Evaluasi Kebijakan Informasi: JK Desak Transparansi Ijazah Akhiri Polarisasi
indonesiaforward.net — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong penguatan transparansi informasi publik sebagai instrumen utama untuk mengakhiri polemik ijazah Presiden yang telah memicu polarisasi sosial selama tiga tahun.
Langkah ini diambil setelah JK menjadi sasaran disinformasi yang menyebutnya sebagai penyandang dana investigasi tersebut, sebuah klaim yang kini telah masuk ke ranah hukum di Bareskrim Polri.
JK menegaskan bahwa serangan terhadap martabat personalnya melalui rekayasa informasi merupakan ancaman serius bagi kualitas demokrasi dan ketertiban umum di Indonesia.
“Kami tegaskan bahwa itu tidak benar. Saya tidak pernah terlibat, tidak pernah mendanai, bahkan tidak mengenal yang bersangkutan,” ujar Jusuf Kalla pada 8 April 2026.
Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Menj...
