Nasional Arsip - Laman 25 dari 28

Des32025 by Angga PramudiaNo Comments

KPK Targetkan Audit Kerugian Negara Kuota Haji Selesai Desember, Penetapan Tersangka Menanti Hasil BPK

Nasional

IndonesiaForward.net—KPK menargetkan audit kerugian negara kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023–2024 selesai pada Desember 2025. Hasil BPK akan menentukan langkah penetapan tersangka. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pihaknya masih menunggu konfirmasi resmi. “Kalau bisa Desember, bagus. Tapi informasinya belum ada ke kami,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025). Penguatan Data Melalui Investigasi Luar Negeri Tim penyidik KPK dikirim ke Arab Saudi untuk memperdalam data. Lokasi yang dikunjungi meliputi KBRI dan Kementerian Haji. Asep memperkirakan proses pemeriksaan berlangsung sepekan. Rangkaian Pemeriksaan PIHK Sejak penyidikan dibuka 9 Agustus 2025, ratusan PIHK diperiksa untuk menelusuri pola tambah...

Des32025 by Angga PramudiaNo Comments

KPK Jelaskan Skema Kuota Haji 50:50, Tiga Figur Dinilai Berperan Strategis

Nasional

IndonesiaForward.net — KPK memaparkan dugaan peran tiga figur dalam pembagian 20.000 kuota haji tambahan tahun 2023–2024 yang dibagi sama rata, berbeda dari komposisi 92 persen reguler dan delapan persen khusus yang diatur dalam UU No. 8/2019. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan penjelasan itu pada Selasa (2/12/2025). Ia menegaskan tambahan kuota dari Arab Saudi bertujuan mengurangi masa tunggu jemaah reguler. “Tambahan 20 ribu kuota dimaksudkan untuk mempersingkat waiting list,” katanya. Intervensi Lobi dan Implikasi Kebijakan Asep menyebut sejumlah pengusaha travel, termasuk Fuad Hasan Masyhur, diduga melobi oknum Kemenag agar pembagian menjadi 50:50. Proses itu dilanjutkan dengan penerbitan SK Menteri Agama pada 15 Januari 2024 yang disebut meli...

Des32025 by Angga PramudiaNo Comments

Ahli Lingkungan Tantang Klaim Sawit Bukan Penyebab Deforestasi Usai Banjir Sumatera

Nasional

IndonesiaForward.net — Banjir besar yang melanda wilayah Sumatera Bagian Utara pada akhir November 2025 membawa kembali perdebatan soal deforestasi. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Musrenbang 30 Desember 2024, “Namanya kelapa sawit ya pohon” menuai tanggapan keras dari para ahli. Wong Ee Lynn, penulis untuk National Geographic Indonesia, menyampaikan bahwa hutan alam berfungsi sebagai ekosistem kompleks dengan keragaman hayati yang tidak bisa digantikan oleh monokultur sawit. “Perkebunan monokultur harus memakai herbisida, insektisida, dan pupuk sintetis dalam jumlah besar,” tulisnya. Ia menilai hal itu merusak struktur tanah dan memperburuk kualitas ekosistem. Erosi, menurut Lynn, meningkat saat tanaman penutup hilang. Lapisan organik tanah tidak lagi menahan air, membuat huj...

Des32025 by Angga PramudiaNo Comments

744 Tewas, 551 Hilang: Data Bencana Sumatera Ungkap Skala Kerentanan

Nasional

IndonesiaForward.net—BNPB merilis data terbaru per Selasa malam (2/12/2025): 744 meninggal, 551 hilang, lebih dari 2.600 luka-luka, dan 3,3 juta warga terdampak. Sebanyak 1,1 juta mengungsi. Satu lead ini merangkum konteks kebijakan dan skala dampak. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan akses masih terputus di sejumlah desa. “Saya tidak mengira sebesar ini… Bukan berarti kami tidak peduli,” ujarnya saat meninjau Aek Garoga, Minggu (30/11/2025). Ia menyampaikan status bencana nasional belum diperlukan karena struktur penanganan daerah masih berjalan. Penjelasan itu ia berikan pada Jumat (28/11/2025). Pemetaan Dampak dan Kebutuhan Respons Aceh mencatat 218 korban meninggal, Sumatera Barat 225, dan Sumatera Utara 301. Banyak wilayah belum dapat diverifikasi karena lokasi berada ...

Des22025 by Angga PramudiaNo Comments

Anhar Gonggong Dorong Sanksi Berat bagi Perusak Hutan: “Layak Dihukum Mati”

Nasional

IndonesiaForward.net — Sejarawan Anhar Gonggong menyampaikan seruan keras terhadap pelaku perusakan hutan yang dianggap menjadi penyebab utama banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube @anhargonggongofficial dan dikutip Selasa (2/12/2025), Anhar menilai tindakan tersebut harus ditangani dengan pendekatan hukum paling tegas agar pemerintah dapat mendorong kebijakan lingkungan yang lebih efektif. “Hukuman mati paling pantas untuk pelaku perusakan lingkungan tersebut,” ujar Anhar. Ia menekankan bahwa kerusakan hutan menghasilkan dampak langsung terhadap infrastruktur, keselamatan publik, dan kualitas hidup warga. Menurutnya, kerugian ekologis tidak dapat dipulihkan tanpa perubahan kebijakan yang konkret. Anhar menilai pemerin...

Des22025 by Angga PramudiaNo Comments

Peringatan Adhie Massardi: Konflik PBNU Beralih ke Uang, Tantangan Baru Tata Kelola Organisasi

Nasional

IndonesiaForward.net - Pernyataan tajam Adhie Massardi pada Minggu (30/11/2025) mengenai konflik internal PBNU membuka diskusi penting soal tata kelola organisasi besar di Indonesia. Ia menegaskan bahwa perbedaan yang terjadi saat ini tidak lagi berkaitan dengan akidah, melainkan berpusat pada isu finansial. “Dulu kita bertengkar soal akidah politik. Sekarang, konflik dipicu persoalan uang,” ujarnya. Bagi Adhie, perubahan ini bukan hanya persoalan internal, tetapi menjadi sinyal perlunya reformasi manajemen organisasi. Ia menjelaskan bahwa isu tambang, aliran dana, dan dugaan korupsi mengambil alih ruang perdebatan yang dahulu dipenuhi gagasan nilai. Publik pun disebut tidak banyak bereaksi karena menilai NU tidak lagi menunjukkan manfaat langsung. “NU dianggap tidak lagi memberi manfaat...

Des22025 by Angga PramudiaNo Comments

Banjir Sumatera Perlihatkan Celah Sistem, Seruan Status Nasional Jadi Momentum Reformasi

Nasional

IndonesiaForward.net — Pengakuan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang menyatakan tak mengira besarnya dampak banjir Sumatera saat meninjau wilayah Tapanuli Selatan, Minggu (30/11/2025) menjadi sinyal kuat bahwa sistem manajemen bencana nasional membutuhkan pembaruan menyeluruh. Skala kerusakan dan keterbatasan daerah memperlihatkan kebutuhan intervensi pusat yang lebih tegas. Sejak Jumat (28/11/2025), BNPB menilai penanganan masih dapat dilakukan daerah. Namun laporan lapangan menunjukkan akses terputus, wilayah terisolasi, dan lambatnya logistik. Ketimpangan ini memperkuat dorongan agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan status Bencana Nasional sebagai langkah percepatan. Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menegaskan bahwa kondisi Aceh, Sumut, dan Sumbar telah memenuhi indikator ked...

Des22025 by DewiNo Comments

Prabowo Dorong Kebijakan Lingkungan Adaptif untuk Menghadapi Perubahan Iklim

Nasional

IndonesiaForward.net — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa perubahan iklim adalah tantangan nyata yang harus direspons dengan kebijakan publik yang adaptif. Dalam kunjungannya ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12), ia menekankan peran pemerintah dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi risiko bencana. “Perubahan iklim harus kita hadapi dengan baik, pemerintah harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan,” kata Prabowo. Penegasannya menunjukkan kebutuhan memperkuat kapasitas institusi dalam mitigasi dan adaptasi iklim. Prabowo meminta pemerintah daerah mengantisipasi perubahan lingkungan secara sistematis, termasuk memperbaiki tata ruang dan memperkuat pemantauan risiko. “Yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kond...

Des22025 by DewiNo Comments

Evaluasi Kebijakan Hutan Era Zulhas Mendesak: Banjir Sumatera Ungkap Konsekuensi Kebijakan Lama

Nasional

IndonesiaForward.net - Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara memunculkan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali kebijakan kehutanan Indonesia secara menyeluruh. Publik menyoroti periode Zulkifli Hasan ketika menjabat Menteri Kehutanan pada 2009–2014, masa ketika jumlah pelepasan kawasan hutan dan izin pemanfaatan hutan meningkat signifikan. Dalam konteks pembangunan nasional, analisis berbasis data menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan masa lalu berkontribusi pada risiko ekologis hari ini. Unggahan akun Instagram @ootd_balqishumaira77 pada Senin (1/12/2025) menyoroti aspek tersebut dengan menautkan banjir Sumatera ke jejak izin hutan. Data Greenomics Indonesia menunjukkan pelepasan kawasan hutan era Zulkifli mencapai 1,64 juta hektare, terbesar...

Des12025 by DewiNo Comments

Pencabutan Pencekalan Victor Hartono: Efisiensi Penyidikan atau Risiko Kebijakan Publik?

Nasional

IndonesiaForward.net - Kejaksaan Agung mencabut pencekalan Victor Rachmat Hartono pada Senin (1/12/2025). Pertimbangan penyidik bahwa Victor kooperatif menimbulkan diskusi mengenai efektivitas penyidikan dan risiko kebijakan publik. Pencekalan tersebut diajukan 14 November 2025 sebagai alat kontrol untuk memastikan ketersediaan saksi. Pencabutannya menunjukkan adanya penilaian baru atas kebutuhan penyidikan, tetapi publik menilai parameter itu harus dijelaskan. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, mengatakan penyidik menilai Victor telah memberikan keterangan lengkap. “Penyidik menganggap kooperatif,” ujarnya. Penjelasan itu memicu pertanyaan mengenai indikator teknis yang digunakan. Dari lima pihak yang dicegah, hanya status Victor yang dicabut. Dalam kerangka kebijakan publ...