IndonesiaForward.net — Banjir besar yang melanda wilayah Sumatera Bagian Utara pada akhir November 2025 membawa kembali perdebatan soal deforestasi. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Musrenbang 30 Desember 2024, “Namanya kelapa sawit ya pohon” menuai tanggapan keras dari para ahli.
Wong Ee Lynn, penulis untuk National Geographic Indonesia, menyampaikan bahwa hutan alam berfungsi sebagai ekosistem kompleks dengan keragaman hayati yang tidak bisa digantikan oleh monokultur sawit. “Perkebunan monokultur harus memakai herbisida, insektisida, dan pupuk sintetis dalam jumlah besar,” tulisnya. Ia menilai hal itu merusak struktur tanah dan memperburuk kualitas ekosistem.
Erosi, menurut Lynn, meningkat saat tanaman penutup hilang. Lapisan organik tanah tidak lagi menahan air, membuat hujan berubah menjadi limpasan permukaan. “Hutan meningkatkan kualitas air dan meminimalkan erosi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tingginya kebutuhan air sawit. Tanpa soil structure yang kuat seperti hutan, perkebunan membutuhkan irigasi besar. Kondisi ini berpotensi menekan pasokan air dan memicu degradasi tanah lebih cepat.
Fiona McAlpine dari The Borneo Project menambahkan bahwa monokultur industri “tidak bisa disejajarkan dengan harmoni ekologis hutan asli”. Menurutnya, keragaman hayati yang hilang merupakan kehilangan permanen.
Dari kawasan Batang Toru, WALHI Sumatera Utara melaporkan deforestasi signifikan. Jaka Damanik, Manajer Advokasi WALHI Sumut, mengatakan kerusakan mencapai 30 persen dalam lima tahun. “Yang membuka lahan terbesar adalah tambang, perkebunan, dan proyek energi,” ujarnya pada November 2025.
Dengan luas perkebunan sawit mencapai 7,9 juta hektare, citra udara menunjukkan lanskap seragam yang mendorong hutan alam tersingkir ke area sempit. Kondisi ini dinilai memperburuk dampak banjir terbaru.(*)