Nasional Arsip - Laman 25 dari 28

Des22025 by DewiNo Comments

Prabowo Dorong Kebijakan Lingkungan Adaptif untuk Menghadapi Perubahan Iklim

Nasional

IndonesiaForward.net — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa perubahan iklim adalah tantangan nyata yang harus direspons dengan kebijakan publik yang adaptif. Dalam kunjungannya ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12), ia menekankan peran pemerintah dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi risiko bencana. “Perubahan iklim harus kita hadapi dengan baik, pemerintah harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan,” kata Prabowo. Penegasannya menunjukkan kebutuhan memperkuat kapasitas institusi dalam mitigasi dan adaptasi iklim. Prabowo meminta pemerintah daerah mengantisipasi perubahan lingkungan secara sistematis, termasuk memperbaiki tata ruang dan memperkuat pemantauan risiko. “Yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kond...

Des22025 by DewiNo Comments

Evaluasi Kebijakan Hutan Era Zulhas Mendesak: Banjir Sumatera Ungkap Konsekuensi Kebijakan Lama

Nasional

IndonesiaForward.net - Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara memunculkan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali kebijakan kehutanan Indonesia secara menyeluruh. Publik menyoroti periode Zulkifli Hasan ketika menjabat Menteri Kehutanan pada 2009–2014, masa ketika jumlah pelepasan kawasan hutan dan izin pemanfaatan hutan meningkat signifikan. Dalam konteks pembangunan nasional, analisis berbasis data menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan masa lalu berkontribusi pada risiko ekologis hari ini. Unggahan akun Instagram @ootd_balqishumaira77 pada Senin (1/12/2025) menyoroti aspek tersebut dengan menautkan banjir Sumatera ke jejak izin hutan. Data Greenomics Indonesia menunjukkan pelepasan kawasan hutan era Zulkifli mencapai 1,64 juta hektare, terbesar...

Des12025 by DewiNo Comments

Pencabutan Pencekalan Victor Hartono: Efisiensi Penyidikan atau Risiko Kebijakan Publik?

Nasional

IndonesiaForward.net - Kejaksaan Agung mencabut pencekalan Victor Rachmat Hartono pada Senin (1/12/2025). Pertimbangan penyidik bahwa Victor kooperatif menimbulkan diskusi mengenai efektivitas penyidikan dan risiko kebijakan publik. Pencekalan tersebut diajukan 14 November 2025 sebagai alat kontrol untuk memastikan ketersediaan saksi. Pencabutannya menunjukkan adanya penilaian baru atas kebutuhan penyidikan, tetapi publik menilai parameter itu harus dijelaskan. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, mengatakan penyidik menilai Victor telah memberikan keterangan lengkap. “Penyidik menganggap kooperatif,” ujarnya. Penjelasan itu memicu pertanyaan mengenai indikator teknis yang digunakan. Dari lima pihak yang dicegah, hanya status Victor yang dicabut. Dalam kerangka kebijakan publ...

Des12025 by DewiNo Comments

Polemik Kayu Gelondongan Sumut: Tantangan Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Hutan dan Mitigasi Bencana

Nasional

IndonesiaForward.net - Viral kayu gelondongan di banjir Sumatra membuka diskusi kebijakan publik tentang pengelolaan hutan. Publik mempertanyakan bagaimana kayu berukuran besar dan seragam dapat muncul dalam jumlah besar di kawasan terdampak. Ahli matematika lulusan ITB, Alif Towew, menelaah fenomena ini melalui pendekatan massa jenis. “Benarkah kayu ini tumbang alami? Kita hitung,” ujarnya. Analisis ini memunculkan kebutuhan penilaian berbasis data. Alif menjelaskan kayu lama yang mengering akan mengapung lebih tinggi. Dari video lapangan, banyak kayu tampak terapung tinggi, memberi indikasi bahwa kayu tersebut tidak baru tumbang. Ia juga menyoroti bentuk kayu yang rapi tanpa ranting. Dalam perspektif kebijakan lingkungan, pola seperti ini sering dikaitkan dengan penebangan. Ketidakses...

Des12025 by DewiNo Comments

Evaluasi Sistem: Peran Holland Taylor dan Kebutuhan Proteksi Agenda Ormas

Nasional

IndonesiaForward.net — Kasus Holland Taylor menjadi momentum bagi ormas besar seperti PBNU untuk menata ulang mekanisme proteksi terhadap pengaruh asing. Taylor telah terlibat dalam program strategis organisasi selama dua dekade. Melalui CSCV, ia turut berada di balik berbagai agenda internasional yang dikaitkan dengan moderasi Islam. Namun dokumen Wikileaks tentang keterlibatannya dalam kunjungan tokoh Islam Indonesia ke Israel pada 2008 menjadi titik rawan. Isu Israel bagi masyarakat Indonesia bukan sekadar diplomasi, melainkan persoalan etis dan politik yang berlapis. Maka keterlibatan sosok luar yang memiliki koneksi dengan lembaga Yahudi internasional menuntut sistem kontrol yang lebih ketat. Keputusan Rais Aam PBNU mencabut penunjukan Taylor menjadi langkah penataan ulang tata kel...

Des12025 by DewiNo Comments

Pemerintah Terapkan Penegakan Hukum SDA Terukur, Sjafrie Tegaskan Langkah Sistematis

Nasional

IndonesiaForward.net – Pemerintah bergerak memperbaiki tata kelola SDA melalui langkah penindakan terukur. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan hal ini, Senin (24/11/2025), melalui unggahan Instagramnya. Ia menyebut koordinasi lintas kementerian menjadi fondasi agar penertiban tambang dan kawasan hutan ilegal berlangsung efektif. Ini sejalan dengan ratas Hambalang yang dipimpin Presiden Prabowo sehari sebelumnya. Ratas menargetkan pengurangan kebocoran negara, perbaikan sistem pengawasan, dan penegakan hukum berbasis data. “Semua langkah harus terpadu,” ujar Sjafrie. Upaya ini menandai perubahan pendekatan dari reaktif menjadi sistematis. Negara bergerak memastikan SDA kembali menjadi motor pembangunan. (*)

Des12025 by DewiNo Comments

Penghentian 7 Perkara lewat RJ, Kejagung Tunjukkan Efisiensi Baru dalam Sistem Hukum

Nasional

IndonesiaForward.net - Kejaksaan Agung menghentikan tujuh perkara pidana menggunakan mekanisme restorative justice setelah perdamaian diverifikasi, Senin, 24 November 2025. Keputusan ini mengikuti evaluasi Jampidum terhadap dampak sosial dan urgensi penegakan hukum. Kasus di Paser menunjukkan efisiensi mekanisme RJ. Kapuspenkum Anang Supriatna memaparkan bahwa Maharani binti Sabe membeli BBM hasil penggelapan untuk kebutuhan keluarga sehingga perkara dapat difokuskan pada pemulihan, bukan proses panjang ke persidangan. Inovasi Kejagung ini juga mempercepat penyelesaian enam perkara lain dari Bangka, Asahan, dan Polewali Mandar yang memiliki karakter serupa. Faktor pendukung mencakup perdamaian sukarela, ancaman pidana rendah, dan nilai manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Seluruh K...

Des12025 by DewiNo Comments

Gelondongan Kayu di Banjir Sumatra Ungkap Celah Tata Kelola Hutan yang Perlu Pembenahan

Nasional

IndonesiaForward.net - Ribuan kayu gelondongan yang terseret banjir di Sumatra membuka kembali perdebatan soal tata kelola hutan. Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, menegaskan bahwa kayu tersebut berasal dari pembalakan liar yang sudah lama beroperasi. Pernyataan itu ia sampaikan melalui unggahan TikTok @riekediahp_official, Senin (1/12/2025). Ia menjelaskan pembabatan hutan terjadi sebelum lahan berubah menjadi kebun sawit. Pemerintah daerah kini menyiapkan moratorium sawit di kawasan perbukitan. Masinton menyebut koordinasi dengan Dinas Kehutanan Sumatra Utara terus berjalan meski akses lapangan masih menjadi kendala. Rekaman kayu terseret banjir di Tapanuli Selatan dan Tapteng memicu pembahasan publik mengenai pentingnya reformasi tata kelola. Dari pemerintah pusat, Dirjen Gakkum Kem...

Des12025 by DewiNo Comments

Data Korban Sumatera Melonjak: Pemerintah Susun Respons Terpadu untuk Tanggap Darurat

Nasional

IndonesiaForward.net - BNPB memperbarui jumlah korban banjir dan longsor di Sumatera menjadi 441 orang per 1 Desember 2025. Kenaikan tajam terjadi setelah tim memasuki area terpencil yang sebelumnya terputus akibat kerusakan infrastruktur. Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan pada Minggu (30/11/2025) bahwa pendataan bergerak cepat. “Angka bisa berubah karena banyak wilayah baru dapat dijangkau,” ujarnya dalam laporan resmi, Senin (1/12/2025). Secara wilayah, Sumatera Utara mencatat 217 korban meninggal dan 209 hilang. Aceh melaporkan 96 korban meninggal. Sumatera Barat mencatat 129 korban, termasuk 74 dari Kabupaten Agam. Kerusakan jembatan dan jalan membuat proses verifikasi tertunda. Tim SAR menggunakan helikopter dan perahu untuk menjangkau wilayah terputus. Hambatan ini membuat data m...

Des12025 by DewiNo Comments

Prabowo Aktifkan Mobilisasi Nasional, Dorong Percepatan Pemulihan Sumatera

Nasional

IndonesiaForward.net - Banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 memicu kebutuhan untuk mempercepat pemulihan. Dampak pada akses jalan dan pengungsian membuat intervensi negara harus cepat dan terukur. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan mobilisasi nasional. Instruksi itu disampaikan Menko PMK Pratikno saat meninjau Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga pada Minggu (30/11/2025). Penyelarasan kebijakan pusat dan daerah menjadi fokus utama. Pratikno menegaskan seluruh kekuatan negara dikerahkan. “Perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan,” ujarnya. Arahan tersebut menjadi dasar koordinasi lintas sektor. Kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemda memulihkan listrik, membuka akses darat, dan memp...