Minggu, April 19News That Matters

Tag: PBNU

Warga NU Dorong Percepatan Muktamar untuk Stabilitas Organisasi

Warga NU Dorong Percepatan Muktamar untuk Stabilitas Organisasi

Nasional
IndonesiaForward.net — Warga Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Musyawarah Besar (Mubes) di Ciganjur, Jakarta Selatan, Ahad (21/12/2025), mendorong percepatan Muktamar NU sebagai langkah strategis memulihkan stabilitas organisasi di tengah konflik elite PBNU. Forum menilai konflik berkepanjangan telah menghambat agenda prioritas NU di bidang pendidikan, pemberdayaan umat, dan layanan sosial. “Energi NU harus dikembalikan pada khidmah,” kata Marzuki Wahid saat membacakan seruan moral. Opsi Kebijakan Organisasi Mubes menekankan percepatan Muktamar ke-35 untuk mencegah polarisasi dan sengketa hukum. Penyelenggaraan muktamar diminta memiliki legitimasi penuh melalui pengesahan pimpinan mandataris dan rekomendasi Mustasyar PBNU. Jika upaya percepatan tidak berhasil, Mubes merekomendasik...

Musyawarah Kubro NU Dorong Kepastian Konflik PBNU

Nasional
IndonesiaForward.net — Upaya penyelesaian konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki tahap kepastian kebijakan. Musyawarah Kubro di Lirboyo menetapkan tenggat dan tahapan penyelesaian untuk menjaga stabilitas organisasi. Musyawarah Kubro berlangsung di Gedung Yayasan Lirboyo, Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Ahad (21/12/2025). Forum ini dihadiri unsur PBNU, PWNU, PCNU, serta badan otonom NU dari berbagai daerah. Kesimpulan forum menegaskan pentingnya kepastian waktu dan mekanisme organisasi. KH Abdul Mu’id Shohib, juru bicara Musyawarah Kubro, menyatakan bahwa keputusan forum bertujuan mengembalikan fokus NU pada agenda pemberdayaan umat. “Musyawarah Kubro ini menjadi ikhtiar agar NU tetap solid dan terarah,” ujarnya. Skema Penyelesaian Forum menyepakati ti...
Penetapan Zulfa Mustofa Dorong PBNU Susun Konsolidasi Berbasis Data

Penetapan Zulfa Mustofa Dorong PBNU Susun Konsolidasi Berbasis Data

Nasional
IndonesiaForward.net — Syuriyah PBNU menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum dalam pleno tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Rais Syuriyah PBNU KH Muhammad Nuh membacakan keputusan tersebut dan menegaskan masa tugas berlangsung hingga Muktamar PBNU 2026. Pleno turut mengesahkan hasil Rapat Harian Syuriyah 20 November 2025. Hadir ratusan pengurus serta pejabat pemerintah yang menunjukkan urgensi stabilitas organisasi di tengah dinamika internal. Kerangka Legal dan Tata Kelola Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menekankan bahwa Syuriyah memegang otoritas tertinggi sesuai struktur organisasi. Sementara itu, Yahya Cholil Staquf menyatakan keputusan pleno tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan AD/ART. “Saya masih Ketua Umum secara de jure dan de fa...
Dua Pleno PBNU Digelar, Struktur Organisasi Cari Titik Stabil

Dua Pleno PBNU Digelar, Struktur Organisasi Cari Titik Stabil

Nasional
IndonesiaForward.net — PBNU memasuki fase kritis ketika dua pleno terpisah digelar pada 9–11 Desember 2025 oleh Syuriyah dan kubu Gus Yahya. Perbedaan tafsir konstitusi mendorong kebutuhan terhadap stabilitas organisasi melalui proses yang transparan dan berbasis data. Pleno Syuriyah di Hotel Sultan berlandaskan surat 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani Rais Aam KH Mifrachul Akhyar dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir. Agenda utamanya: penyampaian hasil rapat harian dan penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU. Ketua PBNU Mohammad Mukri menegaskan forum ini dihadiri unsur Mustasyar, Syuriyah, Tanfidziyah, dan banom. “Insya Allah, salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujarnya (9/12/2025). Penguatan Mekanisme Kolektif Tujuh banom pusat menyatakan penolak...
Kiai Said Minta PBNU Selaraskan Arah Organisasi dan Kinerja Pelayanan Umat

Kiai Said Minta PBNU Selaraskan Arah Organisasi dan Kinerja Pelayanan Umat

Nasional
IndonesiaForward.net — KH Said Aqil Siroj meminta PBNU mengembalikan konsesi tambang dan mengembalikan fokus organisasi pada mandat pembangunan manusia: pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pelayanan umat. Pernyataan itu ia sampaikan di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), merespons eskalasi konflik internal dalam beberapa pekan terakhir. “Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan,” ujar Kiai Said, menegaskan pentingnya stabilitas organisasi. Evaluasi atas Konsesi Tambang Menurutnya, konsesi yang semula dipandang sebagai peluang penguatan ekonomi justru memicu perdebatan tata kelola dan polarisasi antarkader. Ia menilai pengembalian konsesi kepada pemerintah adalah opsi paling rasional untuk memulihkan ketertiban organisasi. Ia menjelaskan bahwa pemb...
Para Sesepuh Tebuireng Pulihkan Keseimbangan Prosedural di Tengah Krisis PBNU

Para Sesepuh Tebuireng Pulihkan Keseimbangan Prosedural di Tengah Krisis PBNU

Nasional
IndonesiaForward.net — Pertemuan tingkat tinggi para Mustasyar dan kiai sepuh di Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), menyimpulkan bahwa pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sejalan dengan AD/ART NU. Namun, ketua umum tetap diminta memberikan klarifikasi atas dugaan kekeliruan yang diangkat Syuriyah—sebuah upaya menyeimbangkan mekanisme tata kelola di tengah krisis yang berkembang cepat. Proses Kebijakan Dipertanyakan Konflik berawal dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang meminta Gus Yahya mundur, disusul terbitnya Surat Edaran 26 November yang mencabut kewenangannya. Ia menolak. “Saya tidak diberi hak klarifikasi, dan keputusan itu melampaui batas prosedural,” ujarnya di Tebuireng. Forum Tebuireng yang dipimpin KH Abdul Hakim Mahfudz dan KH Umar Wahid...
WIUP Dinilai Berisiko, Tokoh Ormas Minta NU–Muhammadiyah Prioritaskan Keselamatan Lingkungan

WIUP Dinilai Berisiko, Tokoh Ormas Minta NU–Muhammadiyah Prioritaskan Keselamatan Lingkungan

Nasional
IndonesiaForward.net — Desakan agar NU dan Muhammadiyah mengevaluasi bahkan mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mencuat kembali setelah banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Dua tokoh ormas Islam, Din Syamsuddin dan Savic Ali, menyoroti risiko kebijakan tersebut terhadap stabilitas organisasi serta keselamatan ekologis masyarakat, menekankan perlunya keputusan berbasis data dan kehati-hatian. Analisis Risiko dari Din Syamsuddin Dalam pernyataan Senin (1/12/2025), Din meminta Muhammadiyah menghindari keterlibatan dalam WIUP. “Saya sejak awal menyarankan Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh buaian Rezim Presiden Jokowi,” ujarnya. Ia merujuk ancaman “Tiga K”—konflik, korupsi, kerusakan—yang disampaikan Sekretaris Um...
Peringatan Adhie Massardi: Konflik PBNU Beralih ke Uang, Tantangan Baru Tata Kelola Organisasi

Peringatan Adhie Massardi: Konflik PBNU Beralih ke Uang, Tantangan Baru Tata Kelola Organisasi

Nasional
IndonesiaForward.net - Pernyataan tajam Adhie Massardi pada Minggu (30/11/2025) mengenai konflik internal PBNU membuka diskusi penting soal tata kelola organisasi besar di Indonesia. Ia menegaskan bahwa perbedaan yang terjadi saat ini tidak lagi berkaitan dengan akidah, melainkan berpusat pada isu finansial. “Dulu kita bertengkar soal akidah politik. Sekarang, konflik dipicu persoalan uang,” ujarnya. Bagi Adhie, perubahan ini bukan hanya persoalan internal, tetapi menjadi sinyal perlunya reformasi manajemen organisasi. Ia menjelaskan bahwa isu tambang, aliran dana, dan dugaan korupsi mengambil alih ruang perdebatan yang dahulu dipenuhi gagasan nilai. Publik pun disebut tidak banyak bereaksi karena menilai NU tidak lagi menunjukkan manfaat langsung. “NU dianggap tidak lagi memberi manfaat...
Evaluasi Sistem: Peran Holland Taylor dan Kebutuhan Proteksi Agenda Ormas

Evaluasi Sistem: Peran Holland Taylor dan Kebutuhan Proteksi Agenda Ormas

Nasional
IndonesiaForward.net — Kasus Holland Taylor menjadi momentum bagi ormas besar seperti PBNU untuk menata ulang mekanisme proteksi terhadap pengaruh asing. Taylor telah terlibat dalam program strategis organisasi selama dua dekade. Melalui CSCV, ia turut berada di balik berbagai agenda internasional yang dikaitkan dengan moderasi Islam. Namun dokumen Wikileaks tentang keterlibatannya dalam kunjungan tokoh Islam Indonesia ke Israel pada 2008 menjadi titik rawan. Isu Israel bagi masyarakat Indonesia bukan sekadar diplomasi, melainkan persoalan etis dan politik yang berlapis. Maka keterlibatan sosok luar yang memiliki koneksi dengan lembaga Yahudi internasional menuntut sistem kontrol yang lebih ketat. Keputusan Rais Aam PBNU mencabut penunjukan Taylor menjadi langkah penataan ulang tata kel...
Konflik Elite PBNU dan Tantangan Tata Kelola: Pakar Ungkap Akar Masalah, Aktivis Tekankan Ketahanan Kultural

Konflik Elite PBNU dan Tantangan Tata Kelola: Pakar Ungkap Akar Masalah, Aktivis Tekankan Ketahanan Kultural

Nasional
IndonesiaForward.net - Analisis Pakar Politik UNIS Tangerang, Adib Miftahul, pada Kamis (27/11/2025) kembali memicu diskusi nasional mengenai tata kelola PBNU.
Ia menilai dinamika elite organisasi itu sudah menyerupai pola partai politik.
Faktor utamanya, menurut dia, adalah konsentrasi sumber daya dan potensi aliran dana besar. Adib menyampaikan dugaan tersebut secara terbuka.
“Nah, jangan-jangan Syuriyah mulai mengetahui ada aliran dana yang luar biasa besar?” ujarnya.
Ia menilai jabatan strategis yang diisi kader PBNU memperluas kendali terhadap sektor-sektor kebijakan publik. Ia juga menyinggung kasuistik pada posisi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
“Yang tidak beruntung adalah Yaqut terseret kasus Kuota Haji,” katanya.
Ia menyebut faktor keluarga meningkatkan sensitivitas publ...