indonesiaforward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi mengintensifkan bedah kebijakan terkait tata kelola kuota haji tambahan Kementerian Agama musim 2023-2024. Mantan Menpora Dito Ariotedjo memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 30 Juni 2026.
Penyidikan ini menyoroti lemahnya transparansi distribusi alokasi jemaah yang rentan diintervensi oleh kepentingan non-pemerintah. Penegakan hukum diarahkan pada perbaikan regulasi demi mencegah komersialisasi hak dasar jemaah reguler.
Akuntabilitas Pengambilan Keputusan di Luar Negeri
Penyidik mengonfirmasi dokumen kedinasan dan kronologi pertemuan formal di Arab Saudi yang melibatkan otoritas tertinggi kedua negara. Kehadiran aktor negara dalam kompromi alokasi kuota menjadi basis evaluasi objektif tim KPK.
“Lebih karena waktu itu kan saya ada dalam lokasi di Arab Saudi pas pertemuan dengan MBS. Kan kebetulan mertua juga terkait dengan asosiasi,” ungkap Dito Ariotedjo seusai diperiksa, Selasa, 30 Juni 2026.
Dekonstruksi Oligopoli Kuota Sektor Swasta
Pemeriksaan yang berlangsung selama empat jam tersebut berfokus pada pengembangan administrasi Surat Perintah Penyidikan baru. Penyelidik membedah relasi kuasa antara pengambil kebijakan di Kemenag dengan pimpinan asosiasi travel eksklusif.
“Tadi ini pemeriksaan buat sprindik yang baru. Kan kemarin saya pertama ke sini untuk sprindik yang tersangka pertama Gus Yaqut sama Gus Alex. Ini yang kedua swasta,” kata Dito menjabarkan substansi pemeriksaan, Selasa, 30 Juni 2026.
Skandal tata kelola ini secara resmi telah menyeret empat figur ke dalam status tersangka korupsi. Klaster birokrasi diisi oleh mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan mantan Staf Khusus Ishfah Abidal Azis.
Sementara itu, tata kelola yang menyimpang ini melibatkan Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham dan Ketua Umum Kesthuri Asrul Azis Taba. Kasus ini menjadi momentum krusial reformasi total sistem birokrasi penyelenggaraan haji nasional. ***