Bisnis Arsip - Laman 5 dari 11

Mei22026 by DodiNo Comments

Reformasi Kebijakan Ojol: Perpres 27/2026 Perkuat Jaring Pengaman Sosial

Bisnis

indonesiaforward.net — Pemerintah secara resmi mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online guna menata ulang standar pendapatan di sektor ekonomi digital pada 1 Mei 2026. Regulasi ini menetapkan intervensi negara dalam bentuk pembatasan potongan jasa aplikator maksimal 8 persen, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih bagi jutaan pengemudi ojek online di Indonesia. Kebijakan ini juga memuat kewajiban bagi perusahaan platform untuk mengintegrasikan seluruh mitra pengemudi ke dalam sistem jaminan sosial nasional secara komprehensif. "Harus diberi jaminan kecelakaan kerja, akan diberikan BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan. Enak aja, lo yang keringat, dia yang dapat duit. Kalau enggak mau ikut kita, enggak usah berusaha d...

Mei12026 by DodiNo Comments

Evaluasi Kebijakan Hilirisasi Danantara Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Nasional

Bisnis

indonesiaforward.net — Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama 13 proyek hilirisasi nasional fase kedua senilai Rp 116 triliun di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026). Langkah ini merupakan akselerasi kebijakan fiskal dan investasi melalui BPI Danantara yang menargetkan penguatan nilai tambah pada 26 sektor komoditas prioritas di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data capaian, sektor hilirisasi pada tahun 2024 telah berkontribusi sebesar Rp 407,8 triliun atau 23,8% dari total realisasi investasi nasional. Namun, implementasi fase terbaru ini menghadapi tantangan pada efisiensi penyerapan tenaga kerja yang menunjukkan tren penurunan signifikan dalam satu dekade terakhir akibat model industrialisasi padat modal. Data menunjukkan bahwa pada Kuartal I 2025, setiap ...

Apr302026 by DodiNo Comments

Langkah Strategis BCA: Realisasi Buyback Rp5 Triliun di Tengah Volatilitas IHSG

Bisnis

indonesiaforward.net — PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) secara resmi mengumumkan dimulainya realisasi pembelian kembali saham atau buyback dengan alokasi dana maksimal Rp5 triliun pada Selasa, 28 April 2026. Aksi korporasi ini dilakukan berdasarkan mandat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 dan diatur sesuai regulasi terbaru dalam POJK Nomor 29 Tahun 2023. Langkah ini dipandang sebagai instrumen kebijakan emiten dalam meredam volatilitas pasar modal, terutama setelah IHSG sempat mengalami tekanan jual signifikan yang memicu intervensi otoritas bursa. BCA menargetkan periode pelaksanaan buyback hingga 11 Maret 2027 melalui mekanisme pasar reguler di Bursa Efek Indonesia dengan menggandeng PT BCA Sekuritas sebagai pelaksana teknis. Dalam laporan kebijakan publiknya, ...

Apr302026 by DodiNo Comments

Evaluasi Kebijakan: Rp 2.527 Triliun Kredit Menganggur dan Urgensi PINISI 2026

Bisnis

indonesiaforward.net — Laporan terbaru Bank Indonesia menunjukkan angka fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp 2.527,46 triliun pada posisi Maret 2026. Data ini menjadi sorotan dalam evaluasi kebijakan publik karena mencerminkan adanya hambatan pada jalur transmisi moneter, di mana likuiditas melimpah namun tidak terserap optimal oleh sektor riil. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang berada pada level 27,85 persen menandakan bahwa perbankan memiliki kapasitas pembiayaan yang jauh melampaui permintaan pasar saat ini. Pemerintah kini ditantang untuk memastikan bahwa ketersediaan dana besar ini dapat segera dikonversi menjadi aktivitas ekonomi yang mampu mendongkrak pertumbuhan nasional. Data sektoral mengungkapkan ketimpangan tajam dal...

Apr252026 by DodiNo Comments

Analisis Renstra DJP 2028: Dampak PPN Jalan Tol bagi Efisiensi Logistik

Bisnis

indonesiaforward.net — Pemerintah sedang merumuskan kerangka regulasi terkait rencana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jalan tol yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029. Rencana ini secara formal tercantum dalam KEP-252/PJ/2025 dengan target penyelesaian mekanisme pemungutan pada tahun 2028, sebagai bagian dari upaya memperluas basis pajak dan menciptakan keadilan fiskal. Data menunjukkan bahwa biaya logistik Indonesia saat ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, yakni mencapai 14,29 persen, sehingga kebijakan perpajakan baru pada infrastruktur jalan tol akan berdampak signifikan. Implementasi kebijakan ini masih bersifat wacana perencanaan jangka menengah dan belum menjadi regulasi yang berlaku secara hukum bagi pengguna jalan tol di selu...

Apr222026 by DodiNo Comments

Menkeu Purbaya Rombak Struktur Eselon I Perkuat Tata Kelola Fiskal

Bisnis

indonesiaforward.net — Laporan kebijakan publik terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat perubahan fundamental pada level pimpinan tinggi eselon I yang diinstruksikan langsung oleh Menteri Purbaya Yudhi Sadewa. Terhitung sejak Selasa, 21 April 2026, Luky Alfirman resmi melepaskan jabatan Dirjen Anggaran, sementara Febrio Nathan Kacaribu meninggalkan posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Keputusan ini diambil untuk melakukan penataan ulang struktur birokrasi agar lebih responsif terhadap tantangan fiskal dan program-program strategis yang sedang diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Guna menjaga stabilitas operasional kementerian, posisi tersebut sementara waktu diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) hingga terpilihnya pejabat definitif melalui mekanisme seleksi yang transparan. ...

Apr212026 by DodiNo Comments

Reformasi Keterbukaan Data Pemegang Saham Targetkan Transparansi Pasar Modal

Bisnis

indonesiaforward.net — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) mengakselerasi paket reformasi kebijakan publik untuk merespons keputusan MSCI yang memperpanjang pembekuan rebalancing indeks saham Indonesia. Kebijakan yang diumumkan pada 20 April 2026 ini menekankan penghapusan emiten dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (HSC) guna memperbaiki mekanisme pembentukan harga yang lebih demokratis dan berbasis pasar. Langkah ini merupakan bagian dari upaya sistemis pemerintah untuk menghindari risiko penurunan klasifikasi pasar (downgrade) ke status Frontier Market yang keputusannya akan diambil pada Juni 2026 mendatang. Transformasi Granularitas Data Investasi Inti dari reformasi ini adalah perubahan standar keterbukaan informasi pemegang saham dari sebelumnya m...

Apr202026 by DodiNo Comments

Reformasi Kebijakan Energi: Indonesia Stop Impor Solar Per 1 Juli 2026

Bisnis

indonesiaforward.net — Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan 1 Juli 2026 sebagai batas akhir impor solar sebagai bagian dari reformasi struktural kebijakan energi nasional berbasis data. Kebijakan progresif ini merupakan integrasi antara peningkatan kapasitas produksi dalam negeri melalui RDMP Balikpapan dan substitusi bahan bakar fosil ke biodiesel B50. Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, memaparkan data spesifik mengenai transisi energi ini yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian komoditas. “Solar kita tidak impor lagi. Tahun 2026 pada 1 Juli kita stop, B50 masuk,” ujar Andi Amran Sulaiman dalam laporan resminya pada 19 April 2026. Optimalisasi Kilang dan Substitusi Bahan Bakar Nabati Data menunjukkan Indonesia masih mengimpor 4,9 jut...

Apr192026 by DodiNo Comments

Reformasi Tata Kelola BNI Pasca Skandal Penggelapan Rp28 Miliar

Bisnis

indonesiaforward.net — Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk resmi menginisiasi pemulihan dana nasabah sebesar Rp28,2 miliar milik Koperasi CU Paroki Aek Nabara sebagai langkah korektif terhadap kegagalan prosedur pengawasan di level kantor kas. Kebijakan ini diambil berdasarkan mandat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 yang mengedepankan hak perlindungan konsumen. Sisa dana sebesar Rp21 miliar dijadwalkan kembali ke rekening korban dalam rentang waktu pekan ini. Kasus yang melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh Andi Hakim Febriansyah ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas audit internal perbankan pelat merah. Sebanyak 1.900 warga terdampak menanti kepastian hukum atas aset tabungan mereka. “BNI berjanji menyelesaikan pen...

Apr182026 by DodiNo Comments

Laporan Kebijakan LCT: Transaksi Non-Dolar Indonesia Melonjak 163 Persen

Bisnis

indonesiaforward.net — Pemerintah Indonesia memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui akselerasi kebijakan dedolarisasi bertahap yang diimplementasikan lewat kerangka Local Currency Transaction (LCT) untuk mengurangi risiko volatilitas dolar AS. Laporan kinerja moneter awal 2026 menunjukkan efektivitas kebijakan ini dengan nilai transaksi LCT mencapai $8,45 miliar pada Januari-Februari, tumbuh signifikan sebesar 163 persen dibandingkan periode 2025. Langkah progresif ini selaras dengan target diversifikasi pembayaran internasional, di mana penggunaan mata uang lokal kini menjadi instrumen utama dalam menjaga ketahanan pasar valuta asing domestik. Hingga April 2026, perluasan kerja sama telah mencakup enam negara mitra utama, memperkuat posisi Indonesia dalam integrasi keuang...