Kasus dugaan penyadapan presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Listyo Sigit memperkuat anggapan adanya pertarungan antara Prabowo dan pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi). Peneliti ISEAS–Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, menilai hubungan keduanya berubah drastis dua tahun setelah pemilihan presiden 2024.
Di masa kampanye, keduanya sempat menikmati 'bulan madu'. Prabowo, yang saat itu masih menteri pertahanan, mendapat 'dukungan' Jokowi, lalu maju bersama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan memenangi pemilu.
Istana Sebut Penyadapan Presiden Mengarah ke Makar
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penyadapan oleh Listyo, yang dibantu dua petinggi Polri lainnya, sebagai tindakan yang "mengarah ke perbuatan makar." Perkara ini, kata dia, bukan persoalan sembarangan karena menyangkut kepala negara dan informasi sensitif. Prasetyo menyebutnya kejahatan "luar biasa."
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai aksi itu terindikasi bertujuan "untuk melumpuhkan presiden." Menurut Yusril, ada dua alat bukti yang cukup. Motif dan arah informasi hasil sadapan baru akan terang setelah kasus dikembangkan.
Makar diatur dalam Pasal 191 hingga 193 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Jokowi sendiri belum memberi tanggapan apa pun atas kasus ini.
Dari Bulan Madu ke Pisah Jalan
Menurut Supriatma, penyadapan itu hanya menambah daftar tanda keretakan yang sudah ada, mulai dari tarik-ulur nasib pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sampai polemik ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran.
"Posisi Listyo sendiri, sebetulnya, sebagaimana kita tahu, sangat dekat dengan Jokowi," tutur Supriatma kepada BBC News Indonesia, Rabu (4/11/2026). "Jadi, memang sekarang praktis dibilang pisah jalan."
Padahal pada Februari 2025, Prabowo dan Jokowi sama-sama menolak anggapan hubungan mereka retak. Dalam acara Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Prabowo menyinggung politik pecah belah. Kurang dari seminggu kemudian, di perayaan ulang tahun Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, ia berteriak, "Hidup Jokowi," sambil menyebut keberhasilannya didukung presiden ke-7 itu. Jokowi pun mengaku hubungan mereka tetap solid.
Pernyataan sehangat itu sulit ditemukan belakangan ini. Menanggapi rencana pemakzulan Gibran, Jokowi mengatakan pemilu di Indonesia bersifat satu paket, sehingga pemakzulan harus menyasar presiden dan wakil presiden, misalnya karena korupsi, perbuatan tercela, atau pelanggaran berat. Pada pertengahan Oktober, ia menuding ada "penumpang gelap" yang menunggangi isu ijazah Gibran, dan menyebutnya bisa saja "operasi politik" untuk menurunkan reputasi seseorang.
Listyo, Polri, dan Kebutuhan Jokowi
Bagi Supriatma, relasi Listyo dan Jokowi tak bisa dilepaskan dari posisi kepolisian di mata kekuasaan. Jokowi bukan petinggi partai, sehingga ia tak punya modal politik yang kokoh untuk menopang pemerintahannya. Sokongan kepolisian pun jadi kebutuhan.
Langkah pertamanya terjadi pada 2016, ketika Jokowi menyerahkan kursi kapolri kepada Tito Karnavian. Penunjukan itu melewati beberapa generasi senior di Trunojoyo, markas Polri, yang lebih dulu punya jejaring mapan di kalangan elite Jakarta. Menurut Supriatma, Tito terbukti berguna untuk 'menertibkan' suara yang tak sepaham dengan pemerintah, dari akademisi dan aktivis hingga organisasi kemasyarakatan berbasis Islam.
Pada periode kedua, Jokowi mengajukan Listyo sebagai calon tunggal kapolri. Jalur karier keduanya sebenarnya sudah bersinggungan sejak Jokowi menjabat Wali Kota Solo periode kedua dan Listyo menjadi kapolresta di sana. Pada 2014, Listyo ditugaskan menjadi ajudan presiden. Setelah itu ia memegang jabatan Kapolda Banten (2016), Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (2018), dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2019), sebelum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meloloskannya dalam uji kelayakan dan kepatutan kapolri.
"Di situlah Jokowi makin akrab dengan kepolisian, kepolisian sendiri juga makin superbody, dan sosok Listyo juga semakin kuat," papar Supriatma.
Dalam pandangannya, kepolisian tak lagi sebatas menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga menjadi "alat politik" yang bersigap di garis depan saat kekuasaan dikritik. Sebagai imbal balik, Polri mendapat kepastian jabatan di administrasi sipil, kenaikan anggaran dari tahun ke tahun, dan revisi Undang-Undang Polri yang antara lain memungkinkan perpanjangan masa pensiun.
Dipertahankan Prabowo, lalu Digeser
Ketika Prabowo menjadi presiden, Listyo awalnya tetap dipertahankan. Demonstrasi besar pada Agustus 2025, yang oleh Prabowo disebut bertendensi "makar," sempat mengancam posisinya, dan wacana pergantian kapolri santer beredar sebelum akhirnya mereda. Listyo bahkan dinilai berhasil menaikkan daya tawar setelah menyepakati reformasi struktural di kepolisian, yang oleh kelompok masyarakat sipil dianggap belum menuntaskan banyak masalah.
Bandul lalu berbalik. Prabowo mengakhiri jabatan Listyo sebagai kapolri dan menggantinya dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Listyo digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Namun menurut Supriatma, pengaruh Listyo di tubuh Polri tak serta-merta hilang. "Banyak pejabat-pejabat kepolisian yang berada di bawah komando Listyo, meski dia tidak lagi menjabat sebagai kapolri," terangnya.
Ia menduga Prabowo membuka kasus penyadapan presiden ke publik untuk memukul dua sudut sekaligus, yakni Polri dan Jokowi. Dengan begitu, Prabowo menegaskan dirinya sosok yang berkuasa sembari melepas pengaruh Jokowi. Di sisi lain, Supriatma melihat kasus ini berpeluang dipakai sebagai senjata untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam isu seperti kebakaran hutan, program makan bergizi gratis, dan neraca fiskal yang makin tertekan.
Soal Jokowi, Supriatma menyebut mantan presiden itu masih berambisi menjadi "aktor politik yang menentukan." Ia memperkirakan Jokowi mengandalkan loyalis seperti Listyo untuk melindungi kepentingannya di saat genting, misalnya upaya menggoyang Gibran lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA).
Meski begitu, Supriatma menilai Prabowo tak akan berhadapan langsung dengan Jokowi. "Risiko politiknya terlalu besar untuk Prabowo. Jadi, paling memungkinkan ialah berhenti di Listyo," katanya. Ia pesimistis kasus ini dibuka selebar-lebarnya di pengadilan. "Ujung-ujungnya, konflik elite sekarang itu hanya proses untuk berganti pemain," ujarnya.
Elite Berebut Pengaruh, Publik Menunggu
Peneliti politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal, membaca kisruh ini dari sudut berbeda. Menurut dia, Jokowi dan Prabowo sama-sama punya andil dalam silang sengkarut pemerintahan. "Sejauh ini, kita seperti hidup di negara yang autopilot sebab jalannya pemerintahan justru membuktikan bukan kepentingan rakyat yang dikejar, melainkan kelompok masing-masing," tegasnya.
Nicky mengurutkan jejaknya dari masa Jokowi. Wacana perpanjangan jabatan presiden tiga periode tidak mendapat sambutan positif, lalu Jokowi merestui pencalonan Gibran dan mendukung Prabowo. Gibran sempat terhalang batas usia sampai putusan MK, yang saat itu dipimpin adik ipar Jokowi, Anwar Usman, menganulirnya.
Setelah Prabowo-Gibran terpilih, menurut Nicky, perbaikan berarti tak kunjung terlihat. "Mereka ini meneruskan apa yang sudah dibangun Pak Jokowi. Persoalannya, legitimasi rezim Pak Jokowi juga rendah karena serangkaian masalah seperti pemilihan presiden atau putusan MK," ujarnya kepada BBC News Indonesia. Ia juga menilai kabinet Prabowo sarat benturan kepentingan karena berusaha mengakomodasi lawan maupun kawan demi stabilitas politik.
Dari sisi masyarakat, Nicky menyoroti rentannya posisi publik. Program makan bergizi gratis belum tuntas, kesejahteraan belum terpenuhi, dan bayang-bayang krisis ekonomi masih ada, sementara pemerintah dinilainya sibuk mengatur gelanggang bagi elite memainkan narasi.
"Sederhananya kalau presiden saja bisa disadap, bagaimana publik yang tidak mempunyai perisai?" kata Nicky.
