Partai Demokrat mengamankan kendali atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Senat Amerika Serikat (AS) dalam pemilu sela Amerika yang digelar Selasa (3/11/2026). Kemenangan itu dipastikan lewat analisis NPR terhadap rekapitulasi pemanggilan pemenang oleh Associated Press (AP), sehingga Presiden AS Donald Trump kini berhadapan dengan Kongres yang dikuasai oposisi. Kampanye Demokrat menyoroti keresahan warga soal tingginya biaya hidup dan dugaan korupsi di pemerintahan.
Demokrat terakhir memegang kendali penuh Kongres pada 2023. Dengan hasil ini, dua tahun terakhir masa jabatan Trump diperkirakan diwarnai pengawasan dan investigasi kongres yang lebih ketat.
Hasil di Senat menjadi kejutan. Pada awal tahun, Republik masih unggul 53-47 kursi dan hanya sedikit pihak yang menduga mayoritas mereka terancam. Demokrat merebut tujuh kursi yang sebelumnya dipegang Republik, yakni di North Carolina, South Carolina, Ohio, Texas, Kansas, Iowa, dan Maine. Kursi di Georgia, negara bagian yang dikenal jadi arena persaingan ketat, berhasil dipertahankan.
Ketidakpuasan soal biaya hidup memaksa Republik membela sejumlah kursi di negara bagian yang dimenangkan Trump dengan selisih dua digit pada pemilu 2024.
Di DPR, Demokrat merebut distrik-distrik penting, termasuk sedikitnya tiga distrik di Florida yang sebelumnya digambar ulang oleh badan legislatif negara bagian yang dikuasai Republik untuk menghambat kandidat Demokrat. Empat petahana Republik di distrik kompetitif Pennsylvania juga tumbang. Di Kentucky, Demokrat memenangkan distrik di sekitar Lexington, yang pada 2024 diraih Trump dengan 57 persen suara.
Anggota DPR Shomari Figures dari Alabama kembali ke Kongres. Distriknya di wilayah Black Belt sempat digambar ulang agar lebih menguntungkan Republik, setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sejumlah ketentuan penting dalam Undang-Undang Hak Pilih.
Hakeem Jeffries, anggota DPR dari New York yang diproyeksikan menjadi Ketua DPR berikutnya, menyebut hasil ini sebagai tanda bahwa warga menginginkan perubahan. "Rakyat Amerika telah berbicara dan memperjelas bahwa mereka sudah muak dengan ekstremisme, muak dengan korupsi," kata Jeffries.
"Mereka menginginkan Kongres yang akan bekerja untuk rakyat Amerika, dan itulah yang akan dilakukan Demokrat di DPR segera setelah kami mulai menjabat pada Januari," lanjutnya.
Pada pekan-pekan terakhir kampanye pemilu sela, Trump turun langsung menggalang dukungan bagi kandidat Republik. Ia bahkan meminta pemilih Republik bertindak seolah-olah dirinya ikut menjadi kandidat. Upaya itu tidak cukup, sebab tingkat kepuasan publik terhadapnya saat itu berada di bawah 40 persen, mendekati titik terendah selama kepresidenannya.
Kekalahan di Senat menjadi pukulan bagi Pemimpin Mayoritas Senat John Thune. Lewat unggahan di X pada Rabu (4/11/2026) pagi, ia menyebut Republik di Senat telah mencatat sejumlah capaian, mulai dari jalanan yang lebih aman, pendapatan warga yang meningkat, hingga peluang baru bagi keluarga dan pelaku usaha. "Saya bangga dengan tim kami dan semua yang telah kami lakukan untuk rakyat Amerika," tulis Thune.
Bagi Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer dari New York, hasil ini menguatkan posisinya. Sebelumnya, sejumlah kelompok progresif di dalam partainya mengkritik Schumer karena dianggap kurang tegas menghadapi Trump pada awal masa jabatan kedua sang presiden. Dalam pidatonya di Senat pada Oktober, ia menegaskan kesiapan Demokrat. "Kami siap langsung bekerja untuk menurunkan biaya hidup, mengendalikan kekacauan, dan menghentikan korupsi," ujarnya.
Setelah Kongres baru dilantik pada Januari, pemerintahan Trump berpotensi menghadapi serangkaian penyelidikan dari kedua kamar. Anggota DPR dari California, Robert Garcia, yang diperkirakan memimpin Komite Pengawasan DPR, menulis di X: "LAWYER UP", ungkapan yang berarti bersiaplah menghadapi pengacara. Demokrat telah mengisyaratkan sasaran penyelidikan, antara lain independensi Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri, serta kepentingan bisnis Trump dan keluarganya.
Meski begitu, Demokrat tidak otomatis bisa menjalankan seluruh agendanya. Trump masih memegang hak veto untuk memblokir rancangan undang-undang yang disahkan Kongres. Dalam wawancara podcast "Pod Force One" yang dipublikasikan Senin (2/11/2026), ia mengatakan siap memakainya jika Demokrat menguasai Kongres. "Saya akan menjadi Tuan Veto," ucap Trump.
NPR menilai kondisi itu berpotensi membuat agenda Demokrat soal biaya hidup lebih banyak menjadi bahan kampanye menuju pemilu 2028 ketimbang kebijakan yang segera dirasakan warga. Demokrat juga tetap harus bekerja sama dengan Republik untuk mengesahkan 12 rancangan anggaran tahunan yang diperlukan guna mendanai pemerintah federal.
Di sisi lain, kendali Demokrat atas Senat akan menghambat pengesahan hakim yang dicalonkan Trump. Calon anggota kabinet yang diajukan Trump pun membutuhkan dukungan setidaknya sejumlah senator Demokrat agar bisa menduduki jabatan secara permanen.
