Kamis, April 16News That Matters

Tag: Makan Bergizi Gratis

Evaluasi Nasional: BGN Tangguhkan 1.512 SPPG Demi Standar Gizi Indonesia

Evaluasi Nasional: BGN Tangguhkan 1.512 SPPG Demi Standar Gizi Indonesia

Nasional
indonesiaforward.net — Komitmen Pemerintah untuk memperkuat sumber daya manusia melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase evaluasi ketat. Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi menangguhkan operasional 1.512 SPPG di wilayah Pulau Jawa sejak 10 Maret 2026 demi menjamin standar keamanan pangan yang lebih tinggi. Langkah berani ini diambil untuk memastikan bahwa setiap unit pelayanan benar-benar mematuhi protokol kesehatan dan infrastruktur yang telah ditetapkan. Berdasarkan data regional, Provinsi Jawa Timur mencatat jumlah unit terbanyak yang dievaluasi dengan 788 unit, disusul Jawa Barat sebanyak 350 unit. Penataan ulang ini menjadi krusial di tengah rencana kenaikan anggaran MBG menjadi Rp 335 triliun pada APBN 2026, yang menuntut akuntabilitas dan efektivitas penggunaan ...
Pemerintah Jaga MBG Saat Libur Demi Konsistensi Gizi

Pemerintah Jaga MBG Saat Libur Demi Konsistensi Gizi

Nasional
IndonesiaForward.net — Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama libur sekolah sebagai bagian dari kebijakan berkelanjutan untuk menjaga pemenuhan gizi anak, di tengah perdebatan publik mengenai besaran anggaran program. Sorotan muncul dari pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios). Nailul Huda menyebut anggaran MBG selama libur sekolah mencapai Rp7,9 triliun dan menilai alokasi tersebut kurang sejalan dengan kebutuhan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. “Ketika MBG ini masih berjalan, uang pajak masyarakat tidak digunakan dengan baik dan benar,” ujar Nailul Huda, Senin (29/12/2025). Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa MBG merupakan intervensi gizi jangka panjang yang tidak bergantung...
FGSNI Tagih Pemerintah Prioritaskan Akses P3K Guru Swasta

FGSNI Tagih Pemerintah Prioritaskan Akses P3K Guru Swasta

Nasional
IndonesiaForward.net — Pembukaan rekrutmen 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan evaluasi kebijakan dari Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI). Mereka menilai keputusan itu belum menunjukkan keberpihakan terhadap guru sekolah dan madrasah swasta yang sejak lama menunggu akses seleksi. Ketua Umum DPP FGSNI, Agus Mukhtar, menilai kebijakan ini tidak sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas tenaga pendidikan. “BGN baru dibentuk, tetapi langsung memperoleh fasilitas P3K. Apa urgensinya?” ujarnya kepada Samudrafakta, Selasa (9/12/2025). Kebutuhan Pendidikan Masih Mendesak Agus mengatakan, ketika guru swasta menuntut akses seleksi, pemerintah selalu berdalih keterbatasan anggaran. “Namun untuk BGN, prosesnya sangat ...