indonesiaforward.net – Pemerintahan Rejang Lebong berlanjut setelah Wakil Bupati Hendri Praja resmi menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Rejang Lebong. Penunjukan tersebut dilakukan melalui radiogram Kementerian Dalam Negeri menyusul penetapan tersangka terhadap bupati nonaktif Muhammad Fikri Thobari dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Radiogram tersebut kemudian disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Wakil Gubernur Bengkulu Mian dalam acara penyerahan surat pelaksanaan tugas yang berlangsung di ruang rapat Bupati Rejang Lebong pada Sabtu (14/3/2026).
Penunjukan Plt Bupati Rejang Lebong ini menjadi langkah administratif untuk memastikan kesinambungan pemerintahan daerah tetap terjaga.
Menjaga Keberlanjutan Pemerintahan
Wakil Gubernur Bengkulu Mian menjelaskan bahwa pemerintah provinsi segera menindaklanjuti radiogram dari Kementerian Dalam Negeri agar roda pemerintahan daerah tetap berjalan.
“Hari ini kami menyampaikan radiogram Menteri Dalam Negeri yang memberikan mandat kepada Wakil Bupati Rejang Lebong untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai Plt Bupati Rejang Lebong,” kata Mian.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah, wakil kepala daerah memiliki peran strategis untuk menjalankan fungsi tersebut ketika kepala daerah berhalangan.
Pelayanan Publik dan Pembangunan Tetap Berjalan
Setelah menerima mandat tersebut, Hendri Praja menegaskan bahwa pemerintah daerah harus tetap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, situasi yang terjadi tidak boleh menghambat program pembangunan yang telah berjalan.
Ia menyampaikan bahwa prioritas utama pemerintah daerah adalah menjaga kelangsungan pelayanan publik serta memastikan program pembangunan tetap dilanjutkan.
“Pemerintah harus tetap hadir untuk melayani masyarakat. Pemerintah tidak boleh larut dalam keadaan,” ujar Hendri Praja.
Sinergi Pemerintahan Daerah
Hendri Praja juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta berbagai unsur masyarakat. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas wilayah dan memastikan jalannya pemerintahan.
Melalui penunjukan Plt Bupati Rejang Lebong tersebut, pemerintah daerah berupaya menjaga kesinambungan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah di Kabupaten Rejang Lebong.