Selasa, April 21News That Matters

Nasional

BNPB Laporkan 962 Korban Jiwa, Pemerintah Susun Agenda Pemulihan Sumatera

BNPB Laporkan 962 Korban Jiwa, Pemerintah Susun Agenda Pemulihan Sumatera

Nasional
IndonesiaForward.net — BNPB merilis data terbaru yang menunjukkan 962 orang meninggal akibat banjir–longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga Selasa (9/12). Sebanyak 291 warga masih hilang, lebih dari 5.000 luka-luka, dan hampir satu juta orang mengungsi. Angka-angka ini menjadi dasar penyusunan agenda pemulihan berbasis data. Aceh mencatat 389 korban meninggal, Sumatera Utara 338, dan Sumatera Barat 235. Kerusakan fisik meliputi lebih dari 157 ribu rumah dan lebih dari seribu fasilitas publik, termasuk 497 jembatan serta 534 sekolah. Dampak Pertanian dan Irigasi Masuk Radar Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan laporan kerusakan dalam rapat terbatas di Aceh Besar pada Ahad (7/12). “Saya dapat laporan kondisi memang cukup memprihatinkan,” ujarnya lewat ka...
Dua Pleno PBNU Digelar, Struktur Organisasi Cari Titik Stabil

Dua Pleno PBNU Digelar, Struktur Organisasi Cari Titik Stabil

Nasional
IndonesiaForward.net — PBNU memasuki fase kritis ketika dua pleno terpisah digelar pada 9–11 Desember 2025 oleh Syuriyah dan kubu Gus Yahya. Perbedaan tafsir konstitusi mendorong kebutuhan terhadap stabilitas organisasi melalui proses yang transparan dan berbasis data. Pleno Syuriyah di Hotel Sultan berlandaskan surat 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani Rais Aam KH Mifrachul Akhyar dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir. Agenda utamanya: penyampaian hasil rapat harian dan penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU. Ketua PBNU Mohammad Mukri menegaskan forum ini dihadiri unsur Mustasyar, Syuriyah, Tanfidziyah, dan banom. “Insya Allah, salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujarnya (9/12/2025). Penguatan Mekanisme Kolektif Tujuh banom pusat menyatakan penolak...
Kiai Said Minta PBNU Selaraskan Arah Organisasi dan Kinerja Pelayanan Umat

Kiai Said Minta PBNU Selaraskan Arah Organisasi dan Kinerja Pelayanan Umat

Nasional
IndonesiaForward.net — KH Said Aqil Siroj meminta PBNU mengembalikan konsesi tambang dan mengembalikan fokus organisasi pada mandat pembangunan manusia: pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pelayanan umat. Pernyataan itu ia sampaikan di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), merespons eskalasi konflik internal dalam beberapa pekan terakhir. “Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan,” ujar Kiai Said, menegaskan pentingnya stabilitas organisasi. Evaluasi atas Konsesi Tambang Menurutnya, konsesi yang semula dipandang sebagai peluang penguatan ekonomi justru memicu perdebatan tata kelola dan polarisasi antarkader. Ia menilai pengembalian konsesi kepada pemerintah adalah opsi paling rasional untuk memulihkan ketertiban organisasi. Ia menjelaskan bahwa pemb...
Dana Darurat Digelontorkan, Layanan Pendidikan Dipulihkan Bertahap

Dana Darurat Digelontorkan, Layanan Pendidikan Dipulihkan Bertahap

Nasional
IndonesiaForward.net — Pemerintah mempercepat pemulihan pendidikan setelah banjir dan longsor sejak 25 November merusak 2.798 satuan pendidikan. Dalam Raker Komisi X DPR RI, Senin (8/12/2025), Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Rp21,1 miliar dana darurat telah dialokasikan untuk mendukung 208 ribu siswa dan 19 ribu guru. “Sejak awal bencana, kami langsung bergerak,” ujar Mu’ti, memaparkan fokus utama pada ruang kelas darurat, perlengkapan belajar, dan dukungan psikososial. Kebijakan ini diproyeksikan menjaga kesinambungan belajar di daerah krisis. Intervensi Berbasis Data Sumbar menerima Rp5,7 miliar serta Rp293 juta santunan. Aceh memperoleh Rp560 juta, dan Sumut Rp220 juta. Distribusi logistik diperkuat untuk memastikan ketersediaan tenda kelas dan paket kebutuhan dasar. Pem...
FGSNI Tagih Pemerintah Prioritaskan Akses P3K Guru Swasta

FGSNI Tagih Pemerintah Prioritaskan Akses P3K Guru Swasta

Nasional
IndonesiaForward.net — Pembukaan rekrutmen 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan evaluasi kebijakan dari Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI). Mereka menilai keputusan itu belum menunjukkan keberpihakan terhadap guru sekolah dan madrasah swasta yang sejak lama menunggu akses seleksi. Ketua Umum DPP FGSNI, Agus Mukhtar, menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas tenaga pendidikan. “BGN baru dibentuk, tetapi langsung memperoleh fasilitas P3K. Apa urgensinya?” ujarnya kepada Samudrafakta, Selasa (9/12/2025). Kebutuhan Pendidikan Masih Mendesak Agus mengatakan, ketika guru swasta menuntut akses seleksi, pemerintah selalu berdalih keterbatasan anggaran. “Namun untuk BGN, prosesnya sangat ...
Prabowo Prioritaskan Pemulihan Petani Aceh Lewat Penghapusan Utang KUR dan Satgas Infrastruktur

Prabowo Prioritaskan Pemulihan Petani Aceh Lewat Penghapusan Utang KUR dan Satgas Infrastruktur

Nasional
IndonesiaForward.net — Presiden Prabowo Subianto memastikan utang KUR petani terdampak banjir bandang di Aceh akan dihapus atau direlaksasi karena peristiwa ini memenuhi kategori force majeure. Pernyataan itu disampaikan saat ia meninjau pembangunan Jembatan Bailey di Teupin Mane, Bireuen, Minggu (7/12/2025). “Petani nggak usah khawatir karena ini bukan kelalaian,” tegas Prabowo. Rehabilitasi Sawah dan Ketahanan Pangan Prabowo menyebut pemerintah akan mengganti kerusakan lahan, memperbaiki irigasi, dan mengirim bantuan pangan hingga pemulihan rampung. Kebijakan ini selaras dengan tujuan menjaga ketahanan pangan daerah dan memulihkan produktivitas pertanian. Rekonstruksi Infrastruktur Melalui Satgas Untuk mempercepat pemulihan akses, Prabowo menunjuk KSAD sebagai Komandan Satgas Pe...
Arah Baru Energi Hijau: Mengurai Risiko Geotermal dan Jalan Keluar bagi Indonesia

Arah Baru Energi Hijau: Mengurai Risiko Geotermal dan Jalan Keluar bagi Indonesia

Nasional
IndonesiaForward.net — Indonesia berada pada momentum penting transisi energi. Panas bumi menjadi pilihan strategis karena potensi cadangannya mencapai 24 GW. Namun investigasi dari Sumatera hingga Flores menunjukkan tantangan yang harus dibenahi agar geotermal benar-benar menjadi energi masa depan yang aman dan berkeadilan. Pembelajaran dari Sorik Marapi Kasus paparan H₂S di Sorik Marapi menegaskan perlunya standar keselamatan yang lebih ketat. Kapolres Mandailing Natal AKBP Sahat M. Hasibuan (16/3/2024) mencatat lebih dari seratus warga terdampak. KS Orka melalui CEO Þórður Halldórsson menyebut insiden itu “ketidaksempurnaan teknis”. Tokoh lokal M. Arif Lubis meminta pelibatan publik lebih baik. Dieng, Ciremai, dan Bedugul: Ruang Hidup sebagai Variabel Kebijakan Dieng memperliha...
883 Warga Tewas, Pemerintah Kejar Target Evakuasi dan Stabilitas Infrastruktur

883 Warga Tewas, Pemerintah Kejar Target Evakuasi dan Stabilitas Infrastruktur

Nasional
IndonesiaForward.net — Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar menewaskan 883 orang per Sabtu (6/12/2025). Sekitar 520 warga masih hilang dan lebih dari 4.200 terluka. Lonjakan ini menegaskan urgensi perbaikan sistem mitigasi serta kesiapan infrastruktur menghadapi cuaca ekstrem. Aceh mencatat 325 korban meninggal. Sumut 311 dan Sumbar 200. Jutaan warga terdampak oleh kerusakan rumah, jembatan runtuh, serta gangguan layanan publik. Desa-desa di hulu DAS masih sulit dijangkau. Pemerintah Kerahkan Sumber Daya Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan evakuasi dan pemulihan dasar. “Seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujar Prasetyo, Rabu (3/12). TNI–Polri membuka akses ke kawasan terisolasi. L...
Para Sesepuh Tebuireng Pulihkan Keseimbangan Prosedural di Tengah Krisis PBNU

Para Sesepuh Tebuireng Pulihkan Keseimbangan Prosedural di Tengah Krisis PBNU

Nasional
IndonesiaForward.net — Pertemuan tingkat tinggi para Mustasyar dan kiai sepuh di Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), menyimpulkan bahwa pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sejalan dengan AD/ART NU. Namun, ketua umum tetap diminta memberikan klarifikasi atas dugaan kekeliruan yang diangkat Syuriyah—sebuah upaya menyeimbangkan mekanisme tata kelola di tengah krisis yang berkembang cepat. Proses Kebijakan Dipertanyakan Konflik berawal dari Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang meminta Gus Yahya mundur, disusul terbitnya Surat Edaran 26 November yang mencabut kewenangannya. Ia menolak. “Saya tidak diberi hak klarifikasi, dan keputusan itu melampaui batas prosedural,” ujarnya di Tebuireng. Forum Tebuireng yang dipimpin KH Abdul Hakim Mahfudz dan KH Umar Wahid...
Ahli Nilai Unsur Korupsi Haji Telah Terpenuhi, KPK Fokus Finalisasi Data

Ahli Nilai Unsur Korupsi Haji Telah Terpenuhi, KPK Fokus Finalisasi Data

Nasional
IndonesiaForward.net — Dalam pernyataannya Kamis (4/12/2025), ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai unsur dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan era Soekarno Yaqut Cholil Qoumas telah terpenuhi. Ia meminta KPK segera mengumumkan tersangka agar tata kelola informasi publik tetap terjaga. “KPK tidak biasanya lamban, padahal pembuktian secara teknis sudah cukup,” katanya. Ia menegaskan hak masyarakat atas informasi harus dijamin. “Jika KPK mempertimbangkan hal lain selain bukti, itu pelanggaran terhadap hak publik.” Efektivitas Penyidikan dan Pencegahan Mobilitas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan tiga nama dicegah ke luar negeri agar pemeriksaan berjalan efektif. Langkah itu diterapkan kepada pejabat Kemenag dan pelaku swasta dari asosia...