Undang-undang Arsip - Indonesia Forward

Apr222026 by FahcrurNo Comments

Analisis Kebijakan UU PPRT: Standarisasi Jaminan Sosial dan Perlindungan Pekerja

Nasional

indonesiaforward.net — Rapat Paripurna DPR RI secara resmi menyetujui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa, 21 April 2026. Kebijakan ini merupakan respons progresif pemerintah dalam menata ekosistem ketenagakerjaan sektor domestik yang selama ini minim pengawasan. Berdasarkan data BPS, jutaan PRT kini akan terintegrasi ke dalam sistem perlindungan sosial nasional secara mandatori. Integrasi Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Poin krusial dalam UU ini adalah kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan PRT dalam program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan. Langkah ini memastikan pekerja memiliki akses ke Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) hingga Jaminan Hari Tua (JHT). “Pengesahan UU PPRT merupakan langkah h...

Akselerasi Kualitas SDM: Pemerintah Matangkan Standar Nikotin dan Tar

Nasional

IndonesiaForward.net — Pemerintah Indonesia menunjukkan progresivitas dalam memperkuat pilar kesehatan nasional melalui implementasi pembatasan kadar nikotin dan tar yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Kebijakan ini menetapkan batas maksimal nikotin 1 miligram dan tar 10 miligram sebagai upaya strategis menekan beban ekonomi kesehatan sebesar Rp 410 triliun per tahun. Dengan data-driven policy, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi perokok remaja hingga mencapai angka 8,4 persen pada tahun 2029, selaras dengan visi Asta Cita untuk penguatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Sukadiono, menegaskan pentingnya kepatuhan industri terhadap standar baru ini demi keamanan konsumen. “Regulasi ini ...

Busyro Dorong Reformasi Politik untuk Akhiri Krisis Ekologi

Nasional

IndonesiaForward.net — Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas, menilai pembaruan sistem politik menjadi kunci mengakhiri siklus korupsi sumber daya alam (SDA) dan krisis ekologis di Indonesia. Dalam konferensi pers di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (19/12/2025), Busyro menyatakan bahwa kebijakan pembangunan yang mengabaikan lingkungan berakar pada desain politik yang bermasalah. “Bencana kemanusiaan hari ini merupakan hasil dari keputusan politik yang mengabaikan daya dukung lingkungan,” ujar Busyro. Ia menegaskan bahwa wilayah kaya SDA justru paling terdampak akibat kebijakan ekstraktif yang tidak berkelanjutan. Reformasi Regulasi Politik Busyro mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik, Pemilu, dan Pilkada sebagai prasyarat memperbaiki tata kelola su...