Fahcrur, Pengarang di Indonesia Forward

Feb52026 by FahcrurNo Comments

OTT KPK di Bea Cukai Tuai Sorotan, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan

Nasional

indonesiaforward.net – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menuai sorotan publik. Penindakan yang dilakukan pada Rabu (4/2/2026) itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam aktivitas impor yang melibatkan pihak swasta dan oknum aparat. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, Rizal. Penyidik juga menyita uang tunai bernilai miliaran rupiah serta logam mulia seberat sekitar 3 kilogram sebagai barang bukti awal. Perhatian Publik terhadap Integritas Aparat Kasus OTT di institusi penerimaan negara ini kembali memunculkan perhatian publik terhadap integritas aparat di sektor kepabeanan. Bea Cukai mem...

Feb32026 by FahcrurNo Comments

Gaji ke-13 ASN 2026 Diproyeksikan Perkuat Daya Beli

Nasional

IndonesiaForward.net — Memasuki 2026, kebijakan gaji ke-13 kembali menjadi perhatian ASN karena perannya dalam menopang kebutuhan pendidikan dan menjaga daya beli rumah tangga, meski pemerintah belum mengumumkan jadwal pencairan secara resmi. Gaji ke-13 adalah tambahan penghasilan tahunan yang diberikan kepada PNS, PPPK, prajurit TNI/Polri, pejabat negara, serta pensiunan. Pembayaran dilakukan satu kali setiap tahun, terpisah dari gaji rutin dan THR, serta bersumber dari APBN dan APBD sesuai ketentuan perundang-undangan. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan spesifik pada pertengahan tahun, terutama biaya pendidikan anak sekolah. Pemerintah menetapkan kelompok penerima berdasarkan status kepegawaian yang sah pada tahun berjalan. Proyeksi Waktu Pencairan Mengacu pada PP Nom...

Feb22026 by FahcrurNo Comments

Buron Rp285 Triliun Riza Chalid: Sembunyi ke Mana Pun Bakal Kena!

Nasional

indonesiaforward.net - Interpol Indonesia resmi menyebar red notice ke 197 negara untuk mempersempit ruang pelarian Mohammad Riza Chalid di luar negeri. Kepolisian memastikan jejak sang saudagar minyak ini telah terdeteksi meskipun proses penangkapan di lintas yurisdiksi memerlukan koordinasi hukum yang sangat kompleks. Jejak Buron Internasional di Radar Polri Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Brigjen Pol Untung Widyatmoko, mengaku sudah mengetahui negara tempat beradanya riza chalid. Tim khusus bahkan dikabarkan telah bergerak menuju lokasi tersebut untuk menindaklanjuti status hukum sang tersangka. “Kami sudah mengetahui dan kami sudah berangkat ke negara tersebut,” kata Untung saat memberikan keterangan pers di Jakarta. Meski keberadaannya terendus, kepol...

Jan272026 by FahcrurNo Comments

Kurikulum Indonesia Tak Pernah Netral Sejak Penjajahan

Nasional

IndonesiaForward.net — Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan kurikulum tidak pernah lahir dalam ruang netral. Sejak masa penjajahan hingga era globalisasi, kurikulum selalu disusun dalam relasi kekuasaan yang membentuk orientasi berpikir dan arah pembangunan sumber daya manusia. Pada masa penjajahan Belanda, kurikulum dirancang untuk menopang kepentingan administratif kolonial. Sekolah seperti HIS, MULO, dan AMS membuka akses terbatas bagi pribumi dengan isi pembelajaran yang disesuaikan kebutuhan birokrasi. Pendidikan tidak diarahkan untuk membangun kapasitas bangsa. Sejarawan pendidikan H.A.R. Tilaar dalam Kekuasaan dan Pendidikan (2009) menyebut sistem pendidikan kolonial dibangun untuk menjaga hierarki sosial. Pendidikan Eropa menjadi standar tertinggi, sementara pendidikan pr...

Jan242026 by FahcrurNo Comments

Pendidikan Indonesia Menghadapi Dominasi Cara Berpikir Global

Nasional

IndonesiaForward.net — Ideologi asing dalam pendidikan modern bekerja tidak melalui paksaan langsung, melainkan lewat pembentukan cara berpikir dan standar pengetahuan yang diterima sebagai ukuran rasionalitas dan kemajuan. Berbagai kajian pendidikan kritis menempatkan sekolah sebagai medium paling efektif dalam proses tersebut. Pendidikan berlangsung sejak usia dini, berulang setiap hari, dan diterima sebagai rutinitas yang jarang dipertanyakan. Dalam teori hegemoni, dominasi paling stabil justru tercapai ketika nilai luar diterima sebagai akal sehat bersama. Pemikir Italia Antonio Gramsci menegaskan bahwa ideologi bekerja efektif saat diserap secara sukarela oleh masyarakat. Konsep ini diperkuat oleh pemikiran Louis Althusser, yang menyebut sekolah sebagai aparatus ideologis neg...

Jan232026 by FahcrurNo Comments

Kurikulum dan Arus Global: Sekolah di Titik Uji Kedaulatan Nalar

Nasional

IndonesiaForward.net—Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan sekolah tidak pernah sepenuhnya netral, karena kurikulum kerap dipengaruhi arus ideologi global yang membentuk nalar generasi muda. Sekolah sering dipahami sebagai ruang teknis pembelajaran. Namun kajian pendidikan kritis menempatkan pendidikan sebagai instrumen pembentukan nilai. Akademisi pendidikan Henry A. Giroux menegaskan pendidikan selalu terlibat dalam relasi kekuasaan dan tidak pernah bebas nilai, sebagaimana dijelaskan dalam Theory and Resistance in Education (2001). Jejak Historis Kebijakan Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan dirancang untuk kepentingan administrasi penjajah. Kurikulum berorientasi Eropa menanamkan standar kemajuan yang berpijak pada budaya Barat. Sejarawan pendidikan Universitas Gadjah M...

Jan212026 by FahcrurNo Comments

Sanksi Izin 28 Perusahaan: Upaya Pulihkan Ekosistem Sumatera

Nasional

IndonesiaForward.net - Pemerintah resmi mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat demi menjaga kelestarian alam. Langkah berani ini diambil Presiden Prabowo Subianto setelah audit pasca-bencana mengungkap kerusakan masif akibat aktivitas korporasi tersebut pada Januari 2026. Audit Lingkungan dan Penertiban Kawasan Hutan Bencana banjir bandang yang menghantam wilayah Sumatera memicu pemerintah untuk bertindak cepat melakukan investigasi lapangan. Hasil audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan banyak pelanggaran serius dalam pengelolaan lahan. Berdasarkan temuan tersebut, negara secara tegas mencabut izin 28 perusahaan yang dianggap paling bertanggung jawab atas degradasi huta...

Jan202026 by FahcrurNo Comments

Ketika Kepastian Administratif Bertemu Sengketa Publik: Membaca Ulang Kasus Ijazah Jokowi

Nasional

indonesiaforward.net - kepastian administratif ijazah Jokowi telah dinyatakan sah dan asli oleh Polda Metro Jaya, namun polemik publik justru belum mereda. Pada titik ini, perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo bergeser dari soal dokumen menuju konflik persepsi antara hasil resmi negara dan keraguan yang terus hidup di ruang publik. Secara garis besar, penyidik menyampaikan bahwa dokumen ijazah Jokowi telah diverifikasi melalui dokumen resmi Universitas Gadjah Mada dan diperkuat hasil uji Pusat Laboratorium Forensik Polri. Artinya, dari sisi administratif dan pembuktian negara, perkara keaslian dokumen telah ditutup. Namun pada kenyataannya, perdebatan justru mengambil jalur berbeda. Kepastian Dokumen dalam Kerangka Hukum Negara Dalam praktiknya, kepastian administra...

Jan202026 by FahcrurNo Comments

Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Restorative Justice dan Stabilitas Ruang Sosial

Nasional

indonesiaforward.net - Penyelesaian polemik dugaan ijazah palsu Jokowi melalui mekanisme restorative justice menandai fase baru dalam penanganan konflik hukum yang bersentuhan langsung dengan stabilitas sosial. Perkara ini tidak lagi semata soal benar atau salah secara pidana, tetapi tentang bagaimana ketegangan publik dikelola agar tidak terus membesar. Secara faktual, kasus yang menyeret Eggi Sudjana sempat menciptakan riak luas di ruang sosial. Tuduhan yang beredar berulang kali memicu perdebatan terbuka, memperkeras narasi, dan membelah opini publik. Ketegangan Sosial sebagai Konsekuensi Hukum Terbuka Yang kerap luput diperhatikan, perkara hukum yang melibatkan tokoh nasional hampir selalu membawa efek sosial. Dalam konteks tersebut, tuduhan ijazah palsu tidak hanya menyerang indi...

Jan152026 by FahcrurNo Comments

Putusan KIP soal Ijazah Jokowi Beririsan dengan Kasus Dugaan Ijazah Palsu

Nasional

indonesiaforward.net - Keputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat yang menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai informasi terbuka muncul di tengah proses hukum dugaan ijazah palsu. Meski berada di jalur berbeda, kedua perkara ini saling bersinggungan dalam ruang persepsi publik. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan permohonan sengketa informasi yang diajukan Bonatua Silalahi dalam perkara Nomor 074/X/KIP-PSI/2025. Putusan dibacakan di Jakarta, Selasa (13/1/2026). Ketua Majelis Komisioner Handoko Agung Saputro menyatakan permohonan diterima seluruhnya. “Memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya,” kata Handoko saat membacakan amar putusan. Ijazah Jokowi Dinyatakan Informasi Terbuka Dalam amar putusan, KIP menyatakan salinan ijazah a...