Nasional Arsip - Laman 2 dari 28

Jul222026 by FahcrurNo Comments

Evaluasi Kebijakan Penegakan Hukum Kasus Korupsi Eks Jampidsus Febrie

Nasional

indonesiaforward.net — Kementerian Sekretariat Negara mengonfirmasi bahwa prosedur hukum kasus dugaan korupsi dan TPPU mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sepenuhnya mengikuti mekanisme regulasi yang berlaku. Klarifikasi kebijakan ini mematahkan opini publik yang dibangun tim kuasa hukum mengenai keterlibatan atau izin khusus dari Lembaga Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tata kelola penegakan hukum wajib berdiri independen sesuai asas kesamaan di hadapan hukum. "Saya rasa enggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus seizin Presiden itu," ujar Prasetyo Hadi pada Senin, 20 Juli 2026. Kuasa hukum tersangka, Hotman Paris Hutapea, sebelumnya memaparkan data pengembalian kerugian negara oleh institusi kliennya yang mencapai total Rp430 triliun...

Jul222026 by FahcrurNo Comments

Laporan Evaluasi Kebijakan 18 Bulan Pemerintahan Prabowo

Nasional

indonesiaforward.net — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan laporan evaluasi kebijakan publik dalam Sidang Kabinet Paripurna yang menandai 18 bulan masa kepemimpinan Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Evaluasi berkala ini mencatat penyelesaian lebih dari 108 persoalan strategis nasional sekaligus memetakan agenda efisiensi tata kelola birokrasi ke depan. Presiden menekankan bahwa akselerasi pelayanan publik memerlukan integrasi data tunggal melalui eksekusi *Single National Identity Card* dan platform GovTech. "Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri," kata Prabowo Subianto pada Senin, 20 Juli 2026. Rujukan data internasional termasuk dokumen PBB mengonfirmasi ...

Jul222026 by FahcrurNo Comments

Analisis Kebijakan UU PFII, Celah Hukum Danantara dan Resiko Tata Kelola

Nasional

indonesiaforward.net — DPR resmi mengesahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang memuat 10 bab dan 73 pasal dalam Rapat Paripurna, Selasa, 21 Juli 2026. Regulasi penugasan dari Pasal 248A UU P2SK ini mengondisikan pembentukan kawasan ekonomi khusus berbasis sistem hukum *common law* di Bali. Namun, laporan kebijakan menemukan adanya celah regulasi mengenai kedudukan hukum Danantara sebagai penyuntik modal awal kawasan. "Pajaknya itu kan. Oh, tahunnya masih saya, masih belum tentu," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait regulasi turunan fiskal pada Senin, 20 Juli 2026. UU PFII memuat keterkaitan sistemik dengan penerbitan Obligasi Patriot dan Obligasi Merah Putih oleh Danantara yang berdampak pada struktur perpajakan. Sayangnya, batas kewenangan operasio...

Jul172026 by FahcrurNo Comments

Skema Pembiayaan Rp240 Triliun Koperasi Desa Merah Putih Disiapkan

Nasional

indonesiaforward.net — Pemerintah mematangkan arsitektur pembiayaan jangka panjang senilai Rp240 triliun guna membangun ekosistem Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia. Langkah intervensi fiskal melalui pemanfaatan likuiditas perbankan ini dirancang untuk memperkuat tata niaga dan efisiensi penyaluran komoditas strategis negara langsung ke lapisan masyarakat terbawah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merinci bahwa total komitmen pendanaan yang bersumber dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara tersebut akan diselesaikan secara bertahap melalui alokasi belanja negara. "Mungkin setahun sekitar 40 triliun, sesuai dengan jumlah koperasi yang beroperasi," jelas Purbaya di Alun-alun Selatan, Kota Yogyakarta, pada Kamis, 17 Hari 2026. APBN akan menanggung beban cicilan...

Jul172026 by FahcrurNo Comments

Reformasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih Menjadi Penyangga Pasar

Nasional

indonesiaforward.net — Pemerintah mereformasi arah kebijakan operasional Koperasi Desa Merah Putih agar berfokus penuh sebagai instrumen perlindungan sosial dan stabilitas pasar agraria. Langkah ini diambil untuk menghentikan spekulasi publik sekaligus memperkuat tata kelola distribusi barang bersubsidi langsung ke tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan hasil rapat kabinet terbatas tersebut di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026 malam. "Infrastruktur apa? untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi," papar Zulhas meluruskan fungsi kelembagaan. Reposisi ini mengunci peran koperasi agar tidak beroperasi sebagai jaringan ritel komersial yang berpotensi memicu ketimpangan pasar lokal. Fokus kebij...

Jul172026 by FahcrurNo Comments

Evaluasi Kebijakan Pengadaan Kopdes Merah Putih Pasca-Isu Rp1,8 Triliun

Nasional

indonesiaforward.net — Tata kelola pengadaan barang pada program Koperasi Desa Merah Putih kembali menuai kritik tajam akibat lemahnya integrasi sistem informasi pengawasan anggaran publik. Isu rencana pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun menjadi alarm keras bagi akuntabilitas kemitraan kementerian. Persoalan ini mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026, saat legislator mempertanyakan basis data pengadaan tersebut. "Kami juga mencari informasi ke pihak-pihak terkait juga tidak berani jawab. Maka pada kesempatan hari ini kami ingin tanya," ujar Anggota DPR RI Mufti Anam. Sistem pengadaan satu pintu yang diarsiteki PT Agrinas Pangan Nusantara bersama kementerian dinilai masih menutup rapat akses informasi publik. Hal ini...

Jul172026 by FahcrurNo Comments

Evaluasi Kebijakan Publik Penunjukan Komisaris PT PP Dipertanyakan

Nasional

indonesiaforward.net — Kebijakan penunjukan Aisyah Zakiyyah sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk memicu perdebatan publik mengenai standar meritokrasi pengisian jabatan strategis BUMN. Isu ini mencuat ke permukaan setelah muncul dugaan hubungan kekerabatan dengan otoritas pengambil keputusan di Kementerian PU. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memberikan klarifikasi tidak biasa dalam sebuah podcast di Jakarta pada Rabu, 15 Juli 2026. "Yang bisa membuktikan Aisyah adalah keponakan saya, akan saya beri hadiah umrah gratis, kalau dia beragama Islam," ungkap Dody. Respons tersebut dinilai mengaburkan esensi akuntabilitas publik yang seharusnya berbasis pada keterbukaan informasi formal tata kelola pemerintahan. Publik menilai klarifikasi atas rumor nepotisme institusi negara semestin...

Jul152026 by FahcrurNo Comments

Evaluasi Tata Kelola Kemitraan Program Makan Bergizi Gratis

Nasional

indonesiaforward.net — Asosiasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mendesak reformasi tata kelola dan restrukturisasi regulasi kemitraan dengan Badan Gizi Nasional menyusul ancaman mogok massal operasional dapur pada Selasa (14/7/2026). Aksi desentralisasi protes ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta. Para pengelola menekankan perlunya standardisasi akuntabilitas publik agar kesalahan teknis di lapangan tidak serta-merta melumpuhkan investasi fasilitas lokal. Urgensi Penyetaraan Aspek Hukum Hubungan Kemitraan Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Syawaludin Aweng memaparkan adanya kelemahan perlindungan hukum bagi pihak ketiga selaku penyedia infrastruktur program. Kebijakan pembekuan dapur sepihak dinilai mengabaikan proses investigasi ilmi...

Jul142026 by FahcrurNo Comments

Evaluasi Kinerja Satgas PKH di Tengah Konsolidasi TNI-Polri

Nasional

indonesiaforward.net — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menggelar rapat koordinasi perdana guna mengoptimalkan pelaksanaan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 di Kementerian Pertahanan pada Senin, 13 Juli 2026. Pertemuan strategis lintas kementerian ini dilakukan di tengah langkah konsolidasi mendadak yang digelar jajaran kepemimpinan Polri bersama Panglima TNI di Cilangkap. Sinkronisasi Tata Kelola Lahan Negara Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa agenda utama fokus pada aspek evaluasi dan sinkronisasi tugas pasca-perubahan situasi hukum internal. "Satgas Penertiban Kawasan Hutan melakukan fungsi organisasi sebagai bahan evaluasi untuk mencapai target Perpres," ujar Barita pada Senin, 13 Juli 2026. Penertiban ini mendesak dilakukan demi memulihkan fungsi li...

Jul142026 by FahcrurNo Comments

Reformasi Kebijakan PPPK Paruh Waktu Masuk Agenda Istana

Nasional

indonesiaforward.net — Pemerintah mengkaji reformasi kebijakan PPPK paruh waktu guna menuntaskan penataan tenaga non-ASN yang akan diumumkan dalam pidato kenegaraan presiden pada 16 Agustus 2026. Langkah penyusunan kebijakan publik ini dirumuskan pascapertemuan intensif antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Kementerian Sekretariat Negara pekan lalu. Rencana strategis tersebut berfokus pada penyelesaian masalah ketenagakerjaan sektor domestik guna mewujudkan standardisasi birokrasi pemerintahan yang lebih adaptif serta akuntabel. Otoritas legislatif secara proaktif menghimpun data sosiologis lapangan untuk mengintegrasikan status hukum jutaan pegawai honorer menjadi bagian resmi aparatur negara sipil. Analisis Kebijakan Manajemen Krisis Kepegawaian Sekretari...