IndonesiaForward.net — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, menilai pembaruan sistem politik menjadi kunci mengakhiri siklus korupsi sumber daya alam (SDA) dan krisis ekologis di Indonesia.
Dalam konferensi pers di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (19/12/2025), Busyro menyatakan bahwa kebijakan pembangunan yang mengabaikan lingkungan berakar pada desain politik yang bermasalah.
“Bencana kemanusiaan hari ini merupakan hasil dari keputusan politik yang mengabaikan daya dukung lingkungan,” ujar Busyro.
Ia menegaskan bahwa wilayah kaya SDA justru paling terdampak akibat kebijakan ekstraktif yang tidak berkelanjutan.
Reformasi Regulasi Politik
Busyro mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik, Pemilu, dan Pilkada sebagai prasyarat memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Menurutnya, peran masyarakat sipil, kampus, dan media sangat penting dalam agenda ini.
Status Bencana dan Kehadiran Negara
Selain reformasi politik, Busyro mengkritik lambannya penetapan status darurat kemanusiaan nasional atas bencana di Sumatra bagian utara.
“Penetapan status nasional bukan tanda kelemahan negara, tetapi bukti kehadiran negara,” tegasnya.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan perlindungan maksimal bagi warga terdampak.***