indonesiaforward.net — Bareskrim Polri mengungkap anomali besar dalam pemanfaatan fasilitas kebijakan publik melalui penggerebekan markas judi online internasional di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Operasi yang berlangsung sejak 7 hingga 9 Mei 2026 ini berhasil mengamankan 321 orang, di mana 320 di antaranya adalah WNA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk mengoperasikan jaringan kriminal transnasional.
Data menunjukkan pergeseran pola kejahatan siber dari kawasan Indo-China ke Indonesia akibat celah pada kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Brigjen Pol. Untung Widyatmoko, Sekretaris NCB Interpol Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia kini menjadi sasaran relokasi operasional setelah penertiban masif dilakukan di Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Laos.
Sindikat ini mengoperasikan 75 domain situs perjudian dari lantai 20 dan 21 gedung perkantoran di Jakarta Barat dengan memanfaatkan 228 warga Vietnam sebagai tenaga kerja dominan. Fakta bahwa para pelaku baru beroperasi selama dua bulan dengan kontrak sewa gedung selama satu tahun menunjukkan adanya rencana ekspansi jangka panjang yang terstruktur.
Arief Eka Riyanto, Kepala Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian Kementerian Imipas, pada 10 Mei 2026 mengonfirmasi bahwa seluruh WNA tersebut telah melampaui batas izin tinggal atau overstay. “Para WNA untuk sementara dititipkan di Rumah Detensi dan Ruang Detensi Imigrasi yang terletak di Jakarta Barat dan Kuningan sambil menunggu proses lebih lanjut,” ujar Arief dalam laporan koordinasi antarlembaga.
Polri kini mendorong evaluasi kebijakan visa bagi negara-negara yang masuk dalam daftar Subject of Interest (SOI) guna mencegah masuknya pelaku kejahatan siber profesional. Analisis terhadap barang bukti senilai Rp 1,9 miliar dan ribuan dollar AS sedang dilakukan bersama PPATK untuk memetakan aliran dana yang masuk ke sistem perbankan nasional.
Brigjen Pol. Wira Satya Triputra selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 10 Mei 2026 menegaskan pengembangan kasus akan menyasar pada pihak penyedia sarana. “Kami akan tetap melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap kasus ini. Jadi, tidak berhenti sampai di sini,” tegas Wira dalam konferensi pers di lokasi kejadian.
Temuan mengenai adanya keterlibatan satu orang WNI yang sebelumnya bekerja di Kamboja mengindikasikan adanya jaringan rekrutmen lintas negara yang terorganisir. Hal ini menuntut penguatan regulasi ketenagakerjaan dan pengawasan ketat terhadap WNI yang kembali dari sektor industri siber di luar negeri agar tidak menjadi jembatan bagi sindikat asing.
Langkah mitigasi ke depan harus mencakup pengawasan digital yang lebih agresif terhadap penyewaan gedung perkantoran di kawasan strategis ibu kota. Kolaborasi antara Interpol Indonesia dan kantor pusat di Lyon, Prancis, menjadi instrumen krusial dalam memutus rantai koordinasi antara operator di Jakarta dengan server utama yang berada di luar negeri. ***