Pajak Arsip - Indonesia Forward

Mei282026 by DodiNo Comments

Data Kurs Pajak USD Tekan Pajak Impor

Bisnis

indonesiaforward.net — Kementerian Keuangan menetapkan kurs pajak dolar AS melalui KMK No. 23/MK/EF.2/2026 pada 27 Mei 2026, berlaku hingga 2 Juni 2026. Kurs ini menjadi dasar pelunasan bea masuk, PPN, PPnBM, bea keluar, dan PPh ekspor-impor. Data KMK dan BI menunjukkan tren kenaikan kurs pajak USD sejak Januari 2026. Kurs pajak naik dari Rp16.777 menjadi Rp17.294 pada 6–12 Mei 2026, sementara kurs Jisdor 19 Mei 2026 menembus Rp17.719. Kurs spot 25 Mei 2026 melampaui Rp17.700. "Pelemahan rupiah ini bukan fluktuasi normal, melainkan tekanan struktural," ujar M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, 19 Mei 2026. Dampak Pajak Impor dan Penerimaan Kenaikan kurs pajak meningkatkan beban PPN impor dan bea masuk. Importir menghadapi dilema karena harga jual domesti...

Mei52026 by DodiNo Comments

Menkeu Purbaya Perketat Regulasi Restitusi Pajak Pasca Temuan Kebocoran

Bisnis

indonesiaforward.net — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pemecatan dua pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Senin, 4 Mei 2026, sebagai bagian dari evaluasi kebijakan fiskal nasional. Tindakan administratif ini dilakukan menyusul ditemukannya ketidaksesuaian data laporan internal dengan realisasi pencairan restitusi pajak yang melonjak secara tidak terkendali di akhir tahun anggaran. Purbaya mengungkap bahwa sistem pengawasan internal gagal mendeteksi lonjakan klaim pengembalian pajak yang nilainya jauh melampaui proyeksi awal. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pengeluaran negara, termasuk restitusi, dijalankan sesuai dengan instruksi pengendalian guna mencegah defisit pendapatan yang lebih dalam. Pemerintah secara resmi membe...

Apr252026 by DodiNo Comments

Analisis Renstra DJP 2028: Dampak PPN Jalan Tol bagi Efisiensi Logistik

Bisnis

indonesiaforward.net — Pemerintah sedang merumuskan kerangka regulasi terkait rencana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jalan tol yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029. Rencana ini secara formal tercantum dalam KEP-252/PJ/2025 dengan target penyelesaian mekanisme pemungutan pada tahun 2028, sebagai bagian dari upaya memperluas basis pajak dan menciptakan keadilan fiskal. Data menunjukkan bahwa biaya logistik Indonesia saat ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 14,29 persen, sehingga kebijakan perpajakan baru pada infrastruktur jalan tol akan berdampak signifikan. Implementasi kebijakan ini masih bersifat wacana perencanaan jangka menengah dan belum menjadi regulasi yang berlaku secara hukum bagi pengguna jalan tol di selu...

Apr102026 by DodiNo Comments

Digitalisasi Kebijakan Pajak: M-Pajak Targetkan Inklusivitas Karyawan Nihil

Bisnis

indonesiaforward.net — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengimplementasikan CoreTax Mobile atau M-Pajak sebagai bagian dari peta jalan transformasi digital administrasi perpajakan per Maret 2026. Inovasi kebijakan publik ini bertujuan untuk mengatasi hambatan geografis dan keterbatasan akses perangkat komputer bagi jutaan wajib pajak di seluruh wilayah Indonesia. DJP memfokuskan layanan aplikasi ini untuk kategori Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kriteria spesifik guna memastikan efektivitas sistem inti administrasi yang baru. Langkah ini dipandang sebagai progresivitas layanan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat terhadap akses birokrasi yang lebih fleksibel dan transparan. Parameter Penggunaan dan Batasan Sistemis Implementasi M-Pajak menerapkan kriteria penggunaan y...

Mar272026 by DodiNo Comments

DJP Hapus Sanksi SPT PPh 21 Desember 2025 Dukung Transisi Coretax

Bisnis

indonesiaforward.net — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mengimplementasikan kebijakan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21. Langkah berbasis data ini diambil untuk memastikan proses transisi menuju sistem perpajakan baru, Coretax, berjalan lancar tanpa membebani masyarakat. Batas waktu pelaporan yang semula berakhir pada 20 Januari 2026, kini diberikan kelonggaran hingga 28 Februari 2026. “Tidak diterbitkan STP atau sanksi dihapus secara jabatan,” tulis otoritas perpajakan dalam pengumuman resmi pada Februari 2026. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum serta kemudahan administrasi bagi wajib pajak di seluruh wilayah Indonesia selama masa adaptasi teknologi. Mitigasi Risiko Sistemik dala...

Mar252026 by DodiNo Comments

Optimalkan Coretax, Pemerintah Perpanjang Lapor SPT Pribadi Hingga 30 April

Bisnis

indonesiaforward.net — Pemerintah mengambil langkah proaktif berbasis data dengan memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi hingga 30 April 2026. Keputusan strategis ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada Rabu, 25 Maret 2026. Relaksasi otomatis ini bertujuan memberikan ruang bagi wajib pajak di tengah transisi teknologi perpajakan nasional. "Fix perpanjang sehingga akhir April 2026. Nanti dibuat regulasi tertulis. Biar Pak Sekjen yang bikin," tegas Purbaya Yudhi Sadewa dalam pernyataannya di Jakarta, 25 Maret 2026. Kebijakan ini didukung oleh data pelaporan per 24 Maret 2026 yang mencatatkan angka 8.874.904 SPT atau 59,1 persen dari target 14,5 juta. Pemerintah menilai tambahan waktu satu bulan sangat diperlukan untuk me...

Mar12026 by FahcrurNo Comments

Pemerintah Siapkan Skema Pengawasan THR Sambil Tunggu Arahan Presiden

Nasional

indonesiaforward.net - Pemerintah menjalankan pendekatan pengawasan berbasis koordinasi pusat dan daerah untuk memastikan distribusi Tunjangan Hari Raya (THR) tetap berjalan sesuai aturan, meski kebijakan pajak THR masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan di lapangan tetap terukur sambil menunggu keputusan nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum menerima pembahasan resmi terkait usulan pembebasan pajak THR. Ia menegaskan keputusan lanjutan akan diumumkan setelah presiden memberikan petunjuk. “Saya tunggu petunjuk Pak Prabowo,” ujarnya. Di waktu bersamaan, pemerintah tidak menghentikan persiapan teknis distribusi THR, terutama dalam aspek pengawasan pembayaran kepada pekerja. Koordinasi Data antara ...

Des12025 by DewiNo Comments

Pencabutan Pencekalan Victor Hartono: Efisiensi Penyidikan atau Risiko Kebijakan Publik?

Nasional

IndonesiaForward.net - Kejaksaan Agung mencabut pencekalan Victor Rachmat Hartono pada Senin (1/12/2025). Pertimbangan penyidik bahwa Victor kooperatif menimbulkan diskusi mengenai efektivitas penyidikan dan risiko kebijakan publik. Pencekalan tersebut diajukan 14 November 2025 sebagai alat kontrol untuk memastikan ketersediaan saksi. Pencabutannya menunjukkan adanya penilaian baru atas kebutuhan penyidikan, tetapi publik menilai parameter itu harus dijelaskan. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, mengatakan penyidik menilai Victor telah memberikan keterangan lengkap. “Penyidik menganggap kooperatif,” ujarnya. Penjelasan itu memicu pertanyaan mengenai indikator teknis yang digunakan. Dari lima pihak yang dicegah, hanya status Victor yang dicabut. Dalam kerangka kebijakan publ...

Nov292025 by DodiNo Comments

Kasus Pajak Djarum: Momentum Evaluasi Kepatuhan Korporasi Besar

Bisnis, Nasional

IndonesiaForward.net — Pencekalan Direktur Utama PT Djarum, Victor Rachmat Hartono, selama enam bulan sejak 14 November 2025 memberikan ruang bagi penyidikan dugaan korupsi pajak 2016–2020 untuk berjalan lebih terstruktur. Kejaksaan Agung menyebut langkah ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola pajak. Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, memastikan permintaan pencekalan tersebut. Plt. Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, membenarkan nama Victor dalam daftar pencegahan. Penyidikan fokus pada dugaan upaya memperkecil kewajiban pajak perusahaan besar lewat oknum pegawai pajak. “Modusnya memperkecil kewajiban pembayaran,” ujar Anang (20/11). PT Djarum menyatakan komitmen mereka terhadap hukum. “Kami menghormati dan taat hukum,” kata Corporate Communication Manager,...