indonesiaforward.net — Nilai tukar rupiah mencatatkan depresiasi signifikan hingga menyentuh level Rp 17.519 per dolar AS pada perdagangan Selasa, 12 Mei 2026, yang merupakan posisi terendah dalam sejarah.
Pelemahan sebesar 0,54 persen dalam satu hari ini dipicu oleh ketegangan geopolitik global di Selat Hormuz yang mendorong indeks dolar menguat tajam ke level 98,10.
Kondisi ini menciptakan tantangan serius bagi kebijakan fiskal nasional karena posisi kurs saat ini telah melampaui asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2026 yang dipatok Rp 16.500.
Kesenjangan kurs sebesar Rp 1.000 dari asumsi anggaran berdampak langsung pada kenaikan beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang luar negeri yang dikonversi ke rupiah.
Akademisi FEB UGM, Rijadh Djatu Winardi, menyoroti fenomena “perfect storm” ini sebagai akumulasi dari kebutuhan dolar musiman korporasi dan ketidakpastian pasar global.
“Meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap ruang fiskal yang semakin terbatas turut mendorong naiknya persepsi risiko terhadap perekonomian domestik,” ujar Rijadh pada Selasa, 12 Mei 2026.
Sektor industri yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku impor, seperti farmasi dan manufaktur elektronik, mulai mengkalkulasi ulang biaya produksi guna mengantisipasi inflasi.
Kementerian Keuangan bergerak cepat dengan mengaktifkan Bond Stabilization Fund (BSF) mulai Rabu besok untuk menahan lonjakan imbal hasil obligasi negara di pasar sekunder.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa kas negara dalam posisi mencukupi untuk melakukan intervensi guna menenangkan pasar dan menjaga kepercayaan investor global.
“APBN 2026 tetap berada dalam posisi aman. Pemerintah memiliki dana yang siap digunakan guna mencegah imbal hasil obligasi tidak melonjak terlalu tinggi,” tutur Purbaya pada Selasa, 12 Mei 2026.
Di sisi moneter, Bank Indonesia tetap melakukan intervensi “all out” di pasar domestik dan luar negeri, didukung oleh instrumen SRBI yang masih mencatat arus modal masuk Rp 78,1 triliun.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memastikan koordinasi lintas otoritas melalui KSSK terus diperkuat untuk memitigasi dampak pelemahan mata uang regional yang melanda Asia.
Langkah taktis ini menjadi kunci bagi pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga barang konsumsi yang berasal dari komponen impor. ***