indonesiaforward.net — Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) tengah bersiap membawa program domestik unggulannya ke panggung internasional. Wacana perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Arab Saudi kini sedang digodok sebagai proyek percontohan pertama di luar negeri, menyusul kunjungan Kepala BGN Dadan Hindayana ke Sekolah Indonesia Jeddah pada Minggu, 31 Mei 2026.
Langkah strategis ini dirancang untuk menjangkau 1.408 anak pekerja migran di Jeddah dan Makkah. Jika berhasil, inisiatif ini tidak hanya memenuhi hak nutrisi anak bangsa di luar negeri, tetapi juga menjadi etalase keberhasilan kebijakan sosial Indonesia di mata dunia.
Rencana ekspansi ini mengandalkan pendekatan inovatif berupa kolaborasi finansial antara pemerintah dan jaringan pengusaha diaspora Indonesia di Timur Tengah melalui mekanisme joint account. Kerja sama ini diharapkan mampu mengoptimalkan rantai pasok bahan baku lokal Indonesia di Arab Saudi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi komunitas ekspatriat.
Upaya membawa program nasional ke luar yurisdiksi ini dipandang sebagai lompatan besar dalam diplomasi publik. Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang rencananya akan dibangun di sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri, pemerintah ingin mengirimkan pesan kuat bahwa komitmen peningkatan kualitas SDM Indonesia tidak dibatasi oleh batas negara.
“Jadi kita tadi datang untuk melihat dan nanti saya akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kita membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di sekolah Indonesia Jeddah. Dan juga mungkin nanti ada juga pekerja-pekerja migran di Malaysia… ini bisa menjadi suatu pilot project,” ungkap Kepala BGN Dadan Hindayana, Selasa, 2 Juni 2026.
Kendati membawa misi diplomatik yang impresif, rencana ini menjadi ujian berat bagi akuntabilitas tata kelola keuangan negara. Parlemen mengingatkan bahwa tantangan logistik dan indeks harga pangan di Arab Saudi yang jauh lebih tinggi menuntut kalkulasi anggaran yang sangat ketat dan presisi.
Dukungan regulasi lintas kementerian serta izin diplomatik dari otoritas lokal menjadi prasyarat mutlak yang harus dituntaskan BGN sebelum mengimplementasikan program. Keputusan akhir kini berada di meja Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan kesiapan Indonesia dalam membawa program gizi nasional menuju standardisasi global. ***