IndonesiaForward.net — Sejarah pendidikan Indonesia menunjukkan kurikulum tidak pernah lahir dalam ruang netral. Sejak masa penjajahan hingga era globalisasi, kurikulum selalu disusun dalam relasi kekuasaan yang membentuk orientasi berpikir dan arah pembangunan sumber daya manusia.
Pada masa penjajahan Belanda, kurikulum dirancang untuk menopang kepentingan administratif kolonial. Sekolah seperti HIS, MULO, dan AMS membuka akses terbatas bagi pribumi dengan isi pembelajaran yang disesuaikan kebutuhan birokrasi. Pendidikan tidak diarahkan untuk membangun kapasitas bangsa.
Sejarawan pendidikan H.A.R. Tilaar dalam Kekuasaan dan Pendidikan (2009) menyebut sistem pendidikan kolonial dibangun untuk menjaga hierarki sosial. Pendidikan Eropa menjadi standar tertinggi, sementara pendidikan pribumi ditempatkan sebagai lapisan bawah. Dokumen Kemendikbud RI tahun 2017 menegaskan sifat diskriminatif pendidikan kolonial.
Pendudukan Jepang pada 1942–1945 memperluas akses pendidikan, tetapi mengubah orientasi kurikulum ke arah mobilisasi perang. Kajian Gudang Jurnal Multidisiplin Indonesia mencatat penekanan pada disiplin fisik, kerja kolektif, dan loyalitas politik. Pendidikan diarahkan untuk kepentingan negara pendudukan.
Pasca-kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem pendidikan nasional. Rentjana Pelajaran 1947 disusun untuk membentuk karakter dan kesadaran bernegara. Kajian BINUS University (2020) mencatat kurikulum awal kemerdekaan berupaya mengaitkan pendidikan dengan kehidupan sosial.
Namun dinamika politik kembali memengaruhi arah kurikulum. Pada masa Orde Baru, negara menerapkan sistem kurikulum terpusat dan seragam. Pendidikan Moral Pancasila diwajibkan, sementara kritik politik dikeluarkan dari ruang kelas. Jurnal Edukatif (2021) menyimpulkan kurikulum berfungsi sebagai instrumen stabilitas ideologis.
Memasuki era reformasi, kurikulum bergerak mengikuti arus globalisasi. Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka disusun dengan narasi daya saing global dan keterampilan abad ke-21. Penelitian ResearchGate (2023) mencatat pergeseran bahasa ideologi menjadi terminologi teknokratis.
Sejarah menunjukkan kesinambungan pola. Kurikulum Indonesia terus berada dalam orbit kekuasaan, menentukan arah generasi melalui kebijakan pendidikan jangka panjang.***