Fahcrur, Pengarang di Indonesia Forward

Mei112026 by FahcrurNo Comments

Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Pasca Pengungkapan Sindikat Judi di Jakarta

Nasional

indonesiaforward.net — Bareskrim Polri mengungkap anomali besar dalam pemanfaatan fasilitas kebijakan publik melalui penggerebekan markas judi online internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Operasi yang berlangsung sejak 7 hingga 9 Mei 2026 ini berhasil mengamankan 321 orang, di mana 320 di antaranya adalah WNA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk mengoperasikan jaringan kriminal transnasional. Data menunjukkan pergeseran pola kejahatan siber dari kawasan Indo-China ke Indonesia akibat celah pada kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Brigjen Pol. Untung Widyatmoko, Sekretaris NCB Interpol Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia kini menjadi sasaran relokasi operasional setelah penertiban masif dilakukan di Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Laos. Sindikat ini mengoperasikan...

Mei82026 by FahcrurNo Comments

Nama Dirjen Bea Cukai Disebut dalam Dakwaan Korupsi Impor Barang KW

Nasional

indonesiaforward.net — Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, muncul dalam surat dakwaan kasus dugaan korupsi importasi barang tiruan yang melibatkan PT Blueray Cargo. Dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu (6/5/2026), jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kehadiran Djaka dalam rangkaian pertemuan dengan pengusaha kargo di Hotel Borobudur pada Juli 2025. Skandal ini membongkar praktik manipulasi sistem kepabeanan melalui pengubahan parameter mesin pemindai barang impor guna meloloskan komoditas ilegal dari pemeriksaan petugas lapangan. “Dilakukan pertemuan antara pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain Djaka Budi Utama dengan pengusaha-pengusaha kargo,” bunyi dokumen dakwaan ...

Mei82026 by FahcrurNo Comments

Bakom RI Rangkul Homeless Media Perluas Jangkauan Informasi Publik

Nasional

indonesiaforward.net — Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia resmi menginisiasi kemitraan dengan 40 entitas media baru untuk memperkuat efektivitas diseminasi kebijakan publik nasional. Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menjelaskan langkah ini diambil guna merespons realitas distribusi informasi digital yang kini didominasi oleh platform media sosial tanpa situs resmi. Dalam pemaparannya pada Rabu, 6 Mei 2026, Qodari menyebut jangkauan kolektif media baru ini mencapai 6 miliar tayangan per bulan dengan total pengikut mendekati 100 juta akun. Pemerintah memandang strategi merangkul media baru jauh lebih progresif dibandingkan menjauhinya, demi memastikan standar kualitas informasi yang diterima masyarakat tetap terjaga. Melalui kolaborasi ini, Bakom berupaya meningkatkan profesio...

Mei62026 by FahcrurNo Comments

Reformasi Struktur Polri: Menyeimbangkan Otoritas dan Akuntabilitas Publik

Nasional

indonesiaforward.net — Pemerintah secara resmi mengambil alih arah pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dengan menitikberatkan pada penguatan akuntabilitas kelembagaan dan demiliterisasi budaya kerja. Keputusan ini dikonfirmasi setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui enam rekomendasi utama dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) pada Selasa, 5 Mei 2026. Fokus kebijakan kini bergeser dari sekadar perluasan kewenangan menuju penataan ulang tata kelola kepolisian yang lebih transparan. Salah satu poin kebijakan yang paling progresif adalah rencana transformasi Kompolnas menjadi lembaga pengawas independen. Dengan kewenangan yang memiliki putusan mengikat, Kompolnas diproyeksikan menjadi instrumen penyeimbang otoritas kepolisian yang selama ini dianggap...

Mei52026 by FahcrurNo Comments

Laporan Kebijakan: Evaluasi Transparansi Bansos dan Sembako Presiden 2026

Nasional

indonesiaforward.net — Indonesia Corruption Watch (ICW) resmi melayangkan permohonan informasi publik kepada Kementerian Sekretariat Negara pada 4 Mei 2026 guna mengevaluasi akuntabilitas belanja sembako presiden yang melonjak drastis. Langkah ini menyusul pembagian 350.000 paket sembako di Monas saat peringatan May Day yang menghabiskan anggaran negara dalam jumlah masif, namun hingga kini rincian penggunaannya belum dapat diakses oleh masyarakat umum. Audit transparansi ini dianggap krusial mengingat pola penyaluran bantuan sosial non-reguler ini telah terjadi sebanyak empat kali sepanjang kurun waktu 2025 hingga awal 2026 tanpa adanya pengawasan pengadaan yang ketat. Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, menegaskan pada 4 Mei 2026 bahwa pemerintah wajib mematuhi ama...

Mei42026 by FahcrurNo Comments

Evaluasi Kebijakan Harga BBM: Sektor Perikanan Terancam Lumpuh Total

Nasional

indonesiaforward.net — Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) resmi memberlakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai 4 Mei 2026, sebuah kebijakan yang memicu guncangan ekonomi pada sektor perikanan tangkap nasional. Kenaikan ini didorong oleh gejolak distribusi di Laut Merah dan sanksi energi global, yang secara domestik diatur melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formula harga dasar BBM. Lonjakan harga Pertamina Dex sebesar Rp4.000 per liter menjadi tantangan berat bagi tata kelola energi nasional, mengingat kebijakan ini diambil hanya berselang dua pekan dari penyesuaian harga sebelumnya. Dampak kebijakan ini paling nyata dirasakan pada sektor produktif yang tidak mendapatkan intervensi subsidi, menciptakan hambatan struktural bagi pelaku usaha ya...

Mei22026 by FahcrurNo Comments

Evaluasi Tata Kelola Istana: Amien Rais Desak Reformasi Personel Seskab

Nasional

indonesiaforward.net — Tokoh senior Amien Rais mendorong dilakukannya reformasi personel di lingkungan Sekretariat Kabinet guna memastikan standar etika dan profesionalisme penyelenggara negara tetap terjaga pada 30 April 2026. Melalui analisis kritisnya, Amien mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi jabatan terhadap Teddy Indra Wijaya guna memitigasi risiko penurunan kepercayaan publik terhadap integritas institusi kepresidenan. Langkah ini dipandang krusial untuk memastikan bahwa kebijakan publik dan koordinasi kabinet tidak terdistraksi oleh isu-isu personal yang berkembang di lingkaran dalam kekuasaan. "Saya usulkan, Bapak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan, melepaskan diri dari lendotannya si Teddy," tegas Amien Rais dalam narasi video resminya pada K...

Mei12026 by FahcrurNo Comments

Analisis Kebijakan Pengadaan TIK Kemendikbud: Evaluasi Atas Vonis Sri Wahyuningsih

Nasional

indonesiaforward.net — Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih, Kamis (30/4/2026). Putusan ini menjadi sorotan dalam tata kelola kebijakan publik lantaran mengungkap kegagalan perencanaan proyek digitalisasi pendidikan senilai Rp 2,18 triliun yang tidak berbasis pada data kebutuhan riil di lapangan. Dalam persidangan, terungkap bahwa kebijakan pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) selama periode 2020–2022 dilakukan tanpa melalui survei pasar yang akuntabel. Hal ini menyebabkan terjadinya inefisiensi anggaran secara masif dan ketidaktepatan sasaran distribusi perangkat, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang minim akses internet. Majelis ha...

Mei12026 by FahcrurNo Comments

Evaluasi Kebijakan Perlindungan Buruh Ojol Melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2026

Nasional

indonesiaforward.net — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online di hadapan ratusan ribu buruh di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Kebijakan ini mengubah secara fundamental struktur pendapatan pengemudi ojek online dengan menetapkan batas maksimal potongan aplikasi sebesar delapan persen, atau minimal 92 persen pendapatan masuk ke kantong pekerja. Regulasi ini merupakan langkah progresif pemerintah dalam merespons fenomena pekerja kemitraan yang selama ini minim perlindungan jaminan sosial dan kepastian upah. Selain mengatur bagi hasil, Perpres ini juga mewajibkan perusahaan aplikator untuk mendaftarkan seluruh mitranya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan guna memitigasi risiko kecelakaan kerja dan...

Apr302026 by FahcrurNo Comments

Evaluasi Kebijakan Transportasi: Mengapa Relokasi Gerbong Bukan Solusi

Nasional

indonesiaforward.net — Tragedi kecelakaan kereta di Bekasi Timur yang menewaskan 16 penumpang perempuan memicu evaluasi mendalam terhadap kebijakan standar keselamatan transportasi publik di Indonesia. Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan permohonan maaf resmi pada Rabu, 29 April 2026, setelah usulan relokasi gerbong perempuan ke tengah rangkaian KRL dinilai tidak berbasis kajian data keselamatan. Pernyataan tersebut memicu perdebatan publik mengenai efektivitas kebijakan afirmatif di transportasi massal yang justru menempatkan kelompok rentan pada zona risiko tinggi saat terjadi tabrakan. Data teknis menunjukkan bahwa pemisahan gerbong selama ini lebih bersifat pengaturan arus penumpang, bukan mitigasi risiko kecelakaan yang seharusnya berfokus pada sistem persinyalan dan infrastrukt...