Dodi, Pengarang di Indonesia Forward

Mei132026 by DodiNo Comments

Menkeu Purbaya Beri Tenggat Repatriasi Aset WNI Hingga Desember 2026

Bisnis

indonesiaforward.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan tenggat waktu enam bulan bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk merepatriasi harta mereka yang berada di luar negeri. Kebijakan ini mewajibkan seluruh aset yang belum dilaporkan untuk segera ditarik ke dalam sistem keuangan nasional paling lambat pada Desember 2026 sebagai langkah penguatan basis pajak. Pemerintah secara progresif akan menerapkan sanksi pemblokiran akses terhadap harta dan operasional bisnis bagi WNI yang tidak mematuhi batas waktu repatriasi tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi aset nasional dan mencegah potensi kebocoran penerimaan negara dari dana yang terparkir di yurisdiksi asing tanpa pelaporan. "Jadi Anda punya uang di luar pun enggak akan bisa pakai bisnis di...

Mei122026 by DodiNo Comments

Realisasi DMO Minyakita Anjlok 79%: Tantangan Ketahanan Pangan 2026

Bisnis

indonesiaforward.net — Program Minyak Goreng Rakyat (Minyakita) menghadapi tantangan kredibilitas kebijakan setelah realisasi Domestic Market Obligation (DMO) April 2026 hanya mencapai 52.117 ton dari target 250.000 ton. Data ini menunjukkan defisit pasokan sebesar 79,2 persen, sebuah angka yang berkolerasi langsung dengan penurunan volume ekspor CPO nasional akibat perlambatan ekonomi global dan konflik di Timur Tengah. Anjloknya pasokan ini memicu kenaikan harga di pasar tradisional, di mana Ombudsman RI menemukan harga eceran menyentuh Rp 19.000 per liter, melampaui HET resmi sebesar Rp 15.700. Berdasarkan laporan Kementerian Perdagangan, realisasi DMO mengalami tren penurunan sejak akhir 2025, dengan titik terendah pada April 2026 yang turun 34,99 persen secara tahunan (YoY). Kondi...

Mei122026 by DodiNo Comments

Rupiah Lampaui Asumsi APBN: Urgensi Mitigasi Fiskal di Level 17.500

Bisnis

indonesiaforward.net — Nilai tukar rupiah mencatatkan depresiasi signifikan hingga menyentuh level Rp 17.519 per dolar AS pada perdagangan Selasa, 12 Mei 2026, yang merupakan posisi terendah dalam sejarah. Pelemahan sebesar 0,54 persen dalam satu hari ini dipicu oleh ketegangan geopolitik global di Selat Hormuz yang mendorong indeks dolar menguat tajam ke level 98,10. Kondisi ini menciptakan tantangan serius bagi kebijakan fiskal nasional karena posisi kurs saat ini telah melampaui asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2026 yang dipatok Rp 16.500. Kesenjangan kurs sebesar Rp 1.000 dari asumsi anggaran berdampak langsung pada kenaikan beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang luar negeri yang dikonversi ke rupiah. Akademisi FEB UGM, Rijadh Djatu Winardi, menyoroti fenomena...

Mei112026 by DodiNo Comments

Evaluasi Kepatuhan PPS: Strategi DJP Menutup Celah Pajak Rp406 Triliun

Bisnis

indonesiaforward.net — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memulai langkah proaktif untuk memperkuat basis data perpajakan nasional melalui pemeriksaan intensif terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Fokus kebijakan ini diarahkan pada 38.068 wajib pajak yang terindikasi memiliki selisih harta belum terungkap senilai Rp406 triliun, sebuah langkah krusial untuk menjaga kredibilitas sistem fiskal Indonesia pasca-Tax Amnesty Jilid II. Langkah ini diambil di tengah tekanan defisit APBN kuartal I 2026 yang tercatat sebesar Rp240,1 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan pada 5 Mei 2026 bahwa optimalisasi pengawasan kepatuhan material merupakan instrumen utama pemerintah untuk memastikan seluruh komitmen peserta PPS terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku. ...

Mei52026 by DodiNo Comments

Implementasi QRIS Indonesia-China: Memperkuat Kedaulatan Moneter di Asia

Bisnis

indonesiaforward.net — Pemerintah melalui Bank Indonesia secara resmi telah memulai implementasi soft launching QRIS antarnegara di China pada Kamis, 30 April 2026. Kebijakan strategis ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan otoritas moneter untuk memperluas konektivitas sistem pembayaran nasional sekaligus memperkuat kedaulatan rupiah melalui mekanisme transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT). Langkah ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang sedang berada di China untuk melakukan transaksi pembayaran ritel menggunakan aplikasi QRIS yang terstandarisasi, tanpa perlu melibatkan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai perantara. Integrasi ini melibatkan 24 penyelenggara dari pihak Indonesia serta 19 institusi pembayaran dari China, yang bertujuan menciptakan...

Mei52026 by DodiNo Comments

Menkeu Purbaya Perketat Regulasi Restitusi Pajak Pasca Temuan Kebocoran

Bisnis

indonesiaforward.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemecatan dua pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Senin, 4 Mei 2026, sebagai bagian dari evaluasi kebijakan fiskal nasional. Tindakan administratif ini dilakukan menyusul ditemukannya ketidaksesuaian data laporan internal dengan realisasi pencairan restitusi pajak yang melonjak secara tidak terkendali di akhir tahun anggaran. Purbaya mengungkap bahwa sistem pengawasan internal gagal mendeteksi lonjakan klaim pengembalian pajak yang nilainya jauh melampaui proyeksi awal. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pengeluaran negara, termasuk restitusi, dijalankan sesuai dengan instruksi pengendalian guna mencegah defisit pendapatan yang lebih dalam. Pemerintah secara resmi membe...

Mei22026 by DodiNo Comments

Reformasi Kebijakan Ojol: Perpres 27/2026 Perkuat Jaring Pengaman Sosial

Bisnis

indonesiaforward.net — Pemerintah secara resmi mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online guna menata ulang standar pendapatan di sektor ekonomi digital pada 1 Mei 2026. Regulasi ini menetapkan intervensi negara dalam bentuk pembatasan potongan jasa aplikator maksimal 8 persen, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih bagi jutaan pengemudi ojek online di Indonesia. Kebijakan ini juga memuat kewajiban bagi perusahaan platform untuk mengintegrasikan seluruh mitra pengemudi ke dalam sistem jaminan sosial nasional secara komprehensif. "Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan. Enak aja, lo yang keringat, dia yang dapat duit. Kalau enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha d...

Mei12026 by DodiNo Comments

Evaluasi Kebijakan Hilirisasi Danantara Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Nasional

Bisnis

indonesiaforward.net — Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama 13 proyek hilirisasi nasional fase kedua senilai Rp 116 triliun di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). Langkah ini merupakan akselerasi kebijakan fiskal dan investasi melalui BPI Danantara yang menargetkan penguatan nilai tambah pada 26 sektor komoditas prioritas di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data capaian, sektor hilirisasi pada tahun 2024 telah berkontribusi sebesar Rp 407,8 triliun atau 23,8% dari total realisasi investasi nasional. Namun, implementasi fase terbaru ini menghadapi tantangan pada efisiensi penyerapan tenaga kerja yang menunjukkan tren penurunan signifikan dalam satu dekade terakhir akibat model industrialisasi padat modal. Data menunjukkan bahwa pada Kuartal I 2025, setiap ...

Apr302026 by DodiNo Comments

Langkah Strategis BCA: Realisasi Buyback Rp5 Triliun di Tengah Volatilitas IHSG

Bisnis

indonesiaforward.net — PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) secara resmi mengumumkan dimulainya realisasi pembelian kembali saham atau buyback dengan alokasi dana maksimal Rp5 triliun pada Selasa, 28 April 2026. Aksi korporasi ini dilakukan berdasarkan mandat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 dan diatur sesuai regulasi terbaru dalam POJK Nomor 29 Tahun 2023. Langkah ini dipandang sebagai instrumen kebijakan emiten dalam meredam volatilitas pasar modal, terutama setelah IHSG sempat mengalami tekanan jual signifikan yang memicu intervensi otoritas bursa. BCA menargetkan periode pelaksanaan buyback hingga 11 Maret 2027 melalui mekanisme pasar reguler di Bursa Efek Indonesia dengan menggandeng PT BCA Sekuritas sebagai pelaksana teknis. Dalam laporan kebijakan publiknya, ...

Apr302026 by DodiNo Comments

Evaluasi Kebijakan: Rp 2.527 Triliun Kredit Menganggur dan Urgensi PINISI 2026

Bisnis

indonesiaforward.net — Laporan terbaru Bank Indonesia menunjukkan angka fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp 2.527,46 triliun pada posisi Maret 2026. Data ini menjadi sorotan dalam evaluasi kebijakan publik karena mencerminkan adanya hambatan pada jalur transmisi moneter, di mana likuiditas melimpah namun tidak terserap optimal oleh sektor riil. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang berada pada level 27,85 persen menandakan bahwa perbankan memiliki kapasitas pembiayaan yang jauh melampaui permintaan pasar saat ini. Pemerintah kini ditantang untuk memastikan bahwa ketersediaan dana besar ini dapat segera dikonversi menjadi aktivitas ekonomi yang mampu mendongkrak pertumbuhan nasional. Data sektoral mengungkapkan ketimpangan tajam dal...