IndonesiaForward.net – Kejaksaan Agung mencabut pencekalan Victor Rachmat Hartono pada Senin (1/12/2025). Pertimbangan penyidik bahwa Victor kooperatif menimbulkan diskusi mengenai efektivitas penyidikan dan risiko kebijakan publik.
Pencekalan tersebut diajukan 14 November 2025 sebagai alat kontrol untuk memastikan ketersediaan saksi. Pencabutannya menunjukkan adanya penilaian baru atas kebutuhan penyidikan, tetapi publik menilai parameter itu harus dijelaskan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, mengatakan penyidik menilai Victor telah memberikan keterangan lengkap. “Penyidik menganggap kooperatif,” ujarnya.
Penjelasan itu memicu pertanyaan mengenai indikator teknis yang digunakan. Dari lima pihak yang dicegah, hanya status Victor yang dicabut. Dalam kerangka kebijakan publik, keputusan semacam ini membutuhkan standar evaluasi yang terukur untuk mencegah ketidakkonsistenan.
Anang menegaskan pencekalan bersifat antisipatif dan penyidikan tetap profesional. “Itu kewenangan penyidik,” kata Anang. Meskipun demikian, publik membutuhkan gambaran metodologi agar memahami cara penyidik menilai risiko mobilitas saksi. Kejagung juga mengonfirmasi pencabutan sejak Minggu.
“Benar telah dimintakan pencabutan,” ujar Anang. Keterbukaan informasi menjadi syarat agar keputusan tidak menimbulkan persepsi pilih kasih.
Kasus dugaan pengecilan kewajiban pajak perusahaan memiliki dampak langsung pada pendapatan negara. Karena itu, keputusan yang berkaitan dengan penyidikan harus mendukung strategi fiskal dan kepatuhan jangka panjang. Kebijakan publik menuntut prediktabilitas.
Jika parameter kooperatif tidak didefinisikan secara jelas, potensi preseden hukum yang membingungkan akan muncul, terutama dalam kasus perpajakan berskala besar.
Preseden pencabutan pencekalan ini dapat menjadi titik evaluasi untuk memperbaiki standar operasional penyidikan. Kejelasan kriteria dan mekanisme evaluasi akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Dalam arah pembangunan hukum modern, konsistensi dan efisiensi harus berjalan berdampingan. Transparansi dalam keputusan seperti ini menjadi fondasi untuk reformasi kebijakan publik yang lebih kuat. (*)