Dewi, Pengarang di Indonesia Forward

Jan52026 by DewiNo Comments

Maduro Ditangkap, Arah Kebijakan Mineral Venezuela Dipertanyakan

Internasional

IndonesiaForward.net — Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat pada awal Januari 2026 menambah ketidakpastian kebijakan publik Venezuela, termasuk arah pengelolaan mineral strategis yang selama ini tertahan oleh krisis politik dan sanksi internasional. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan penangkapan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum atas dakwaan narco-terrorism dan perdagangan narkotika lintas negara. Pemerintah Venezuela menolak tudingan itu dan menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan. Pernyataan resmi pertama dari kedua pihak disampaikan pada 3 Januari 2026. Sejumlah negara dan organisasi internasional menyerukan transparansi proses hukum serta de-eskalasi konflik, dengan menekankan pentingnya stabilitas kawasan bagi pe...

Des152025 by DewiNo Comments

Serangan Hanukkah di Bondi, Australia Fokus Lindungi Publik

Internasional

IndonesiaForward.net — Pemerintah Australia memfokuskan perlindungan publik setelah aksi penembakan massal terjadi di Pantai Bondi, Sydney, Minggu, 14 Desember 2025, pukul 07.47 GMT. Polisi menetapkan serangan yang menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai 29 korban itu sebagai aksi terorisme. Insiden berlangsung saat sekitar 2.000 orang menghadiri Chanukah by the Sea, perayaan terbuka hari pertama Hanukkah komunitas Yahudi Sydney. Polisi New South Wales menyatakan pelaku secara sengaja menargetkan kerumunan. Aparat keamanan menembak mati satu pelaku di lokasi kejadian. Pelaku kedua mengalami luka parah dan kini dirawat dalam kondisi kritis. Sejumlah akses menuju Pantai Bondi ditutup untuk mendukung penyelidikan. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengutuk keras serangan terseb...

Des82025 by DewiNo Comments

Prabowo Prioritaskan Pemulihan Petani Aceh Lewat Penghapusan Utang KUR dan Satgas Infrastruktur

Nasional

IndonesiaForward.net — Presiden Prabowo Subianto memastikan utang KUR petani terdampak banjir bandang di Aceh akan dihapus atau direlaksasi karena peristiwa ini memenuhi kategori force majeure. Pernyataan itu disampaikan saat ia meninjau pembangunan Jembatan Bailey di Teupin Mane, Bireuen, Minggu (7/12/2025). “Petani nggak usah khawatir karena ini bukan kelalaian,” tegas Prabowo. Rehabilitasi Sawah dan Ketahanan Pangan Prabowo menyebut pemerintah akan mengganti kerusakan lahan, memperbaiki irigasi, dan mengirim bantuan pangan hingga pemulihan rampung. Kebijakan ini selaras dengan tujuan menjaga ketahanan pangan daerah dan memulihkan produktivitas pertanian. Rekonstruksi Infrastruktur Melalui Satgas Untuk mempercepat pemulihan akses, Prabowo menunjuk KSAD sebagai Komandan Satgas Pe...

Des82025 by DewiNo Comments

Arah Baru Energi Hijau: Mengurai Risiko Geotermal dan Jalan Keluar bagi Indonesia

Nasional

IndonesiaForward.net — Indonesia berada pada momentum penting transisi energi. Panas bumi menjadi pilihan strategis karena potensi cadangannya mencapai 24 GW. Namun investigasi dari Sumatera hingga Flores menunjukkan tantangan yang harus dibenahi agar geotermal benar-benar menjadi energi masa depan yang aman dan berkeadilan. Pembelajaran dari Sorik Marapi Kasus paparan H₂S di Sorik Marapi menegaskan perlunya standar keselamatan yang lebih ketat. Kapolres Mandailing Natal AKBP Sahat M. Hasibuan (16/3/2024) mencatat lebih dari seratus warga terdampak. KS Orka melalui CEO Þórður Halldórsson menyebut insiden itu “ketidaksempurnaan teknis”. Tokoh lokal M. Arif Lubis meminta pelibatan publik lebih baik. Dieng, Ciremai, dan Bedugul: Ruang Hidup sebagai Variabel Kebijakan Dieng memperliha...

Des22025 by DewiNo Comments

Prabowo Dorong Kebijakan Lingkungan Adaptif untuk Menghadapi Perubahan Iklim

Nasional

IndonesiaForward.net — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa perubahan iklim adalah tantangan nyata yang harus direspons dengan kebijakan publik yang adaptif. Dalam kunjungannya ke Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12), ia menekankan peran pemerintah dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi risiko bencana. “Perubahan iklim harus kita hadapi dengan baik, pemerintah harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan,” kata Prabowo. Penegasannya menunjukkan kebutuhan memperkuat kapasitas institusi dalam mitigasi dan adaptasi iklim. Prabowo meminta pemerintah daerah mengantisipasi perubahan lingkungan secara sistematis, termasuk memperbaiki tata ruang dan memperkuat pemantauan risiko. “Yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kond...

Des22025 by DewiNo Comments

Evaluasi Kebijakan Hutan Era Zulhas Mendesak: Banjir Sumatera Ungkap Konsekuensi Kebijakan Lama

Nasional

IndonesiaForward.net - Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara memunculkan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali kebijakan kehutanan Indonesia secara menyeluruh. Publik menyoroti periode Zulkifli Hasan ketika menjabat Menteri Kehutanan pada 2009–2014, masa ketika jumlah pelepasan kawasan hutan dan izin pemanfaatan hutan meningkat signifikan. Dalam konteks pembangunan nasional, analisis berbasis data menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan masa lalu berkontribusi pada risiko ekologis hari ini. Unggahan akun Instagram @ootd_balqishumaira77 pada Senin (1/12/2025) menyoroti aspek tersebut dengan menautkan banjir Sumatera ke jejak izin hutan. Data Greenomics Indonesia menunjukkan pelepasan kawasan hutan era Zulkifli mencapai 1,64 juta hektare, terbesar...

Des12025 by DewiNo Comments

Pencabutan Pencekalan Victor Hartono: Efisiensi Penyidikan atau Risiko Kebijakan Publik?

Nasional

IndonesiaForward.net - Kejaksaan Agung mencabut pencekalan Victor Rachmat Hartono pada Senin (1/12/2025). Pertimbangan penyidik bahwa Victor kooperatif menimbulkan diskusi mengenai efektivitas penyidikan dan risiko kebijakan publik. Pencekalan tersebut diajukan 14 November 2025 sebagai alat kontrol untuk memastikan ketersediaan saksi. Pencabutannya menunjukkan adanya penilaian baru atas kebutuhan penyidikan, tetapi publik menilai parameter itu harus dijelaskan. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, mengatakan penyidik menilai Victor telah memberikan keterangan lengkap. “Penyidik menganggap kooperatif,” ujarnya. Penjelasan itu memicu pertanyaan mengenai indikator teknis yang digunakan. Dari lima pihak yang dicegah, hanya status Victor yang dicabut. Dalam kerangka kebijakan publ...

Des12025 by DewiNo Comments

Polemik Kayu Gelondongan Sumut: Tantangan Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Hutan dan Mitigasi Bencana

Nasional

IndonesiaForward.net - Viral kayu gelondongan di banjir Sumatra membuka diskusi kebijakan publik tentang pengelolaan hutan. Publik mempertanyakan bagaimana kayu berukuran besar dan seragam dapat muncul dalam jumlah besar di kawasan terdampak. Ahli matematika lulusan ITB, Alif Towew, menelaah fenomena ini melalui pendekatan massa jenis. “Benarkah kayu ini tumbang alami? Kita hitung,” ujarnya. Analisis ini memunculkan kebutuhan penilaian berbasis data. Alif menjelaskan kayu lama yang mengering akan mengapung lebih tinggi. Dari video lapangan, banyak kayu tampak terapung tinggi, memberi indikasi bahwa kayu tersebut tidak baru tumbang. Ia juga menyoroti bentuk kayu yang rapi tanpa ranting. Dalam perspektif kebijakan lingkungan, pola seperti ini sering dikaitkan dengan penebangan. Ketidakses...

Des12025 by DewiNo Comments

Evaluasi Sistem: Peran Holland Taylor dan Kebutuhan Proteksi Agenda Ormas

Nasional

IndonesiaForward.net — Kasus Holland Taylor menjadi momentum bagi ormas besar seperti PBNU untuk menata ulang mekanisme proteksi terhadap pengaruh asing. Taylor telah terlibat dalam program strategis organisasi selama dua dekade. Melalui CSCV, ia turut berada di balik berbagai agenda internasional yang dikaitkan dengan moderasi Islam. Namun dokumen Wikileaks tentang keterlibatannya dalam kunjungan tokoh Islam Indonesia ke Israel pada 2008 menjadi titik rawan. Isu Israel bagi masyarakat Indonesia bukan sekadar diplomasi, melainkan persoalan etis dan politik yang berlapis. Maka keterlibatan sosok luar yang memiliki koneksi dengan lembaga Yahudi internasional menuntut sistem kontrol yang lebih ketat. Keputusan Rais Aam PBNU mencabut penunjukan Taylor menjadi langkah penataan ulang tata kel...

Des12025 by DewiNo Comments

Pemerintah Terapkan Penegakan Hukum SDA Terukur, Sjafrie Tegaskan Langkah Sistematis

Nasional

IndonesiaForward.net – Pemerintah bergerak memperbaiki tata kelola SDA melalui langkah penindakan terukur. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan hal ini, Senin (24/11/2025), melalui unggahan Instagramnya. Ia menyebut koordinasi lintas kementerian menjadi fondasi agar penertiban tambang dan kawasan hutan ilegal berlangsung efektif. Ini sejalan dengan ratas Hambalang yang dipimpin Presiden Prabowo sehari sebelumnya. Ratas menargetkan pengurangan kebocoran negara, perbaikan sistem pengawasan, dan penegakan hukum berbasis data. “Semua langkah harus terpadu,” ujar Sjafrie. Upaya ini menandai perubahan pendekatan dari reaktif menjadi sistematis. Negara bergerak memastikan SDA kembali menjadi motor pembangunan. (*)