Korupsi Arsip - Indonesia Forward

Apr162026 by FahcrurNo Comments

Reformasi Tata Kelola Nikel: Kejagung Bongkar Praktik Suap di Tubuh Ombudsman

Nasional

indonesiaforward.net — Penetapan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung pada 16 April 2026 menjadi titik krusial dalam upaya pemerintah melakukan reformasi tata kelola sektor pertambangan nasional. Hery diduga kuat terlibat dalam praktik suap terkait perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di industri nikel Sulawesi Tenggara sepanjang periode 2013 hingga 2025. Kasus ini menyoroti bagaimana celah kebijakan di kementerian teknis dapat dimanipulasi melalui intervensi lembaga pengawas demi keuntungan korporasi tertentu. Penangkapan yang dilakukan tim Jampidsus Kejagung di rumah pribadi tersangka pada Rabu malam merupakan hasil dari pengembangan investigasi mendalam terhadap manajemen PT TSHI. Aliran dana sebesar Rp 1,5 miliar menjadi bukti awa...

Apr142026 by FahcrurNo Comments

Data KPK: Aliran Dana USD 1 Juta Ungkap Skema Proteksi Kasus Haji

Nasional

indonesiaforward.net — Laporan investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap data krusial terkait upaya intervensi kebijakan melalui penyitaan uang tunai sebesar USD 1 juta pada Selasa, 14 April 2026. Dana tersebut diduga merupakan instrumen "lobbying" yang disiapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk memitigasi risiko politik dan hukum yang muncul dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI. "Terkait dengan ada uang 1 juta (dolar AS) yang dikembalikan, fakta yang kita temukan bahwa betul ada saksi atas nama ZA yang merupakan perantara untuk penyerahan uang ke anggota Pansus," tegas Achmad Taufik Husein, Plt. Direktur Penyidikan KPK. Temuan ini memperkuat indikasi adanya skema perlindungan sistemik terhadap penyalahgunaan wewenang dalam alokasi kuot...

Apr132026 by FahcrurNo Comments

Reformasi Hukum Kehutanan Sumbang Rp7,2 Triliun ke Kas Negara

Nasional

indonesiaforward.net — Kejaksaan Agung secara resmi menyerahkan dana penyelamatan keuangan negara senilai Rp11,42 triliun kepada Kementerian Keuangan dalam seremoni yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 10 April 2026. Penyerahan ini menandai keberhasilan integrasi kebijakan penegakan hukum dengan penguatan ruang fiskal nasional. Berdasarkan laporan resmi, dana tersebut mencakup denda administratif kehutanan, PNBP korupsi periode triwulan pertama 2026, dan setoran pajak. Dominasi Pendapatan dari Sektor Kehutanan Data menunjukkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari denda administratif sektor kehutanan yang mencapai Rp7,23 triliun atau sekitar 63,3 persen. Keberhasilan ini merupakan dampak langsung dari pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kehutanan (Satgas PKH). Satgas ...

Apr132026 by WahyuNo Comments

Laporan KPK: Skema Pemerasan Bupati Tulungagung Bebani Anggaran Daerah

Daerah

indonesiaforward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data investigasi terkait penahanan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo atas dugaan pemerasan sistematis terhadap 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data menunjukkan adanya target akumulatif sebesar Rp 5 miliar, dengan besaran setoran bervariasi mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 2,8 miliar per instansi untuk membiayai kepentingan pribadi Bupati. Hingga Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan pada Jumat, 10 April 2026, realisasi dana yang telah diterima tersangka mencapai Rp 2,7 miliar melalui penagihan rutin yang dilakukan oleh ajudannya. Ancaman Kebijakan melalui Modus Surat Sandera KPK menyoroti praktik intimidasi administratif di mana para pejabat dipaksa menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal bermeterai ...

Apr112026 by WahyuNo Comments

KPK Amankan 16 Orang dalam OTT Bupati Tulungagung Terkait Dugaan Korupsi

Daerah

indonesiaforward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan proaktif dalam pengawasan anggaran daerah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada Jumat malam, 10 April 2026. Operasi ini menjaring 16 orang yang terdiri dari pimpinan daerah serta pejabat tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam serangkaian pemeriksaan intensif terkait dugaan penyalahgunaan wewenang. Langkah hukum ini menjadi operasi ke-10 KPK sepanjang tahun 2026, yang menunjukkan peningkatan frekuensi pengawasan terhadap tata kelola keuangan di tingkat pemerintah kabupaten. Lembaga antirasuah kini tengah melakukan pendalaman data di Gedung Merah Putih Jakarta guna memastikan akuntabilitas proses hukum dalam batas waktu 1x24 jam. Evaluasi Birokrasi ...

Apr42026 by FahcrurNo Comments

KPK Dalami Kebocoran Cukai Rokok: CEO Surya Group Mangkir Panggilan

Nasional

indonesiaforward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas cakupan laporan kebijakan publik mengenai integritas penerimaan negara setelah CEO Surya Group Holding Company, Muhammad Suryo, mangkir dari panggilan pemeriksaan pada Kamis, 2 April 2026. Penyelidikan ini menyoroti kerentanan sistem pengawasan cukai rokok di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang diduga dimanipulasi oleh sindikat birokrat dan pengusaha. Data penyidikan menunjukkan adanya anomali dalam penetapan jalur pemeriksaan barang, di mana parameter "rule set" diatur hingga 70 persen untuk meloloskan barang tanpa cek fisik. Praktik ini merusak akurasi pelaporan cukai nasional dan menciptakan celah kebocoran fiskal yang masif pada periode anggaran 2024 hingga awal 2026. Lembaga antirasuah telah mengamankan b...

Apr22026 by FahcrurNo Comments

Putusan Bebas Amsal Sitepu: Evaluasi Penegakan Hukum Sektor Kreatif

Nasional

indonesiaforward.net — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap videografer Amsal Christy Sitepu dalam kasus korupsi proyek video profil desa di Kabupaten Karo, Rabu (1/4/2026). Laporan kebijakan publik mencatat putusan ini sebagai koreksi terhadap kegagalan aparat penegak hukum dalam memahami struktur biaya operasional sektor ekonomi berbasis pengetahuan. Analisis Kebijakan Pengadaan Jasa Immaterial Ketua Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang menegaskan dalam amar putusannya bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti karena tidak ada standar baku harga jasa kreatif nasional. Data menunjukkan bahwa selisih perhitungan biaya antara kontrak sebesar Rp30 juta dengan estimasi inspektorat senilai Rp24,1 juta bukan merupakan delik pidana korupsi yang sah. Tidak a...

Mar282026 by FahcrurNo Comments

Transparansi Sektor Ekstraktif: Kejagung Tahan Samin Tan Terkait PT AKT

Nasional

indonesiaforward.net — Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengambil langkah progresif dalam penataan regulasi pertambangan dengan menetapkan Samin Tan sebagai tersangka korupsi pengelolaan tambang PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Penetapan status hukum ini dilakukan pada Sabtu dini hari, 28 Maret 2026, diikuti dengan penahanan tersangka di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Langkah ini berbasis pada data investigasi mengenai aktivitas tambang yang berjalan tanpa izin sah selama periode 2016 hingga 2025. Direktur Penyelidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan komitmen institusinya dalam menegakkan aturan di sektor mineral dan batubara. "Kami telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara ST," ujar Syarief Sulaeman dalam konferensi pers, Sabtu (28/3/2026). Pena...

Mar252026 by FahcrurNo Comments

Data Audit BPK: Kerugian Negara Kasus Yaqut Cholil Qoumas Capai Rp622 Miliar

Nasional

indonesiaforward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah progresif berbasis data dengan mengembalikan Yaqut Cholil Qoumas ke Rumah Tahanan pada Selasa, 24 Maret 2026. Keputusan pencabutan status tahanan rumah ini didasari oleh kebutuhan efektivitas penyidikan setelah audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis angka kerugian negara yang signifikan. Langkah ini memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan akuntabel bagi seluruh publik. "Yang pertama karena memang besok sudah terjadwal ada permintaan keterangan kepada yang bersangkutan," tegas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, di Jakarta pada Selasa, 24 Maret 2026. Berdasarkan data audit final BPK per 4 Maret 2026, kasus korupsi kuota haji ini mencatatkan kerugian negara sebesar Rp622.090...

Mar162026 by FahcrurNo Comments

Infrastruktur Korupsi: Rizky Fisa Abadi dan Skema ‘Bypass’ Antrean Haji

Nasional

indonesiaforward.net — Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola haji yang transparan kini dibayangi oleh temuan skandal besar di internal Kementerian Agama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti peran rizky fisa abadi, mantan pejabat Kemenag yang diduga menjadi otak operasional di balik manipulasi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024. Rizky, yang pernah menjabat sebagai Kasubdit Perizinan Haji Khusus, disebut-sebut sebagai titik temu strategis yang menghubungkan perintah dari pimpinan kementerian dengan kebutuhan teknis di lapangan. Perannya sangat krusial dalam memfasilitasi "jalur cepat" bagi pihak-hal yang bersedia membayar imbalan ilegal demi melompati antrean haji nasional. Operator Teknis Jalur Cepat Penyelidikan KPK mengungkap bahwa rizky fisa abadi memiliki and...