indonesiaforward.net — Langkah pemerintah yang menaikkan target Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi Rp575,1 triliun mencerminkan dilema fiskal yang mendalam dalam postur APBN 2026. Instrumen penyesuaian tarif layanan publik ini dipilih sebagai katup penyelamat jangka pendek guna menambal proyeksi kekurangan penerimaan pajak nasional yang diperkirakan mencapai Rp46,9 triliun.
Kebijakan ini diresmikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum. Regulasi yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 ini dijadwalkan mulai berlaku mengikat pada 1 Agustus 2026.
Meskipun tarif pajak dipastikan tidak naik demi menjaga daya beli masyarakat, lonjakan instrumen non-pajak ini memicu kekhawatiran baru. Sejumlah sektor layanan administrasi hukum mengalami penyesuaian tarif yang cukup drastis dan meluas.
Tekanan Biaya Operasional Sektor Administrasi Hukum
Dalam aturan baru tersebut, biaya pendirian Perseroan Terbatas dengan modal dasar di atas Rp5 miliar dipatok sebesar Rp5 juta per permohonan, melonjak tajam dari tarif lama sebesar Rp1,1 juta. Sementara itu, tarif pengangkatan dan pengambilan sumpah calon penerjemah tersumpah juga merangkak naik 60 persen menjadi Rp4 juta.
Lonjakan ini dikhawatirkan menjadi disinsentif bagi arus investasi baru dan memperlambat proses formalisasi badan usaha di dalam negeri. Sektor penunjang bisnis terpaksa harus mengkalkulasi ulang biaya administrasi legalitas yang kian mahal.
Risiko Penurunan Volume Layanan Publik
Pengamat ekonomi menilai pemanfaatan instrumen ini memiliki keterbatasan struktural karena sangat bergantung pada volume aktivitas pengguna layanan. Kenaikan tarif yang terlalu tinggi berisiko membuat pelaku usaha menunda pengurusan legalitas formal sehingga target penerimaan justru tidak optimal.
“Yang lebih dibutuhkan sebenarnya adalah memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan memperbaiki kualitas belanja negara agar lebih efisien,” saran Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita pada Rabu, 15 Juli 2026. Tanpa adanya peningkatan kualitas layanan publik yang sepadan, kebijakan ini hanya akan dipersepsikan sebagai beban tambahan bagi dunia usaha. ***