indonesiaforward.net — Gelombang desakan penghentian program latihan dasar militer bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih menguat setelah lima peserta dilaporkan tewas akibat kegagalan mitigasi medis. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat merespons situasi ini dengan mengagendakan pemanggilan Kemenhan dan TNI.
Pendekatan fisik dalam pembinaan karakter aparatur desa dinilai tidak sinkron dengan kebutuhan tata kelola kelembagaan modern. Insiden heat stroke hingga henti jantung yang dialami peserta menunjukkan lemahnya standardisasi penapisan kesehatan.
PBNU Tuntut Pemerintah Hentikan Doktrin Militeristik Sipil
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hilmy Muhammad mengeluarkan pernyataan keras menuntut penghentian total proyek mobilisasi fisik tersebut di Yogyakarta, Ahad, 28 Juni 2026. Dalih kedisiplinan tidak boleh mengorbankan nyawa manusia.
“Tolong hentikan dulu programnya dan lakukan investigasi. Kematian kelima orang itu sangat tidak masuk akal dan tak bisa dibenarkan dengan dalih pembinaan karakter apa pun,” kata Hilmy.
Data klinis menunjukkan para korban meninggal akibat komplikasi medis berat di tengah paparan latihan ekstrem, seperti tuberkulosis aktif hingga heat stroke. Fakta ini memperlihatkan adanya kelalaian serius dalam proses penyaringan kondisi fisik peserta.
Parlemen Desak Reformasi Kurikulum Berbasis Manajerial
Ketua DPR Puan Maharani menekankan bahwa cetak biru pelatihan penggerak pembangunan desa seharusnya berfokus pada penguatan kapasitas tata kelola ekonomi mikro, bukan ketahanan fisik paramiliter. Evaluasi menyeluruh kini diuji secara formal di parlemen.
Merespons tekanan ini, Biro Informasi Pertahanan Kemenhan mulai membatasi tindakan fisik dan menerapkan sistem klasifikasi pita putih bagi peserta berisiko tinggi. Namun, publik tetap menuntut akuntabilitas hukum atas hilangnya nyawa para sarjana tersebut.
“Segera dalam waktu dekat akan dipanggil,” ujar Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Utut Adianto terkait jadwal klarifikasi resmi. ***