IndonesiaForward.net — Upaya penyelesaian konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki tahap kepastian kebijakan. Musyawarah Kubro di Lirboyo menetapkan tenggat dan tahapan penyelesaian untuk menjaga stabilitas organisasi.
Musyawarah Kubro berlangsung di Gedung Yayasan Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Ahad (21/12/2025). Forum ini dihadiri unsur PBNU, PWNU, PCNU, serta badan otonom NU dari berbagai daerah. Kesimpulan forum menegaskan pentingnya kepastian waktu dan mekanisme organisasi.
KH Abdul Mu’id Shohib, juru bicara Musyawarah Kubro, menyatakan bahwa keputusan forum bertujuan mengembalikan fokus NU pada agenda pemberdayaan umat. “Musyawarah Kubro ini menjadi ikhtiar agar NU tetap solid dan terarah,” ujarnya.
Skema Penyelesaian
Forum menyepakati tiga opsi. Opsi pertama adalah islah antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Rais Aam PBNU KH Miftakhul Akhyar dengan tenggat tiga hari sejak musyawarah digelar.
Jika islah tidak tercapai, opsi kedua diterapkan dengan pengembalian mandat kepada Mustasyar PBNU. Mustasyar kemudian membentuk panitia persiapan Muktamar Luar Biasa. Tahap ini dibatasi satu hari setelah tenggat islah berakhir.
Opsi ketiga adalah Muktamar Luar Biasa. Dalam skema ini, Musyawarah Kubro mencabut mandat kepengurusan dan membentuk kepanitiaan MLB, dengan batas waktu maksimal hingga keberangkatan kloter pertama jemaah haji.
Kehadiran dan Tanggapan
Musyawarah Kubro dihadiri KH Yahya Cholil Staquf. Rais Aam PBNU KH Miftakhul Akhyar tidak hadir. Gus Yahya menyatakan kesiapan bertabayun dan memberikan klarifikasi dengan bukti serta saksi.
Musyawarah Kubro Lirboyo merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya di Ploso dan Tebuireng. Penetapan tenggat ini diharapkan memberi kepastian arah penyelesaian konflik PBNU.***