KPK Arsip - Indonesia Forward

Apr132026 by WahyuNo Comments

Laporan KPK: Skema Pemerasan Bupati Tulungagung Bebani Anggaran Daerah

Daerah

indonesiaforward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data investigasi terkait penahanan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo atas dugaan pemerasan sistematis terhadap 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data menunjukkan adanya target akumulatif sebesar Rp 5 miliar, dengan besaran setoran bervariasi mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 2,8 miliar per instansi untuk membiayai kepentingan pribadi Bupati. Hingga Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan pada Jumat, 10 April 2026, realisasi dana yang telah diterima tersangka mencapai Rp 2,7 miliar melalui penagihan rutin yang dilakukan oleh ajudannya. Ancaman Kebijakan melalui Modus Surat Sandera KPK menyoroti praktik intimidasi administratif di mana para pejabat dipaksa menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal bermeterai ...

Apr112026 by WahyuNo Comments

KPK Amankan 16 Orang dalam OTT Bupati Tulungagung Terkait Dugaan Korupsi

Daerah

indonesiaforward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan proaktif dalam pengawasan anggaran daerah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada Jumat malam, 10 April 2026. Operasi ini menjaring 16 orang yang terdiri dari pimpinan daerah serta pejabat tinggi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam serangkaian pemeriksaan intensif terkait dugaan penyalahgunaan wewenang. Langkah hukum ini menjadi operasi ke-10 KPK sepanjang tahun 2026, yang menunjukkan peningkatan frekuensi pengawasan terhadap tata kelola keuangan di tingkat pemerintah kabupaten. Lembaga antirasuah kini tengah melakukan pendalaman data di Gedung Merah Putih Jakarta guna memastikan akuntabilitas proses hukum dalam batas waktu 1x24 jam. Evaluasi Birokrasi ...

Apr42026 by FahcrurNo Comments

KPK Dalami Kebocoran Cukai Rokok: CEO Surya Group Mangkir Panggilan

Nasional

indonesiaforward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas cakupan laporan kebijakan publik mengenai integritas penerimaan negara setelah CEO Surya Group Holding Company, Muhammad Suryo, mangkir dari panggilan pemeriksaan pada Kamis, 2 April 2026. Penyelidikan ini menyoroti kerentanan sistem pengawasan cukai rokok di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang diduga dimanipulasi oleh sindikat birokrat dan pengusaha. Data penyidikan menunjukkan adanya anomali dalam penetapan jalur pemeriksaan barang, di mana parameter "rule set" diatur hingga 70 persen untuk meloloskan barang tanpa cek fisik. Praktik ini merusak akurasi pelaporan cukai nasional dan menciptakan celah kebocoran fiskal yang masif pada periode anggaran 2024 hingga awal 2026. Lembaga antirasuah telah mengamankan b...

Mar252026 by FahcrurNo Comments

Data Audit BPK: Kerugian Negara Kasus Yaqut Cholil Qoumas Capai Rp622 Miliar

Nasional

indonesiaforward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah progresif berbasis data dengan mengembalikan Yaqut Cholil Qoumas ke Rumah Tahanan pada Selasa, 24 Maret 2026. Keputusan pencabutan status tahanan rumah ini didasari oleh kebutuhan efektivitas penyidikan setelah audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis angka kerugian negara yang signifikan. Langkah ini memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan akuntabel bagi seluruh publik. "Yang pertama karena memang besok sudah terjadwal ada permintaan keterangan kepada yang bersangkutan," tegas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, di Jakarta pada Selasa, 24 Maret 2026. Berdasarkan data audit final BPK per 4 Maret 2026, kasus korupsi kuota haji ini mencatatkan kerugian negara sebesar Rp622.090...

Mar162026 by FahcrurNo Comments

Infrastruktur Korupsi: Rizky Fisa Abadi dan Skema ‘Bypass’ Antrean Haji

Nasional

indonesiaforward.net — Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola haji yang transparan kini dibayangi oleh temuan skandal besar di internal Kementerian Agama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti peran rizky fisa abadi, mantan pejabat Kemenag yang diduga menjadi otak operasional di balik manipulasi kuota haji tambahan tahun 2023 dan 2024. Rizky, yang pernah menjabat sebagai Kasubdit Perizinan Haji Khusus, disebut-sebut sebagai titik temu strategis yang menghubungkan perintah dari pimpinan kementerian dengan kebutuhan teknis di lapangan. Perannya sangat krusial dalam memfasilitasi "jalur cepat" bagi pihak-hal yang bersedia membayar imbalan ilegal demi melompati antrean haji nasional. Operator Teknis Jalur Cepat Penyelidikan KPK mengungkap bahwa rizky fisa abadi memiliki and...

Mar162026 by DewiNo Comments

Kasus Gus Yaqut Berlanjut, KPK Siapkan Tahap Pembuktian

Nasional

indonesiaforward.net - Perkara Gus Yaqut KPK memasuki fase baru setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Dengan putusan tersebut, status tersangka tetap berlaku dan proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berlanjut menuju tahap pembuktian perkara. Hakim tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro pada Rabu (11/3) menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan pihak pemohon. Pengadilan menyatakan penetapan tersangka oleh penyidik telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan hukum acara pidana. “Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ujar hakim saat membacakan amar putusan di ruang sidang Oemar Seno Adji. Putusan tersebut memastikan bahwa proses hukum yang sedang b...

Mar152026 by WahyuNo Comments

Pemerintahan Rejang Lebong Berlanjut, Hendri Praja Resmi Jadi Plt

Daerah

indonesiaforward.net - Pemerintahan Rejang Lebong berlanjut setelah Wakil Bupati Hendri Praja resmi menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Rejang Lebong. Penunjukan tersebut dilakukan melalui radiogram Kementerian Dalam Negeri menyusul penetapan tersangka terhadap bupati nonaktif Muhammad Fikri Thobari dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Radiogram tersebut kemudian disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Wakil Gubernur Bengkulu Mian dalam acara penyerahan surat pelaksanaan tugas yang berlangsung di ruang rapat Bupati Rejang Lebong pada Sabtu (14/3/2026). Penunjukan Plt Bupati Rejang Lebong ini menjadi langkah administratif untuk memastikan kesinambungan pemerintahan daerah tetap terjaga. Menjaga Keberlanjutan Pemerintahan Wakil Gubernur Beng...

Mar142026 by FahcrurNo Comments

Reformasi Tata Kelola Haji: KPK Tahan Yaqut demi Akuntabilitas Publik

Nasional

indonesiaforward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengambil langkah penegakan hukum progresif dengan menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (12/3/2026). Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam membersihkan birokrasi dan memastikan setiap kebijakan publik, terutama terkait pelayanan haji, berjalan di atas rel akuntabilitas dan transparansi. Penahanan ini didasarkan pada temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengidentifikasi kerugian negara sebesar Rp622 miliar. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan sistem alokasi kuota haji yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia di masa depan. Optimalisasi Sistem dan Keadilan Bagi Jemaah Fokus penyidikan tertuju pada dugaan penyimpangan dis...

Mar102026 by WahyuNo Comments

OTT KPK di Bengkulu, Bupati Rejang Lebong Ditangkap

Daerah

indonesiaforward.net - Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu pada Senin (9/3/2026) malam. Penindakan terhadap Bupati Rejang Lebong itu langsung memicu sejumlah langkah administratif awal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Sejumlah ruang kerja di lingkungan pemerintah daerah dilaporkan telah disegel oleh tim KPK setelah operasi tersebut. Penyegelan dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan yang tengah berjalan. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Barang tersebut antara lain telepon seluler serta uang tunai yang diduga terkait dengan praktik pemberian fee proyek. Sementara itu, Bup...

Mar32026 by WahyuNo Comments

KPK Amankan Bupati Pekalongan: Evaluasi Integritas Kepemimpinan Daerah

Daerah

indonesiaforward.net — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah progresif dalam penegakan integritas dengan mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pada Selasa, 3 Maret 2026. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini, merupakan bagian dari upaya sistemik untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah tetap bersih dan akuntabel. Fadia, yang saat ini memimpin untuk periode kedua, diamankan dalam operasi penyelidikan tertutup sebelum dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Langkah ini menegaskan bahwa penguatan kebijakan publik harus dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap para pemegang mandat. Selama masa jabatannya, Fadia telah menginisiasi berbagai program pembangunan infrastruktur seperti "Dalan Alus Rejeki ...