperbaiki rasio pajak nasional. Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini merupakan ultimatum dua arah: kepatuhan administratif total melalui pembayaran cukai atau penutupan permanen unit usaha yang tidak mengikuti standar regulasi. Analisis Struktur Baru CHT dan Mekanisme Transisi Kementerian Keuangan telah menyiapkan skema pe...

Apr92026 by Angga PramudiaNo Comments

Reformasi KUR: Kemenkeu Bidik Pengalihan PNM Menjadi Bank UMKM

Bisnis

indonesiaforward.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan transformasi fundamental pada skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari grup BRI. Kebijakan ini bertujuan mengonversi beban fiskal subsidi bunga yang mencapai Rp40 triliun per tahun menjadi modal negara bergulir guna membentuk entitas Bank UMKM yang dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan. Purbaya menilai ketergantungan pada bank komersial dalam penyaluran KUR tidak efisien karena anggaran negara habis untuk membayar margin bunga tanpa membentuk aset modal yang berkelanjutan bagi pemerintah. Langkah ini telah mendapat respons dari Danantara dan OJK, serta menjadi bagian dari restrukturisasi besar tata kelola keuangan publik di bawah mandat Pr...

Apr62026 by Angga PramudiaNo Comments

Menkeu Purbaya Siapkan Rp210,1 Triliun Jaga Harga BBM Subsidi Stabil

Bisnis, Nasional

indonesiaforward.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan kebijakan fiskal progresif dengan menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan Purbaya pada Senin, 6 April 2026, sebagai langkah mitigasi atas lonjakan harga minyak dunia yang kini menyentuh angka 100 dolar AS per barel. Pemerintah mengaktifkan fungsi APBN sebagai peredam kejut untuk mengabsorpsi selisih harga pasar dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat akibat ketegangan di Timur Tengah. "Kami siap tidak menaikkan harga sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Senin, 6 April 2026. Alokasi Anggaran dan Strategi Penyerapan Beban Energi Berd...

Mar82026 by DodiNo Comments

Optimisme Fiskal: Indonesia Jaga Disiplin Anggaran di Tengah Outlook Fitch Ratings

Bisnis

IndonesiaForward.net — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional dan disiplin fiskal yang progresif di tengah dinamika penilaian lembaga pemeringkat internasional. Menanggapi keputusan Fitch Ratings yang merevisi outlook utang Indonesia menjadi negatif pada Rabu (4/3/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap berada pada jalur pertumbuhan yang kuat. Pemerintah optimis bahwa bauran kebijakan yang diambil saat ini akan mampu mengakselerasi PDB menuju target 8 persen tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian anggaran. “Jika mereka menggunakan data sebagai dasar keputusan, saya tidak percaya ada ruang untuk mengatakan kita bergerak ke arah negatif,” ujar Menkeu Purbaya dalam wawancara dengan Reuter...

Feb162026 by DodiNo Comments

Dana Desa 2026: 58 Persen untuk KDMP dan Insentif Rp1 Triliun

Bisnis, Nasional

indonesiaforward.net - Pemerintah menetapkan kebijakan baru dalam struktur Dana Desa 2026 dengan mengalokasikan 58,03 persen anggaran untuk Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP). Dari total pagu Rp60,57 triliun, sebesar Rp34,57 triliun dikunci untuk mendukung implementasi koperasi desa. Kebijakan ini tertuang dalam PMK Nomor 7 Tahun 2026 yang berlaku sejak 12/2/2026. Pasal 15 Ayat (3) menyatakan, “Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung implementasi KDMP dihitung sebesar 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap Desa atau sebesar Rp 34.570.000.000.000.” Dengan komposisi tersebut, Dana Desa 2026 mengalami perubahan struktur yang signifikan. Detail Alokasi dan Penggunaan Dari total Rp60,57 triliun, sekitar Rp25 triliun tersisa sebaga...