indonesiaforward.net — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan laporan evaluasi kebijakan publik dalam Sidang Kabinet Paripurna yang menandai 18 bulan masa kepemimpinan Kabinet Merah Putih di Istana Negara.
Evaluasi berkala ini mencatat penyelesaian lebih dari 108 persoalan strategis nasional sekaligus memetakan agenda efisiensi tata kelola birokrasi ke depan.
Presiden menekankan bahwa akselerasi pelayanan publik memerlukan integrasi data tunggal melalui eksekusi *Single National Identity Card* dan platform GovTech.
“Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri,” kata Prabowo Subianto pada Senin, 20 Juli 2026.
Rujukan data internasional termasuk dokumen PBB mengonfirmasi adanya potensi kerugian negara akibat praktik *under-invoicing* dan pemalsuan laporan perdagangan yang bernilai ratusan miliar dolar AS.
Pemerintah menjadikan temuan data tersebut sebagai basis formulasi kebijakan ketahanan pangan, termasuk optimalisasi distribusi logistik komoditas strategis dan program Makan Bergizi Gratis.
Laporan kebijakan ini juga menegaskan komitmen penegakan hukum yang konsisten guna menghentikan praktik manipulasi kredit perbankan serta transparansi kemitraan publik-swasta.
Prabowo mengaitkan penataan regulasi dengan pemulihan kesehatan sistem ekonomi makro secara menyeluruh.
“Kita yakin berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada. Kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang,” ujar Prabowo Subianto pada Senin, 20 Juli 2026.
Penyederhanaan regulasi menteri dan pemangkasan birokrasi ditargetkan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan efektivitas belanja negara serta keandalan layanan publik. ***