IndonesiaForward.net — Pembukaan rekrutmen 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan evaluasi kebijakan dari Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI). Mereka menilai keputusan itu belum menunjukkan keberpihakan terhadap guru sekolah dan madrasah swasta yang sejak lama menunggu akses seleksi.
Ketua Umum DPP FGSNI, Agus Mukhtar, menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas tenaga pendidikan. “BGN baru dibentuk, tetapi langsung memperoleh fasilitas P3K. Apa urgensinya?” ujarnya kepada Samudrafakta, Selasa (9/12/2025).
Kebutuhan Pendidikan Masih Mendesak
Agus mengatakan, ketika guru swasta menuntut akses seleksi, pemerintah selalu berdalih keterbatasan anggaran. “Namun untuk BGN, prosesnya sangat cepat,” tegasnya.
FGSNI menyatakan akan menggandeng organisasi profesi guru untuk mendorong reformulasi perencanaan ASN agar prioritas sektor pendidikan lebih jelas dan terukur.
Detail Rekrutmen dan Implikasi Kebijakan
BGN membuka 31.250 formasi khusus dan 750 formasi umum, dengan batas usia pelamar 20–50 tahun untuk lulusan S1, D4, atau D3.
Kontrak tiga tahun dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kebutuhan dan kinerja.
Seleksi dilaksanakan 5 Desember 2025–25 Januari 2026 melalui pendaftaran, verifikasi administrasi, sanggah, dan tes CAT.
Pertanyaan publik tetap menggantung: apakah kebijakan rekrutmen negara telah menempatkan pendidikan di posisi prioritas strategis sebagaimana dijanjikan dalam berbagai rencana pembangunan? ***