IndonesiaForward.net — Mantan Menteri Kehutanan 2009–2014, Zulkifli Hasan, meluruskan tudingan bahwa kebijakannya menjadi pemicu banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Klarifikasi itu ia sampaikan dalam podcast CURHAT BANG dan dikutip Rabu (3/12/2025).
“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung,” katanya. Ia menilai persoalan lingkungan harus dinilai berdasarkan data dan struktur kebijakan, bukan pada salah satu aktor saja.
Zulhas menjelaskan bahwa pembukaan lahan pada masa itu merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan. Indonesia, yang menghadapi tekanan impor, membutuhkan peningkatan kapasitas produksi. Ia menilai pemerintah harus menimbang konservasi dan kebutuhan pangan secara simultan.
Analisis Lapangan dan Tantangan Pengelolaan
Mengenai Tesso Nilo, Zulhas mengakui adanya kegagalan penertiban saat itu. Perambahan yang kini mencapai jutaan hektare disebut sebagai akumulasi lemahnya pengawasan dari waktu ke waktu. Ia mengapresiasi percepatan pemulihan oleh pemerintah saat ini.
Ia juga menyoroti tekanan regulasi global seperti EUDR, yang berdampak langsung pada kelancaran ekspor. Menurutnya, tata kelola lingkungan nasional harus memperhitungkan dinamika internasional yang terus berubah.
Zulhas menekankan bahwa penilaian kebijakan lingkungan harus berbasis data, bukan tudingan tunggal. Kerusakan ekologis, katanya, merupakan interaksi antara kebutuhan pembangunan, tata kelola lahan, dan tekanan global.