indonesiaforward.net — Pemerintah mengambil langkah proaktif berbasis data dengan memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi hingga 30 April 2026.
Keputusan strategis ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta pada Rabu, 25 Maret 2026. Relaksasi otomatis ini bertujuan memberikan ruang bagi wajib pajak di tengah transisi teknologi perpajakan nasional.
“Fix perpanjang sehingga akhir April 2026. Nanti dibuat regulasi tertulis. Biar Pak Sekjen yang bikin,” tegas Purbaya Yudhi Sadewa dalam pernyataannya di Jakarta, 25 Maret 2026.
Kebijakan ini didukung oleh data pelaporan per 24 Maret 2026 yang mencatatkan angka 8.874.904 SPT atau 59,1 persen dari target 14,5 juta. Pemerintah menilai tambahan waktu satu bulan sangat diperlukan untuk mencapai target partisipasi publik yang lebih inklusif.
Akselerasi Infrastruktur Digital Coretax
Perpanjangan ini juga menjadi momentum bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan performa sistem Coretax yang sempat mengalami kendala teknis. Masalah pada loading sistem dan akses pihak ketiga menjadi poin evaluasi utama untuk meningkatkan kualitas layanan publik ke depan.
Selain faktor teknologi, kebijakan ini sangat progresif karena mengakomodasi periode libur Idulfitri 1447 H. Penyesuaian jadwal ini memastikan bahwa masyarakat tetap dapat memenuhi kewajiban pajaknya tanpa terganggu oleh mobilitas mudik lebaran yang tinggi.
Kepastian Regulasi dan Target Nasional
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan saat ini sedang merampungkan regulasi tertulis untuk memformalkan kebijakan perpanjangan otomatis ini. Langkah ini memberikan kepastian hukum bagi jutaan wajib pajak yang kini memiliki waktu tambahan hingga 30 hari kalender.
Masyarakat tetap diimbau untuk mengakses coretaxdjp.pajak.go.id guna melakukan pelaporan mandiri secara akurat. Dengan perpanjangan ini, pemerintah optimis tingkat kepatuhan pajak nasional akan terus merangkak naik menuju target akhir April mendatang.
Transformasi digital perpajakan Indonesia terus bergerak maju dengan mengedepankan kemudahan bagi masyarakat. Partisipasi aktif wajib pajak tetap menjadi pilar utama dalam mendukung keberlanjutan program pembangunan nasional berbasis data faktual. ***