Angga Pramudia, Pengarang di Indonesia Forward

Des122025 by Angga PramudiaNo Comments

Kemendikdasmen Pastikan Dokumen Murid Korban Banjir Tetap Sah

Ragam

IndonesiaForward.net — Kemendikdasmen memastikan layanan administrasi pendidikan bagi murid korban banjir bandang akhir November 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjalan tanpa hambatan, termasuk bagi mereka yang kehilangan ijazah, transkrip nilai, dan dokumen penting lain. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan pemerintah menyiapkan penerbitan ulang dan pengesahan dokumen agar murid tetap bisa melanjutkan pendidikan. “Kehilangan dokumen pendidikan tidak boleh menjadi hambatan bagi masa depan murid,” kata Suharti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 9 Desember 2025. Kementerian juga berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota untuk mendata jumlah murid terdampak serta memastikan ketersediaan arsip digital di sekolah. Aturan...

Des122025 by Angga PramudiaNo Comments

6.000 Lulusan S2–S3 Putus Asa, LPEM UI Ingatkan Reformasi Pasar Kerja Mendesak

Ragam

IndonesiaForward.net — LPEM FEB UI merilis laporan terbaru tentang pasar tenaga kerja Indonesia yang memperlihatkan gejala melemahnya mobilitas sosial. Dalam Labor Market Brief Volume 6 Nomor 11 (November 2025), tercatat lebih dari 6 ribu lulusan S2–S3 menyerah mencari pekerjaan. Disusun oleh peneliti Muhammad Hanri, PhD, dan Nia Kurnia Sholihah, ME., laporan itu mengolah data Sakernas BPS 2025. Total penduduk putus asa per Februari 2025 mencapai 1,87 juta orang, meningkat dari 1,68 juta orang pada tahun sebelumnya. Sebaran Menurut Pendidikan Komposisi discouraged workers: SD 50,07 persen; SMP 20,21 persen; SMA 17,29 persen; SMK 8,09 persen; Diploma 1,57 persen; S1 2,42 persen; S2–S3 0,35 persen. Dalam angka absolut: 45 ribu lulusan S1 dan lebih dari 6 ribu lulusan pascasarjana. Fa...

Des112025 by Angga PramudiaNo Comments

4.531 Kuota Haji Tidak Sah, BPK Minta Menag Perketat Sistem

Nasional

IndonesiaForward.net — IHPS Semester I-2025 BPK yang dirilis Kamis (11/12/2025) mencatat 4.531 jemaah haji diberangkatkan tanpa berhak, menunda antrean jemaah memenuhi syarat dan memunculkan beban finansial mencapai Rp596,88 miliar. BPK menuliskan, “BPK menemukan 4.531 jemaah diberangkatkan meskipun tidak berhak atas kuota,” menandai perlunya koreksi sistem kuota. Detail Pelanggaran Audit memaparkan tiga kelompok pelanggaran: 61 jemaah sudah berhaji dalam satu dekade, 3.499 penggabungan mahram tidak sesuai syarat, dan 971 pelimpahan porsi yang tidak sah. Temuan ini termasuk dalam 17 permasalahan besar disertai dua isu efektivitas senilai Rp779,27 juta. Arah Perbaikan Kebijakan BPK mendesak Kementerian Agama melakukan verifikasi ulang bersama Kemendagri dan membatalkan kuota tidak...

Des102025 by Angga PramudiaNo Comments

Penetapan Zulfa Mustofa Dorong PBNU Susun Konsolidasi Berbasis Data

Nasional

IndonesiaForward.net — Syuriyah PBNU menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum dalam pleno tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Rais Syuriyah PBNU KH Muhammad Nuh membacakan keputusan tersebut dan menegaskan masa tugas berlangsung hingga Muktamar PBNU 2026. Pleno turut mengesahkan hasil Rapat Harian Syuriyah 20 November 2025. Hadir ratusan pengurus serta pejabat pemerintah yang menunjukkan urgensi stabilitas organisasi di tengah dinamika internal. Kerangka Legal dan Tata Kelola Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menekankan bahwa Syuriyah memegang otoritas tertinggi sesuai struktur organisasi. Sementara itu, Yahya Cholil Staquf menyatakan keputusan pleno tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan AD/ART. “Saya masih Ketua Umum secara de jure dan de fa...

Des102025 by Angga PramudiaNo Comments

KPK Finalisasi Penyidikan Korupsi Kuota Haji 2024

Nasional

IndonesiaForward.net — Penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 dipastikan dilakukan sebelum 2025 berakhir. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan hal itu seusai puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025), sambil menegaskan bahwa seluruh proses berjalan berbasis data dan verifikasi. “Ya ditunggu saja,” kata Setyo. Ia memastikan penyidikan tidak terpengaruh tekanan. “Semua berdasarkan alat bukti, dokumen,” ujarnya. Fokus pada Data Lapangan Awal Desember, KPK mengirim penyidik ke Arab Saudi untuk meninjau langsung mekanisme pemberian kuota tambahan dan fasilitas 2024. Tim juga mengumpulkan data dari KBRI dan Kementerian Haji Saudi. Setyo menjelaskan hasil pemeriksaan belum diproses penuh. “Saya belum monitor hasilnya,” katanya. Data terse...

Des92025 by Angga PramudiaNo Comments

BNPB Laporkan 962 Korban Jiwa, Pemerintah Susun Agenda Pemulihan Sumatera

Nasional

IndonesiaForward.net — BNPB merilis data terbaru yang menunjukkan 962 orang meninggal akibat banjir–longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga Selasa (9/12). Sebanyak 291 warga masih hilang, lebih dari 5.000 luka-luka, dan hampir satu juta orang mengungsi. Angka-angka ini menjadi dasar penyusunan agenda pemulihan berbasis data. Aceh mencatat 389 korban meninggal, Sumatera Utara 338, dan Sumatera Barat 235. Kerusakan fisik meliputi lebih dari 157 ribu rumah dan lebih dari seribu fasilitas publik, termasuk 497 jembatan serta 534 sekolah. Dampak Pertanian dan Irigasi Masuk Radar Pemerintah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan laporan kerusakan dalam rapat terbatas di Aceh Besar pada Ahad (7/12). “Saya dapat laporan kondisi memang cukup memprihatinkan,” ujarnya lewat ka...

Des92025 by Angga PramudiaNo Comments

Dua Pleno PBNU Digelar, Struktur Organisasi Cari Titik Stabil

Nasional

IndonesiaForward.net — PBNU memasuki fase kritis ketika dua pleno terpisah digelar pada 9–11 Desember 2025 oleh Syuriyah dan kubu Gus Yahya. Perbedaan tafsir konstitusi mendorong kebutuhan terhadap stabilitas organisasi melalui proses yang transparan dan berbasis data. Pleno Syuriyah di Hotel Sultan berlandaskan surat 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2025 yang ditandatangani Rais Aam KH Mifrachul Akhyar dan Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir. Agenda utamanya: penyampaian hasil rapat harian dan penetapan Penjabat Ketua Umum PBNU. Ketua PBNU Mohammad Mukri menegaskan forum ini dihadiri unsur Mustasyar, Syuriyah, Tanfidziyah, dan banom. “Insya Allah, salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” ujarnya (9/12/2025). Penguatan Mekanisme Kolektif Tujuh banom pusat menyatakan penolak...

Des92025 by Angga PramudiaNo Comments

Kiai Said Minta PBNU Selaraskan Arah Organisasi dan Kinerja Pelayanan Umat

Nasional

IndonesiaForward.net — KH Said Aqil Siroj meminta PBNU mengembalikan konsesi tambang dan mengembalikan fokus organisasi pada mandat pembangunan manusia: pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pelayanan umat. Pernyataan itu ia sampaikan di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), merespons eskalasi konflik internal dalam beberapa pekan terakhir. “Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan,” ujar Kiai Said, menegaskan pentingnya stabilitas organisasi. Evaluasi atas Konsesi Tambang Menurutnya, konsesi yang semula dipandang sebagai peluang penguatan ekonomi justru memicu perdebatan tata kelola dan polarisasi antarkader. Ia menilai pengembalian konsesi kepada pemerintah adalah opsi paling rasional untuk memulihkan ketertiban organisasi. Ia menjelaskan bahwa pemb...

Des92025 by Angga PramudiaNo Comments

Dana Darurat Digelontorkan, Layanan Pendidikan Dipulihkan Bertahap

Nasional

IndonesiaForward.net — Pemerintah mempercepat pemulihan pendidikan setelah banjir dan longsor sejak 25 November merusak 2.798 satuan pendidikan. Dalam Raker Komisi X DPR RI, Senin (8/12/2025), Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Rp21,1 miliar dana darurat telah dialokasikan untuk mendukung 208 ribu siswa dan 19 ribu guru. “Sejak awal bencana, kami langsung bergerak,” ujar Mu’ti, memaparkan fokus utama pada ruang kelas darurat, perlengkapan belajar, dan dukungan psikososial. Kebijakan ini diproyeksikan menjaga kesinambungan belajar di daerah krisis. Intervensi Berbasis Data Sumbar menerima Rp5,7 miliar serta Rp293 juta santunan. Aceh memperoleh Rp560 juta, dan Sumut Rp220 juta. Distribusi logistik diperkuat untuk memastikan ketersediaan tenda kelas dan paket kebutuhan dasar. Pem...

Des92025 by Angga PramudiaNo Comments

FGSNI Tagih Pemerintah Prioritaskan Akses P3K Guru Swasta

Nasional

IndonesiaForward.net — Pembukaan rekrutmen 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan evaluasi kebijakan dari Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI). Mereka menilai keputusan itu belum menunjukkan keberpihakan terhadap guru sekolah dan madrasah swasta yang sejak lama menunggu akses seleksi. Ketua Umum DPP FGSNI, Agus Mukhtar, menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas tenaga pendidikan. “BGN baru dibentuk, tetapi langsung memperoleh fasilitas P3K. Apa urgensinya?” ujarnya kepada Samudrafakta, Selasa (9/12/2025). Kebutuhan Pendidikan Masih Mendesak Agus mengatakan, ketika guru swasta menuntut akses seleksi, pemerintah selalu berdalih keterbatasan anggaran. “Namun untuk BGN, prosesnya sangat ...