Kerusakan Hutan Arsip - Indonesia Forward

Feb212026 by Angga PramudiaNo Comments

Forensik Data Banjir Sumatera, Cuaca Ekstrem Melampaui Mitigasi

Nasional

indonesiaforward.net - Banjir Sumatera akhir November 2025 menunjukkan bahwa Cuaca Ekstrem dengan intensitas 150 hingga lebih dari 300 milimeter per hari melampaui kapasitas mitigasi nasional. Kajian forensik CENAGO ITB menegaskan pentingnya kebijakan penanganan bencana yang berdiri di atas data presisi dan analisis terukur. Model probabilitas menempatkan kejadian tersebut pada kategori R700 hingga R1000. Artinya, peristiwa ini secara statistik berulang sekali dalam 700 sampai 1.000 tahun, jauh di atas standar mitigasi banjir R50. Data Presipitasi sebagai Dasar Kebijakan CENAGO menggabungkan data presipitasi BMKG dan NOAA, citra satelit resolusi tinggi, digital elevation model, serta parameter hidrologi-hidrolika. Pendekatan ini digunakan untuk membaca dinamika tiga daerah aliran sung...

Jan212026 by FahcrurNo Comments

Sanksi Izin 28 Perusahaan: Upaya Pulihkan Ekosistem Sumatera

Nasional

IndonesiaForward.net - Pemerintah resmi mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat demi menjaga kelestarian alam. Langkah berani ini diambil Presiden Prabowo Subianto setelah audit pasca-bencana mengungkap kerusakan masif akibat aktivitas korporasi tersebut pada Januari 2026. Audit Lingkungan dan Penertiban Kawasan Hutan Bencana banjir bandang yang menghantam wilayah Sumatera memicu pemerintah untuk bertindak cepat melakukan investigasi lapangan. Hasil audit Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan banyak pelanggaran serius dalam pengelolaan lahan. Berdasarkan temuan tersebut, negara secara tegas mencabut izin 28 perusahaan yang dianggap paling bertanggung jawab atas degradasi huta...

Des82025 by Angga PramudiaNo Comments

Inlander dan Tantangan Ekologi Indonesia ke Depan

Ragam

IndonesiaForward.net — Warisan istilah “inlander” yang diperkenalkan penjajah Belanda sejak abad ke-19 masih memengaruhi cara negara mengelola ruang hidup. Para sejarawan menilai konstruksi inferioritas itu berulang dalam kebijakan modern yang mendorong ekspansi tambang, deforestasi, dan kerentanan ekologis. Data dan Peringatan Para Peneliti Ketua Auriga Nusantara Timer Manurung menyebut tekanan industri ekstraktif sudah mencapai fase genting. “Kerusakan lingkungannya sangat menghancurkan. Deforestasi meningkat signifikan… sungai tercemar, mangrove ditebang, daerah pesisir dan terumbu karang rusak,” ujarnya. Aktivis lingkungan Rudi Putra menilai pola ini melemahkan kapasitas ekologis jangka panjang. “Pembalakan liar dan pembukaan kawasan ekosistem terancam adalah ancaman serius,” kata...

Des52025 by Angga PramudiaNo Comments

Data Baru Ungkap Deforestasi Kalimantan–Papua Kian Mendesak untuk Ditangani

Nasional

IndonesiaForward.net — Banjir bandang 2025 di Aceh, Sumut, dan Sumbar—yang menewaskan 744 warga dan mengungsikan lebih dari 1,1 juta jiwa—menjadi preseden kuat bahwa Indonesia menghadapi ancaman ekologis lintas pulau. Data terbaru menunjukkan deforestasi Kalimantan, Papua, dan Sulawesi meningkat dan memasuki fase kritis. FWI dan Auriga Nusantara mencatat deforestasi nasional mencapai 257.384 hektare pada 2023, naik dari 230.760 hektare pada 2022. Kalimantan menjadi kontributor terbesar. Papua mengalami degradasi luas sejak 1990, sementara Sulawesi mencatat deforestasi puluhan ribu hektare antara 2021–2024. Risiko meningkat di kawasan hulu DAS Peneliti Hidrologi UGM, Hatma Suryatmojo, menjelaskan bahwa banjir bandang Sumatera memperlihatkan hubungan langsung antara deforestasi dan daya...

Des42025 by Angga PramudiaNo Comments

WIUP Dinilai Berisiko, Tokoh Ormas Minta NU–Muhammadiyah Prioritaskan Keselamatan Lingkungan

Nasional

IndonesiaForward.net — Desakan agar NU dan Muhammadiyah mengevaluasi bahkan mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mencuat kembali setelah banjir dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Dua tokoh ormas Islam, Din Syamsuddin dan Savic Ali, menyoroti risiko kebijakan tersebut terhadap stabilitas organisasi serta keselamatan ekologis masyarakat, menekankan perlunya keputusan berbasis data dan kehati-hatian. Analisis Risiko dari Din Syamsuddin Dalam pernyataan Senin (1/12/2025), Din meminta Muhammadiyah menghindari keterlibatan dalam WIUP. “Saya sejak awal menyarankan Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh buaian Rezim Presiden Jokowi,” ujarnya. Ia merujuk ancaman “Tiga K”—konflik, korupsi, kerusakan—yang disampaikan Sekretaris Um...

Des42025 by Angga PramudiaNo Comments

UGM: Hilangnya Tutupan Hutan Jadi Faktor Penentu Banjir Bandang Sumatera

Nasional

IndonesiaForward.net — Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, Hatma Suryatmojo, menggarisbawahi bahwa deforestasi besar-besaran menjadi faktor penentu banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025), ia menjelaskan bahwa kemampuan hutan menyerap dan menahan air menurun tajam setelah puluhan tahun tekanan pembukaan lahan. Menurut Hatma, degradasi ekologis itu terlihat konsisten di tiga provinsi. Aceh kehilangan lebih dari 700 ribu hektare hutan sejak 1990. Sumatera Utara tinggal memiliki sekitar 29 persen tutupan hutan pada 2020. Sumatera Barat kehilangan lebih dari 740 ribu hektare dalam dua dekade terakhir. Ketika bentang alam kehilangan kapasitas hidrologis, hujan ekstrem yang dipicu dinami...

Des42025 by Angga PramudiaNo Comments

Zulhas Jelaskan Konteks Kebijakan Lahan dan Tantangan Ekologi Nasional

Nasional

IndonesiaForward.net — Mantan Menteri Kehutanan 2009–2014, Zulkifli Hasan, meluruskan tudingan bahwa kebijakannya menjadi pemicu banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Klarifikasi itu ia sampaikan dalam podcast CURHAT BANG dan dikutip Rabu (3/12/2025). “Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung,” katanya. Ia menilai persoalan lingkungan harus dinilai berdasarkan data dan struktur kebijakan, bukan pada salah satu aktor saja. Zulhas menjelaskan bahwa pembukaan lahan pada masa itu merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan. Indonesia, yang menghadapi tekanan impor, membutuhkan peningkatan kapasitas produksi. Ia menilai pemerintah harus menimbang konservasi dan kebutuhan pangan secara simultan. Analisis Lapangan dan Tantangan Pengelolaan Men...

Des32025 by Angga PramudiaNo Comments

Ahli Lingkungan Tantang Klaim Sawit Bukan Penyebab Deforestasi Usai Banjir Sumatera

Nasional

IndonesiaForward.net — Banjir besar yang melanda wilayah Sumatera Bagian Utara pada akhir November 2025 membawa kembali perdebatan soal deforestasi. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Musrenbang 30 Desember 2024, “Namanya kelapa sawit ya pohon” menuai tanggapan keras dari para ahli. Wong Ee Lynn, penulis untuk National Geographic Indonesia, menyampaikan bahwa hutan alam berfungsi sebagai ekosistem kompleks dengan keragaman hayati yang tidak bisa digantikan oleh monokultur sawit. “Perkebunan monokultur harus memakai herbisida, insektisida, dan pupuk sintetis dalam jumlah besar,” tulisnya. Ia menilai hal itu merusak struktur tanah dan memperburuk kualitas ekosistem. Erosi, menurut Lynn, meningkat saat tanaman penutup hilang. Lapisan organik tanah tidak lagi menahan air, membuat huj...

Des22025 by Angga PramudiaNo Comments

Anhar Gonggong Dorong Sanksi Berat bagi Perusak Hutan: “Layak Dihukum Mati”

Nasional

IndonesiaForward.net — Sejarawan Anhar Gonggong menyampaikan seruan keras terhadap pelaku perusakan hutan yang dianggap menjadi penyebab utama banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube @anhargonggongofficial dan dikutip Selasa (2/12/2025), Anhar menilai tindakan tersebut harus ditangani dengan pendekatan hukum paling tegas agar pemerintah dapat mendorong kebijakan lingkungan yang lebih efektif. “Hukuman mati paling pantas untuk pelaku perusakan lingkungan tersebut,” ujar Anhar. Ia menekankan bahwa kerusakan hutan menghasilkan dampak langsung terhadap infrastruktur, keselamatan publik, dan kualitas hidup warga. Menurutnya, kerugian ekologis tidak dapat dipulihkan tanpa perubahan kebijakan yang konkret. Anhar menilai pemerin...

Des22025 by DewiNo Comments

Evaluasi Kebijakan Hutan Era Zulhas Mendesak: Banjir Sumatera Ungkap Konsekuensi Kebijakan Lama

Nasional

IndonesiaForward.net - Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara memunculkan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali kebijakan kehutanan Indonesia secara menyeluruh. Publik menyoroti periode Zulkifli Hasan ketika menjabat Menteri Kehutanan pada 2009–2014, masa ketika jumlah pelepasan kawasan hutan dan izin pemanfaatan hutan meningkat signifikan. Dalam konteks pembangunan nasional, analisis berbasis data menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan masa lalu berkontribusi pada risiko ekologis hari ini. Unggahan akun Instagram @ootd_balqishumaira77 pada Senin (1/12/2025) menyoroti aspek tersebut dengan menautkan banjir Sumatera ke jejak izin hutan. Data Greenomics Indonesia menunjukkan pelepasan kawasan hutan era Zulkifli mencapai 1,64 juta hektare, terbesar...