indonesiaforward.net — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menggelar rapat koordinasi perdana guna mengoptimalkan pelaksanaan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 di Kementerian Pertahanan pada Senin, 13 Juli 2026.
Pertemuan strategis lintas kementerian ini dilakukan di tengah langkah konsolidasi mendadak yang digelar jajaran kepemimpinan Polri bersama Panglima TNI di Cilangkap.
Sinkronisasi Tata Kelola Lahan Negara
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa agenda utama fokus pada aspek evaluasi dan sinkronisasi tugas pasca-perubahan situasi hukum internal.
“Satgas Penertiban Kawasan Hutan melakukan fungsi organisasi sebagai bahan evaluasi untuk mencapai target Perpres,” ujar Barita pada Senin, 13 Juli 2026.
Penertiban ini mendesak dilakukan demi memulihkan fungsi lingkungan hidup serta mengambil alih jutaan hektare lahan negara yang dikuasai secara ilegal oleh korporasi.
Meskipun Kapolri selaku Wakil Ketua Badan Pengarah absen secara fisik, kehadiran Korps Bhayangkara dipastikan tetap terwakili dalam struktur pelaksana lapangan.
Instruksi Presiden Terkait Soliditas Aparat
Di lokasi terpisah, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan koordinasi ke Mabes TNI merupakan perintah langsung Kepala Negara demi menjamin stabilitas nasional.
Sinergi yang kokoh antara instansi bersenjata dinilai menjadi prasyarat mutlak agar eksekusi kebijakan penyelematan aset agraria di daerah tidak mengalami resistensi.
Tata kelola satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden diharapkan mampu mengikis ego sektoral demi tegaknya kedaulatan hukum dan lingkungan. ***